Kekerasan Seksual, Perlu Kebijakan Khusus

Aliansi Sumut Bersatu (ASB) menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan khusus mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan. “Kita mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakanniji,” Veryanto Sitohang, Direktur Aliansi Sumut Bersatu, dalam pernyataan sikap rangakain peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Veryanto, mengatakan penanganan korban kekerasan seksual mendesak untuk ditangani segera. Kekerasan terhadap perempuan secara simbolik memiliki lketerkaitan antara kekerasan terhadap perempuan dengan hak asasi manusia. “Kampanye ini dilakukan untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia,” katanya.

Kekerasan terhadap perempuan, Veriyanto, mencakup setiap perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologi.

Sudah termasuk kekerasan, ancaman terjadinya perbuatan kekerasan, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, di ruang publik dan kehidupan pribadi.

“Tubuh perempuan menjadi ajang pertarungan kekuasaan dalam konteks apa pun dan seksualitas perempuan menjadi taruhannya,” Veriyanto.

Dalam pemantauan Aliansi Sumut Bersatu sejak Januari hingga Oktober 2013 melakukan pemantauan berita 4 media cetak lokal di Medan dan 1 media lokal di Aceh. Hasilnya, terdapat 208 kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Utara dan Aceh. Kekerasan seksual  menempati posisi paling tinggi,122 kasus (58,65%), kasus penganiayaan 39 kasus (18,75%), pembunuhan 24 kasus (11,54%), traficking 9 kasus (4,3%), perampokan 5 kasus (2,4%), dan penculikan 2 kasus (0,96%).

“Kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi di luar dan di dalam rumah,” kata Veriyanto.

ASB juga mengamati adanya kebijakan yang melegitimasi dan mendiskriminasikan perempuan. Misalnya, larangan perempuan menari di Aceh, tes keperawanan calon Taruni di Magelang Jawa Tengah, Peraturan Daerah di Madina Nomor 5 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah, Peraturan Daerah di Tangerang Nomor 8 tahun2005 tentang Pelarangan Pelacuran.

Perda diskriminatif, menurut ASB merrupakan bentuk keinginan pemerintah mengontrol tubuh perempuan. ASB dengan tegas menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual. Pemerintah diminta berpihak terhadap perempuan korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, mengusut tuntas dan menghukum pelaku kekerasan dan mengembalikan hak atas rasa aman terhadap perempuan.

Pemerintah juga didesak untuk mencabut kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas agama/keyakinan.

mmdnewsyndicate

Dengan kaitkata , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: