Reformasi Komisi Penanggulangan AIDS

Persoalan penanggulangan HIV dan AIDS terus menjadi perbincangan menarik.  Beberapa orang melihat lemahnya KPA karena strategi yang diterapkan selama ini bermasalah.  Sebagian lagi mengatakan sistem kepemimpinan yang menjadi biangnya. Tetapi ada yang mengatakan lebih menukik pada akarnya,  hukum yang menjadi dasar keberadaan KPA dianggap tidak memadai untuk bisa bergerak lebih independen.

Memperhatikan berbagai pandangan di atas,  tidaklah bisa hanya dengan cara melihat secara hitam-putih, apalagi benar dan salah.  Sebab ketiga pandangan itu sesungguhnya memiliki pijakan subyek analisis yang sama benarnya, titik tolak yang menentukan hasilnya.

Bagi mereka yang melihat pada persoalan strategi memiliki asumsi banyak persoalan yang tidak bisa tertangani karena strategi yang dikembangkan terfokus pada sisi medis, dengan sedikit memberikan perhatian pada persoalan sosial dan budaya.  Nalar semacam ini bisa dilihat pada agenda penanggulangan HIV dan AIDS yang sepi dari kerja-kerja pada level budaya. Melakukan dekonstruksi kebudayaan yang selama ini melanggengkan kebencian kepada mereka yang terinfeksi HIV dan berstatus AIDS.

Maka tidak perlu terlalu heran,  manakala KPA dari level Pusat,  Daerah sampai ke Kabupaten tidak pernah memiliki kepedulian yang jelas manakala terjadi berbagai persoalan sosial dan budaya di kalangan LGBTIQ, pekerja seks dan bahkan ibu rumah tangga. Contoh paling ekstrim,  kita tidak pernah mendengar pembelaan terhadap teman-teman LGBTIQ manakala mereka terusir-usir,  dikucilkan atau bahkan mengalami berbagai tindak kekerasan.

Sedang bagi kalangan yang melihat pada persoalan sistem kepemimpinan,  berasumsi pada fakta,  sekretaris KPA adalah mereka yang memiliki tingkat atau golongan kepegawaian eselon 3. Celakanya lagi,  mereka yang sudah memasuki masa persiapan pensiun atau sudah pensiun.  Dengan aturan semacam ini,  kita bisa melihat produktivitas para sekretaris oleh negara sudah dianggap menurun,  malah bekerja di KPA yang memiliki tantangan jauh lebih berat dibandingkan saat mereka menjabat di dinas tertentu.

Fakta semacam ini yang menjadikan KPA lebih dikelola sebagai institusi dinas reguler,  bukan sebagai sebuah institusi yang memiliki kekhasan gerak.  Unggah ungguh yang menjadi tradisi para pejabat menjadi harus diterapkan,  dan menyebabkan seluruh kerja di KPA menjadi lamban dalam merespon persoalan yang terus berkembang.

Pada gagasan yang melihat akan persoalan terletak pada pijakan hukum,  mencoba berargumentasi,  KPA didirikan berdasarkan Keputusan Presiden,  karenanya keberadaannya bukanlah sebagai lembaga independent seperti komisi-komisi lainnya,  Komnas HAM, Komnas Anak, dan KPK. Unsur pimpinan terdiri dari pada Menteri yang sudah sejak awal diyakini tidak akan mungkin mencurahkan pemikirannya untuk penguatan KPA.  Untuk melakukan rapat koordinasi yang bisa menghadirkan seluruh pimpinan saja bisa dikatakan hampir mustahil.

Untuk itu perlu ditingkatkan dasar hukum KPA dari Keputusan Presiden menjadi UU, sehingga statusnya menjadi lebih tinggi.  Dengan status ini,  maka dua persoalan sebelumnya,  dugaan strategi dan sistem kepemimpinan akan biasa teratasi sekaligus.  Maka mari kita mulai melakukan advokasi untuk UU Penanggulangan HIV di Indonesia,.

Dengan kaitkata , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: