Kriminalisasi Pembeli Seks

Kegagalan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia memicu kegelisahan dan keprihatinan banyak pihak. Ditambah dengan meningkatnya angka kasus HIV di kalangan ibu rumah tangga, yang melebihi kasus di kalangan perempuan pekerja seks. Lalu muncul gagasan untuk memberikan sanksi hukum kepada pembeli seks yang memicu pro dan kontra di kalangan pengamat dan penggiat penanggulangan HIV dan AIDS.  

Perbedaan pendapat terhadap pemberian sanksi hukum atau kriminalisasi ini berakar pada dua pandangan berbeda terhadap pekerja seks itu sendiri. Pertama, mereka yang melihat pekerja seks sebagai perempuan yang dilacurkan (pedila). Pada jangka panjangnya, pandangan ini menghendaki hilangnya praktik-praktik perdagangan seks yang dilakukan para perempuan pekerja seks.  Kedua, pandangan yang menganggap pekerja seks itu sebagai profesi, sehingga mereka berhak untuk melakukan praktik perdagangan seks. Dalam jangka panjangnya, pandangan ini menghendaki perlindungan penuh dari negara untuk dapat menjalankan aktivitas ekonomi.  

Meski tampak berbeda dan bahkan bertolak belakang, tetapi pada ujungnya sesungguhnya memiliki dasar pemikiran yang sama. Perempuan yang memilih menjadi pekerja seks memiliki posisi sebanding dalam sistem ekonomi yang masih kental dengan wajah awal perkembangan kapitalisme; eksploitatif. Jika yang pertama masuk dalam perdagangan seks karena arogansi patriarkhi dan pemujaan atas kuasa seks laki-lagi, yang kedua karena tidak diuntungkan oleh sistem ekonomi yang tidak ramah terhadap kelompok perempuan dengan ketrampilan yang terbatas. Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan perempuan sesungguhnya merupakan akibat dari arogansi patriarkhi.  

Berdasarkan nalar dan pembacaan atas akar dan kondisi faktual keberadaan perempuan pekerja seks, sesungguhnya mereka masuk dalam perdagangan seks dalam peta ekonomi survival, suatu motif ekonomi yang hanya mampu untuk bertahan hidup. Profesi mereka tidak akan mampu memberikan keuntungan material yang berlebih-lebihan. Maka dalam berbagai diskusi mengenai pekerja seks, pernah muncul penolakan istilah pekerja seks komersial (PSK), karena alasan pembacaan faktual kondisi dan posisi mereka dalam peta dan sistem ekonomi.  

Wajarlah, manakala Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) sebuah organisasi yang memiliki fokus untuk penguatan dan pemenuhan hak-hak perempuan pekerja seks, baik sebagai individu perempuan maupun dalam konteks profesi yang mereka jalankan, menolak keras gagasan kriminalisasi terhadap pembeli seks.

Yang Terlupakan

Kini akan segera bus disaksikan sebuah perdebatan sengit tanpa keseimbangan, antara para aktivis perempuan dan aktivis penanggulangan HIV dan AIDS yang memiliki latar belakang pendidikan mumpuni dengan organisasi akar rumput, seperti OPSI pada level nasional dan pada level lokal ada P3SY yang juga memiliki kepedulian yang sama terhadap pekerja seks.  Pada sekuel drama perdebatan tak imbang ini, akan dengan jelas dipertontonkan bagaimana para elit gerakan sosial, terutama gerakan perempuan dan penanggulangan HIV dan AIDS, sedang kehilangan substansi dasar dari jiwa gerakan perubahan sosial. Mereka lupa diri, dan sedang bermimpi menjadi para jawara dan aktor penting dalam perubahan sosial. Ini tentu sangat memprihatinkan jika pola gerakan sosial di indonesia akan terus mengalir dengan wajah elitis semacam ini.

Dalam dua puluh tahun terakhir, wacana yang dikembangkan dalam strategi gerakan perubahan sosial di Indonesia adalah gerakan perlawanan dari bawah. Para aktivis memilih posisi sebagai aktor pendidikan kritis, menumbuhkan kesadaran kritis di kalangan rakyat kebanyakan. Hasilnya rakyat akan mengerti hak-hak yang dimilikinya dan berani menuntut jika hak itu tak dipenuhi negara. Model gerakan seperti inilah sebagian dari gagasan yang dikembangkan (Alm) Mansoer Fakih dengan konsep advoksi terpadu.  

Tindakan yang bijak untuk dilakukan saat ini, para elit gerakan sosial yang memiliki agenda kriminalisasi pembeli seks untuk melakukan refleksi atas apa yang diusulkannya. Secara operasional hendaknya mereka bersedia untuk bertanya dari hati ke hati dengan para perempuan yang saat ini berprofesi sebagai pekerja seks. Misalnya, apa yang mereka pikirkan mengenai profesinya, apa yang mereka kehendaki agar tetap sehat, dan mungkin tetap bisa menjalankan profesinya itu. Sebab bertanya kepada mereka jauh lebih tepat, ketimbang hanya merujuk kepada teori-teori sosial untuk mengembangkan gagasan-gagasan gerakan perubahan.  

Bisa dipastikan, manakala bersedia dialog dengan perempuan pekerja seks akan berbeda gagasan yang dikembangkan, bukan lagi kriminalisasi pembeli seks. Mungkin sementara kalangan akan mengatakan pendampingan di kalangan pekerja seks sudah lama dilakukan, pun penjangkauan terhadap para pembeli seks?  Bila ini pertanyaan yang muncul, evaluasi justru harus dilakukan pada strategi program yang mereka kembangkan. Bukan lagi rahasia, jika program yang dilakukan untuk penanggulangan HIV dan AIDS lebih didominasi untuk pencatatan angka-angka sebagai target proyek yang harus dicapai. Sedikit sekali, untuk tidak mengatakan tidak ada, program yang mengarah pada menumbuhkan kesadaran kritis di kalangan perempuan pekerja seks.

Jantraan Efek  

Gagasan kriminalisasi bukan soal sederhana yang hanya akan berdampak pada perempuan pekerja seks, karena memotong mata rantai pelanggan terhadap jasa yang ditawarkan. Lebih jauh lagi, akan berdampak pada terbukanya ruang legalisasi tindak kekerasan terhadap perempuan pekerja seks. Sebab, bagi kalangan yang selalu mengedepankan moral dan menggunakan agama sebagai pijakan melagukan kekerasan, kriminalisasi pelanggan, juga berarti kriminalisasi terhadap profesi pekerja seks.  

Manakala ini yang terjadi, jauh api dari panggang. Angka kasus HIV dan AIDS tak juga turun, tetapi perempuan pekerja seks yang sedang menjalani ekonomi survival semakin masuk dalam penderitaan hidup. Mereka tidak hanya akan mengalami kekerasan fisik, tetapi juga psikis dan sosial. Sementara, hampir bisa dipastikan, ketika gerakan moral dan mereka yang senang menggunakan agama sebagai pembenar atas tindak kekerasan beraksi, gerakan perempuan dan terutama aktivis penanggulangan HIV dan AIDS akan tiarap.  

Drama ironis akan segera bisa dipanggungkan dan bisa disaksikan. Gerakan perempuan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia sedang mengumpankan perempuan pekerja seks pada situasi yang lebih menyengsarakan, demi sebuah gagasan para elit gerakan sosial.

Dengan kaitkata , , , ,

2 thoughts on “Kriminalisasi Pembeli Seks

  1. kagendra mengatakan:

    adem dan menggugah sekali ulasannya mas bero mukotib ini. matursuwun dab

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: