Korupsi, Masyarakat Berkontribusi?

image

Pada suatu kesempatan, lembaga yang saya kelola bersama empat lembaga yang lain mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Dana langsung dikirim melalui rekening lembaga masing-masing. Saya merasa bangga, karena dengan cara begini tidak lagi ada celah untuk praktik pemotongan dana oleh instansi pada level provinsi atau kabupaten/kota.

Kebanggaan itu ternyata tidak bertahan lama. Dalam pertemuan teknis penerimaan dana itu, muncul sinyal agar penerima dana memberikan sebagian dana itu ke instansi pemerintah di level provinsi melalui instansi di kabupaten/kota. Pasalnya, dana itu bisa turun juga karena jasa orang kabupaten/kota dan orang provinsi. Apalagi, nanti dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) juga tetap akan dibantu oleh instansi kabupaten/kota. Misalnya, soal urusan pajak, karena sebagian lembaga belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Saya, sebagai pengelola lembaga tetap menolak untuk memberikan sebagian dana itu. Seluruh argumentasi yang diberikan sama sekali tidak bisa diterima akal, selain juga saya tidak membutuhkan. Misalnya, lembaga bisa menerima dana karena jasa orang-orang instansi. Menurut saya, apa yang mereka kerjakan bukan jasa kepada lembaga penerima dana, melainkan kewajiban dan memang tugas harian mereka sendiri sebagai pegawai yang dibayar negara.

Alasan teknis untuk bantuan pembuatan LPJ, termasuk pemotongan pajak yang menggunakan NPWP milik instansi, juga bukan karena jasa. Memang menjadi kewajiban instansi melakukan bimbingan teknis kepada kendaga-lembaga yang ada dalam wilayah kerjanya. Bahkan jika lembaga-lembaga tidak berdaya, tidak memiliki NPWP, menjadi tolok ukur bimbingan teknis itu tidak berjalan.

Tetapi saya dipersalahkan. Menurut lembaga-lembaga yang lain, saya orang yang tidak tahu terima kasih. Apa susahnya memberikan sebagian kecil dana, apalagi dana yang diterima juga tidak memerlukan usaha apa-apa. Saya tahu dalam pertemuan lanjutan, lembaga-lembaga penerima dana itu sudah memberikan sebagian dana yang diterimanya. Maka saya mendapatkan label ‘ngeyelan’, ‘tidak tahu terima kasih’, dan ‘tidak tahu diri’.

Saya bergeming. Saya tidak peduli. Akibatnya, khas budaya Jawa, lembaga saya ‘dicing’, selama hampir satu tahun lembaga saya tidak pernah lagi disapa oleh instansi. Saya katakan kepada kawan-kawan di lembaga yang saya kelola, “tidak usah khawatir, toh, selama ini kita mengembangkan lembaga tidak tergantung kepada negara.”

Saya merasa saatnya pendidikan anti korupsi dilakukan secara masif sampai ke level bawah, agar masyarakat tidak turut pula berkontribusi dalam praktik suap dan korupsi. Pemahaman yang jelas mengenai fungsi dalam instansi pemerintah, dan menumbuhkan keberanian untuk menolak segala tindakan yang berbau suap dan korupsi, meski akan berisiko ‘dicing’ seperti yang saya alami.

Dengan kaitkata , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: