NU dan Kondom

Ketidaksetujuan atas kampanye dan pembagian kondom kembali menjadi sorotan publik. Bagi Nafsiah Mboi, yang kini menjabat sebagai Menteri Kesehatan RI, persoalan kondom ini bukan barang baru. Sang Menteri sudah menghadapi perlawanan itu sejak masih menjabat Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.  Sehingga tidak akan menjadi beban serius untuk terus menyediakan layanan kondom secara gratis dengan tujuan untuk mencegah terus meningkatnya penyebaran HIV dan kehamilan di usia muda.  

Perdebatan kondom ini agaknya akan semakin serius. Tak kurang, Said Aqil Siradj, Ketua Tanfidziyah PBNU, pun memberikan tanggapannya. Ada beberapa alasan menarik untuk mengkritisi pernyataan mengenai kondom sebagai alat pencegahan transmisi HIV dari orang nomor satu dalam organisasi Islam terbesar di Indonesia ini. Pertama, penggunaan nalar terbalik yang tidak tepat dan menyderhanakan persoalan. Dalam tradisi pemikiran NU ada cara memandang persoalan dengan melihat kemungkinan yang akan terjadi secara terbalik. Simpulan dari cara pandang ini, kemudian dijadikan untuk menolak atau menerima suatu tindakan.  

Kampanye kondom untuk pencegahan HIV dibaca dengan nalar, seseorang boleh melakukan hubungan seks bebas, asalkan menggunakan kondom. Sehingga mereka tidak akan berisiko tertular atau menularkan virus terhadap pasangan seksualnya. Karena pembacaan yang demikian, maka NU menolak kampanye kondom karena bearti juga sebagai tindakan melegalkan atau stidaknya mendorong tumbuh suburnya hubungan seks bebas.  

Kerangka pikir bisa dikatakan menyederhanakan masalah. Karena hanya disimpulkan berdasarkan asumsi dengan mengabaikan fakta empiris terkait dengan penggunaan kondom yang sudah dilakukan dan dikampanyekan sejauh ini di kalangan aktivis HIV dan AIDS. Tidak ada fakta apapun yang bisa ditemukan kampanye kondom dikembangkan bisa mendorong terjadinya hubungan seks bebas. Kampanye kondom dilakukan justru untuk merespons terus meningkatnya hubungan seks yang berisiko terjadi transmisi HIV. Jika realitas ini dilihat dari sisi dakwah agama, bukan kampanye kondom sebagai akar hubungan seks bebas, melainkan agenda dakwah agama-agama yang belum mampu menumbuhkan kesadaran kepada para umatnya.  

Kedua, pernyataan Said Aqil Siradj juga sedang menunjukkan kontradiksi dalam tubuh organisasi yang dipimpinnya. Pasalnya, NU merupakan organisasi yang menerima dana dari Global Fund-AIDS sebagai Principal Recipient (PR), bersama Kementerian Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Tugas utama NU adalah melakukan peningkatan kapasitas organisasi sipil yang menjalankan program penanggulangan HIV dan AIDS, berbagi wilayah kerja dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).  

Pertanyaannya, apakah pelaksana program Global Fund R 9 di NU tidak melakukan komunikasi dengan Ketua Tanfidziyah PBNU mengenai program yang dijalankan atas dukungan Global Fund-AIDS, sehingga Said Aqil Siradj mengeluarkan statemen yang sesungguhnya justru menjadi salah satu tugas organisasinya?  

Mengatakan Said Aqil Siradj tidak memahami konteks persoalan HIV dan AIDS di Indonesia jelas akan menjadi simpulan yang sembrono. Karenanya kemungkinan terbesar yang sedang terjadi adalah macetnya komunikasi antara pelaksana program dengan organisasi, sehingga para elit organisasi NU tidak benar-benar memahami apa yang sedang dilakukan berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.

Mencermati situasi ini NU sedang menunjukkan kemunduran dalam merespons persoalan HIV dan AIDS khususnya dan persoalan Kesehatan Seksual dan Reproduksi secara umum. Setidaknya pada level organisasinya kenunduran ini terjadi. Sebab pada level individu, cukup banyak bisa ditemukan kader-kader muda NU yang cukup memiliki komitnen dan terjun langsung dalam penangulangan HIV dan AIDS. Sebagian mereka berada pada organisasi lokal, daerah dan sebagian lain bahkan di organisasi internasional.  

Tindakan paling strategis saat ini bagi NU adalah melakukan penyamaan cara pandang kembali terkait dengan agenda besar penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Sehingga tidak melahirkan kembali kontradiksi yang tidak perlu, dan peran penting NU dalam mengatasi persoalan sosial tidak hanya dipahami dan dipikirkan oleh badan otonom atau lembaga-lembaga yang berada di bawahnya.  

Dengan cara ini diharapkan tidak menimbulkan kegamangan di kalangan kaum muda NU yang bekerja dalam isu kesehatan seksual dan reproduksi, khusunya HIV dan AIDS. Selain itu, meneguhkan kembali keterlibatan NU dalam memecahkan problem kesehatan, dan secara programatik bisa semakin tertata, sistematis. Lebih penting lagi  bisa menjadi acuan bagi organisasi masyarakat sipil, terutama yang berlatar belakang agama.

Dengan kaitkata , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: