Menutup Dolly, Langkah Mundur dan Naif

Menyikapi HIV dan AIDS yang tidak dilandasi dengan informasi yang cukup seringkali tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru akan menimbulkan masalah baru. Fakta terakhir, pernyataan Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur, yang meminta Wali Kota Surabaya untuk menutup lokalisasi Dolly.

Argumentasi yang diajukan menunjukkan dengan nyata bagaimana Saifullah Yusuf sama sekali tidak pernah mengikuti wacana dan agenda penanggulangan HIV dan AIDS. Pertama, pelabelan pekerja seks sebagai sumber penularan HIV dan AIDS tentu saja sangat menyesatkan. Sebagaimana dipahami bersama, siapapun memiliki potensi tertular dan menularkan.

Kedua, tanggung jawab memberikan layanan dan perawatan kesehatan yang dilakukan pemerintah memang merupakan kewajiban negara terhadap setiap orang, baik sebagai individu bukan warga negara maupun warga negara yang tinggal di sebuah negara. Sehingga pernyataan jika Wali Kota Surabaya tidak menutup Dolly harus bertanggung jawab merawat mereka yang tertular HIV menunjukkan kenaifannya dalam konteks Hak Asasi Manusia.

Memprihatinkan

Memperhatikan fakta ini tentu saja sangat memprihatinkan karena melekat pada pejabat negara yang sudah seharusnya memiliki pemahaman yang lebih mengenai strategi penanggulangan HIV dan AIDS sebagai problem bangsa dan konsep HAM sebagai tanggung jawab negara untuk memajukan, melindungi dan memenuhi.

Secara sistemik statemen Saifullah Yusuf sedang menunjuklan betapa carut marutnya pola koordinasi lembaga-lembaga negara yang memegang mandat penanggangan HIV dan AIDS di megeri ini. Karena tidak semestinya statemen naif itu dikeluarkan oleh pejabat negara setingkat Wakil Gubernur, yang di daerah lain memegang posisi ex officio sebagai Ketua Umum Komisi Penanggulangan HIv dan AIDS tingkat Propinsi.

Keprihatinan ini akan semakin menjadi manakala Wakil Gubernur Jawa Timur ini juga memegang jabatan Ketua Umum KPA Propinsi Jawa Timur. Sebab memberitahukan kepada kita semua, Saifullah Yusuf tidak dengan serius membaca Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS yang menjadi tanggung jawab secara struktural.

Sebagaimana dipahami bersama, salah satu Strategi Nasional dalam penanggulangan HIV dan AIDS yang sedang dikembangkan adalah membentuk organisasi komunitas yang akan menjadi wadah bagi mereka untuk turut berpartisipasi dalam program penanggulangan HIV dan AIDS. Salah satu yang sudah terbentuk dengan fasulitasi KPAN adalah Organisasi Pekerja Seks Indonesia (OPSI). Kita berasumsi, karena organisasi ini dibentuk oleh negara, maka kehadiran dan aktivitasnya menjadi legal. Tindakan-tindakan stigmatik dan krominalisasi terhadap mereka menjadi tidak bisa dibenarkan.

Karenanya, langkah terbaik yang harus dilakukan Saifullah Yusuf adalah meninjau kembali statemennya. Kemudian melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga di bawahnya yang memiliki tanggung jawab dalam program penanggulangan HIV dan AIDS. Menata kembali strategi penanggulangan HIV dan AIDS pada level Propinsi Jawa Timur, sehingga tidak menjadi kontraproduktif dengan agenda-agenda yang dikembangkan

Dengan kaitkata , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: