UU AP: Hasil Kekacauan Nalar

RUU Anti Pornografi, pada akhirnya disahkan menjadi UU dengan diwarnai tindakan walk out dari Fraksi PDI-P dan PDS, yang menuntut penundaan pengesahannya. Tidak terlalu mengejutkan, tentu saja. Juga tidak mengherankan, ketika protes penolakan dari berbagai elemen masyarakat itu tak juga didengarkan. Kegagalan menolak RUU AP sendiri, bukanlah satu-satunya pengalaman, baik pada level nasional maupun daerah.

Disyahkannya RUU AP, memberikan pelajaran sosial yang amat mendalam untuk membaca kembali sistem politik di negeri ini. Pertama, kerancuan berpikir dalam proses pengambilan keputusan untuk pengesahan RUU AP sangat kental. Misalnya, masih terdapat pasal yang menyinggung soal “model” dalam fashion show merupakan kekacauan nalar apabila dikaitkan dengan definisi paling dasar mengenai pornografi.

Sebagaimana secara lazim dipahami, pornografi merupakan penggambaran-penggambaran secara eksplisit atau penunjukkan aktivitas seksual dalam karya sastra, film atau photografi yang dimaksudkan untuk merangsang erotisme lebih dari sekedar estetis atau perasaan emosi.

Dengan memahami pengertian dasar ini, UU AP semestinya tidak perlu hadir karena yang dipentingkan adalah Peraturan Pemerintah (PP) berkaitan dengan berbagai UU yang mengatur mengenai dunia media komunikasi, baik dalam bentuk cetak, audio, audio-visual maupun media on-line. Ambil contoh, untuk media audio-visual, pornografi yang dilakukan oleh bidang ini, sudah diatur dalam UU Penyiaran, sehingga hanya membutuhkan aturan operasionalnya saja. Dalam media online, sudah ada UU Telematika, sehingga pornografi dalam media online, hanya membutuhkan instrumen operasionalnya saja. Demikian juga, ketika berkaitan dengan media cetak, seperti koran dan majalah, pornografi yang dilakukannya cukup ditindak dengan UU Pers, dan seterusnya.

Kalau memang harus dipaksakan kebijakan mengenai pornografi maka yang harus dimunculkan adalah UU Pornografi terhadap Anak, sebagaimana banyak dikembangkan di berbagai negara lain. Jika dalam wilayah anak, area pornoaksi juga menjadi penting, sehingga tindakan-tindakan yang berkaitan dengan anak bisa dipersoalkan, tidak saja oleh KUHP. Tindakan menikahi anak di bawah umur, seperti yang dilakukan seorang pengusaha di Jawa Tengah, bisa dipersoalkan dengan UU Pornografi dan Pornoaksi ini, selain dengan UU Perlindungan Anak, dan UU Perkawinan.

Kedua, para pengambil kebijakan ternyata masih mengandalkan kekuasaannya semata-mata pada kekuatan suara, bukan pertimbangan nurani yang disampaikan secara gegap gempita oleh berbagai elemen masyarakat kebanyakan. Mekanisme pemilihan langsung dalam sistem demokrasi di negeri ini, tidak serta merta menumbuhkan tanggung jawab moral terhadap konstituen yang sudah mempercayakan kepentingan-kepentingannya untuk diperjuangkan dalam berbagai kebijakan-kebijakan negara. Biaya mahal yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan pemilihan langsung, tidak mampu menggeser cara-cara berpolitik primitif ke arah politik yang lebih manusiawi dan berwajah rakyat yang sesungguhnya.

Para pengambil kebijakan tidak hendak memikirkan akibat yang lebih jauh dari UU AP. Pemberian kewenangan terhadap masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pornografi ini, akan berakibat tumbuh suburnya tindakan kekerasan dan pemaksaan kehendak, dari kelompok-kelompok fundamentalisme agama-agama di negeri ini. Jika kelak ada media yang menyiarkan sebuah iklan “celana dalam perempuan”, atau iklan “sabun” dan oleh kelompok fundamentalisme agama-agama masuk dalam kategori ‘pronografi’, tidak bisa dipersalahkan, jika penyerangan terhadap media yang menyiarkan dilakukan dengan alasan UU AP. UU AP akan menjadi tambahan pembenaran tindak kekerasan, main hakim sendiri, satu tingkat di bawah atas nama Tuhan.

Ketiga, pemahaman yang sama mengenai perlindungan perempuan masih belum bisa meluas dan menjadi milik seluruh bangsa di negeri ini. Mutia Hatta, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, masih belum memiliki pemahaman yang sama dengan para aktivis perempuan. Sehingga, kita tidak bisa memahami, makna statemen sang Menteri, manakala menyetujui UU AP, dengan alasan “akan melindungi perempuan”. Jika saja, memiliki nalar yang jernih, apa yang disebut sebagai “perlindungan”, sesungguhnya akan berbuah menjadi berbagai pembatasan terhadap perempuan. Nalar ini sangat beralasan karena sebagian besar kebijakan yang berbau moral di negeri ini, pastilah perempuan yang akan menjadi sasaran dan korban untuk pertama kalinya. Seperti dipahami bersama, budaya patriarkhi yang amat kental di negeri ini dan berselingkuh dengan nilai-nilai moralitas yang dirumuskan para patriarkh, pasti akan melahirkan berbagai kebijakan yang bias gender dan ujung-ujungnya, perempuan yang akan menanggung akibatnya.

Lalu Apa?
Membaca realitas ini, jika hendak melakukan Judiciala Review dengan tujuan melakukan penolakan, bukan revisi kebijakan, harus dibereskan terlebih dahulu problem-problem di atas. Manakala tidak dilakukan, yang terjadi tentu saja, hanyalah sekedar membuang energi, menepuk angin, teriakan hiruk pikuk, tanpa suara. Sunyi dalam keramaian, dalam bahasa yang lebih nyastrawi.

Mengkaji secara komprehensif terhadap berbagai UU yang sesungguhnya sudah bisa dilakukan sebagai penghukuman manakala terjadi tindak pornografi yang terjadi berbagai media komunikasi, baik cetak, audio, audio-visual maupun media online. Sesuatu yang tidak dilakukan, selama proses penolakan RUU AP, hingga disyahkan menjadi UU AP saat ini.

Menggalang kekuatan dengan cara lebih sistematis dan efektif, tidak sebatas pada kalangan aktivis semata-mata. Pelibatan publik yang lebih masif penting untuk dilakukan, termasuk menggalang kekuatan internasional secara lebih konkret, dengan argumentasi UU AP melawan secara kuat terhadap berbagai kebijakan internasional berkaitan dengan perempuan. Hanya saja, yang penting dijaga, gerakan masif apapun, harus tetap menjauhi tindakan-tindakan kekerasan, penghakiman maupun pendiskreditan terhadap siapapun.

Dengan kaitkata

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: