Golput Bukan Sekadar Kontrol Bagi Demokrasi Prosedural

Dalam sebuah dialog santai—sebenarnya lebih tepat disebut kongkow-kongkow—muncul pertanyaan menggelitik dan mengejutkan, “apalagi yang tidak disetujui, bukankah Pemilihan Umum (Pemilu) sudah dilakukan dengan baik,” kata teman yang duduk persis di hadapanku. Menggelitik, karena ia menunjukkan wajah sama sekali tidak serius, meskipun menggugat secara radikal terhadap Golput sebagai bahan obrolan. Mengejutkan, karena ia memilih jalan menyeberang dari arus obrolan, ketika semuanya santer menuju arah setuju terhadap gerakan Golongan Putih (Golput), seperti diserukan kembali oleh Gus Dur menjelang Pemilu 2009 mendatang.

Mendengarkan dan menahami nalar dan kerangka berpikir dalam lontaran pernyataan ini, sedang menunjukkan posisi dan makna Golput dalam skema demokrasi prosedural. Sebuah demokrasi yang lebih banyak mengandalkan keampuhan deret angka, bukan perasaan keadilan yang bergejolak dalam hati nurani warga negara. Sistem politik yang dikembangkan berdasarkan individualisme, sebagaimana menjadi ruh dan semangat liberalisme primitif, yang ternyata secara substansial tidak pernah ditinggalkan, hatta oleh neo-liberalisme sekalipun.

Mekanisme pemahaman posisi dan makna seperti ini yang pada akhirnya bisa membenarkan cara pandang, sudah tidak zamannya lagi golput diteriakkan, sudah kadaluarsa untuk dikumandangkan, dan sudah menjadi gagasan antik yang mestinya untuk segera dimuseumkan. Dengan berbagai aturan main yang dikembangkan, termasuk dikelolanya Pemilu oleh sebuah Komisi independen dan mekanisme pengawasan oleh badan yang independen pula hampir seluruh problem kecurangan yang akan memungkinkan terjadinya rekayasa pemenangan sekelompok tertentu, individu partai tertentu, sudah tertutup rapat. Terlebih, ditambahnya mekanisme pengawasan pelaksanaan Pemilu oleh masyarakat sipil.

Kepantasan lain untuk tidak populernya Golput, mekanisme yang diatur UU juga mencakup soal akuntabilitas dana yang digunakan partai politik. Wilayah yang selama ini hanya bisa terpikirkan, tetapi tak pernah ada yang berani untuk mencoba melakukan penerapan, bukan saja karena wilayah ini ‘abu-abu’, tetapi memang sungguh gelap sama sekali. Sebab diketahuinya sumber dana yang cukup besar tentu saja, nilai yang mungkin akan bisa untuk membeli suara orang penduduk di sebuah pulau, dengan serangan fajar, masing-masing kepala mendapat uang senilai Rp. 100.000,- .

Beberapa riak konflik ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu Kepala Daerah (PILKADA) memang tetap terjadi dengan sedemikian jaminan yang sudah ditetapkan. Kasus terakhir PILKADA Provinsi Jawa Timur dengan kemenangan dipihak penggugat, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah yang diduga terjadi kecurangan. Tetapi apapun heroiknya, peristiwa ini tetap dalam kerangka nalar hitung-hitungan angka, pembuktian sekali lagi atas buruknya semangat demokrasi prosedural, kemenangan angka. Baik atau buruknya sebuah keputusan, kemenangan angka yang harus diandalkan.

Pertanyaannya kemudian, di mana mesti diposisikan, sehingga Golput tetap merupakan gagasan yang bisa menjadi abadi dan tak pernah menjadi lapuk? Persoalan sesungguhnya bukanlah pada haruskah sebuah gagasan itu abadi dan harus secara terus menerus dijaga dengan seluruh perangkat sistem nilai dan ideologinya. Melainkan bagaimana Golput dikembangkan menjadi mekanisme sosial dan diimplementasikan sebagai model kontrol bagi seluruh ketidakadilan yang terus tampak semakin tajam. Sistem politik yang tetap memihak pada kekuatan-kekuatan modal, meskipun kata para ahli, sudah tidak ‘njamani’ untuk bicara soal segitiga perlawan antara negara-pasar-warga negara. Kita bisa setujui soal ini, karena wacananya dan bobotnya—bukan skemanya—memang sudah berubah, meskipun tetap saja rakyat yang harus tersudut dan mengamini untuk atas nama keberlangsungan kekuasaan negara.

***

Dengan pengembangan menjadi mekanisme kontrol sosial, Golput harus dikelola sebagai sistem pendidikan kritis rakyat dan bukan lagi untuk mengabdi pada kepentingan elit politik yang mungkin saja merasa dirugikan dalam kerangka sistem demokrasi prosedural. Golput bukan menjadi teriakan omongkosong dan sungguh-sungguh menjadi macan ompong, karena hanya dirayakan oleh kelompoknya sendiri. Melainkan sebuah kekuatan rakyat dalam mengapresiasi seluruh pelaksanaan mandat mereka yang dipercayakan kepada mereka yang duduk dalam badan-badan legislatif maupun eksekutif.

Pendidikan kritis rakyat akan mengajarkan kepada warga negara, keterpisahan mereka dalam membela kepentingan dan hak warga negara hanyalah pada saat sebuah mesin demokrasi prosedural sedang dijalankan. Melalui mekanisme ini, warga negara sedang mencoba melakukan proses peyakinan diri, orang-orang yang hendak dipilihlah yang memiliki potensi paling kuat untuk dapat memenuhi hak warga negara keseluruhannya, bukan kelompok mereka sendiri. Karena itu, manakala sudah terpilih secara keseluruhan, kontrol atas mandat harus diambil oleh semua warga negara dengan nalar lintas partai dan lintas pilihan.

Manakala transformasi nilai seperti ini bisa berjalan dalam ranah kehidupan sosial, maka Golput bisa menjadi mekanisme kontrol yang ampuh untuk memberhentikan seluruh sistem sosial yang tidak adil. Menghancurkan seluruh tradisi yang mementingkan diri dan kelompoknya sendiri. Tidak hanya sekedar dirasakan mengganggu dan untuk mengatakan Pemilu tidak memenuhi standard karena lebih dari 50% warga negara yang berhak memilih, ternyata tidak memberikan suara dalam pelaksanannya.

Kesadaran semacam ini, juga akan mengantarkan situasi ‘zero’ konflik horisontal. Setiap warga negara sadar, konflik politik yang terjadi antara sekelompok warga negara dengan para pemegang kekuasaan, sesungguhnya sedang mewakili juga kepentingan warga negara lainnya. Jika dibiarkan, akan menjadi pelajaran terbaik bagi aparatus kursif untuk menggunakan hal yang dalam menanangi konflik sosial yang lain. Pro dan kontra pada aras rakyat kebanyakan akan secara terus menerus ditekan dalam menghadapi konflik sosial. Kita tidak akan lagi menemukan wajah kontradiktif, ketika sekelompok warga negara tempil melakukan protes terhadap kebijakan negara yang dirasa tidak adil, setelah itu, sekolompok warga negara lain yang sama miskinnya tampil di panggung yang sama untuk membela kebijakan negara.

Pada batas inilah, dengan hasil sosial yang seperti inilah, Golput memang harus terus dikembangkan. Sudah cukup lama kita merindukan gerakan sosial yang berwajah rakyat dengan kesadaran penuh untuk menuntut kepentingan mereka sendiri. Kita tidak hendak menginginkan ribuan rakyat berbaris-baris, berkumpul-kumpul, berkendaraan berpanjang-panjang, tetapi dengan sorot mata kosong, menatap jaug ke depan. Menunjukkan bagaimana mereka tidak tahu sama sekali apa yang sedang mereka lakukan dengan berkumpul-kumpul, berbondong-bondong. Bahkan mereka juga tak pernah tahu, mungkin, makna kata-kata yang diteriakkan berbuih-buih oleh orator yang berbicaranya harus dibantu dengan megaphone yang juga tetap kecil suaranya.

Radikalisasi rakyat untuk menentang kekejian-kekejian negara terhadap warga negara memungkinkan untuk dikembangkan dengan meletakkan Golput sebagai mekanisme kontrol sosial. Sebuah proses penghantaran kesadaran rakyat pada posisi dirinya sebagai warga negara dengan seperangkat hak-haknya dan sebagai manusia yang otonom dengan seperangkat hak-hak asasnya jiga. Radikalisasi kesadaran yang sama sekali bebas dari serangkaian tindak kekerasan terhadap kelompok lain dengan dalih apapun, dan kesadaran yang sama sekali terbebas dari tindak perusakan terhadap fasilitas publik apapun. Sebuah situasi yang hanya bisa dicapai melalui pendidikan kritis dengan memberikan apresiasi penuh terhadap prinsip setiap manusia berhak atas penghormatan, bebas dari kekerasan, hidup dalam rasa aman, dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya.

***

Jika demikian adanya, Golput bukan hanya menjadi pilihan, melainkan menjadi jiwa rakyat kebanyakan, karena Golput bekerja bukan hanya pada proses demokrasi prosedural, yang pada saat bersamaan justru rakyat sedang mengalami keterpisahan sementara karena hendak memilih orang-orang yang paling dipercaya dengan berbagai latar pertimbangan masing-masing. Golput sebagai kontrol atas Pemilu semata-mata akan menemukan jalan buntu dalam situasi yang seperti ini. Persis sama dengan pernyataan si teman yang tepat duduk di hadapanku, sambil memainkan lubang hidungnya. Tak tahu apa yang sedang dicarinya, yang pasti wajahnya menunjukkan sebuah keenakan sendiri.[]

Senegal, 7 Desember 2008

Dengan kaitkata

One thought on “Golput Bukan Sekadar Kontrol Bagi Demokrasi Prosedural

  1. dir88gun mengatakan:

    assalamu alaikum wr. wb.

    Permisi, saya mau numpang posting (^_^)

    http://ulamasunnah.wordpress.com/2008/06/03/menggugat-demokrasi-daftar-isi/
    http://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/24/hukum-pemilu-legislatif-dan-presiden/

    sudah saatnya kita ganti sistem, semoga link di atas bisa menjadi salah satu rujukan…

    Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.
    Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. (-_-)

    wassalamu alaikum wr. wb.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: