Paradoks Yogyakarta

Dalam perkosaan keamanan pribadi perempuan dicuri, dan dalam prostitusi dicuri dan dibeli.

Catharine A. MacKinnon

Sebagaimana luas dipahami, kebijakan publik merupakan area kontestasi kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat. Gagasan yang memungkinkan teradopsi menjadi produk hukum, dengan demikian, adalah gagasan yang berasal dari ideologi dominan yang bekerja secara intensif baik dalam kerangka nalar maupun aras praktis. Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran, salah satu contoh terbaik dari bekerjanya persaingan kepentingan ini.

Hampir 4 (empat) atau 5 (lima) tahun lalu, kelompok-kelompok elit Bantul mulai merasa gelisah dengan meningkatnya jumlah para perempuan pekerja seks yang berlokasi di beberapa pantai di wilayah Bantul. Asumsi-asumsi mulai dikembangkan, yang di antaranya, statemen mengenai sebagian besar perempuan pekerja seks yang ada di Bantul, bukanlah warga Bantul itu sendiri. Argumentasi ini, tentu saja dengan jelas menunjuk pada kerangka nalar moralitas dalam kerangkeng normatif yang sedang bermain. Dua hal yang hendak diungkapkan dari wacana ini; pertama, pemerintahan Bantul sedang hendak mengatakan, sangat berhasil dalam melakukan pendidikan moral dan keadaban warganya, kedua , pemerintahan Bantul sedang mencari legitimasi untuk melakukan kriminalisasi terhadap perempuan pekerja seks, hanya karena mereka bukan warga Bantul.

Pergulatan kepentingan dengan demikian dimenangkan oleh wacana mainstream yang bertudung moralitas, dan karenanya tidak pernah hendak mempertimbangkan secara serius akar masalah yang mengelindan dalam persoalan prostitusi ini. Nalar ini, kemudian secara signifikan akan membuahkan keuntungan yang luar biasa, terutama dalam konteks investasi politik jangka panjang, menumbuhkan kepercayaan politis dalam tubuh masyarakat, yang sedang mengalami distrust . Kegagalan pemerintah dalam melakukan pembongkaran praktik-praktik korupsi, diselewengkan dengan menyajikan wajah moralis dalam bentuk yang lain.

Tengarai semacam ini bukanlah isapan jempol, karena dalam saat yang bersamaan, yang sesungguhnya juga berkait dengan soal moralitas mainstream, elit Bantul hanya mampu memberlakukan pengaturan dan pengawasan untuk peredaran minuman keras. Ketidakmampuan sampai pada tingkat pelarangan, tentu saja sangat bisa dipahami, karena minuman keras memiliki kaitan erat dengan persoalan kapital.

Kalau para elit hendak sedikit membaca dan mencari secara jeli akar masalah, tentu situasinya akan menjadi lain. Prostitusi bukanlah lahir dalam ruang dan koridor rendahnya moralitas atau keimanan belaka. Melaikan terkonstruksi dari tarik-ulur dan relasi intensif antara kekuasaan, seks, seksualitas dan dunia lapangan kerja [ economic area ].

Para feminis gelombang-awal, misalnya, mengembangkan cara pandang ‘sexual-economics’ yang mencoba mengurai problem prostitusi dari sudut pandang keterhubungan antara seks dan praktik-praktik ekonomi. Perempuan jatuh dalam dunia prostitusi karena upah yang sangat rendah bagi perempuan, karena perempuan diposisikan tergantung dengan laki-laki sebagai akibat dari konsep perkawinan dan pengasuhan anak. Selain itu, disebabkan laki-laki yang menghendaki seks tanpa cinta dan rasa tanggung jawab.

Jika demikian pasalnya, tindakan-tindakan represif terhadap perempuan pekerja seks—salah satu instrumennya adalah kebijakan publik yang mengatur pelarangan prostitusi—tidaklah sebagai strategi tepat untuk menyelesaikan masalah prostitusi ini. Merupakan tindakan yang sia-sia dan semakin mendorong terjadinya pelanggaran HAM yang luas saja, manakala cara pandang kita sempit adanya. Sebuah generalisasi naif yang tidak pernah mau memandang sisi-sisi lain, kecuali hanya mengandalkan kekuasaan dan prinsip linear ilmu alam, hitam-putih. Tidak ada yang lainnya.

Di tengah-tengah carut-marut cara pandang pemerintah, kita memang tidak bisa menutup mata, akan adanya perbedaan cara pandang di kalangan feminis itu sendiri. Kejujuran dan kehendak untuk mencoba membicarakan secara bersama ini menjadi penting adanya. Pembelaan terhadap perempuan pekerja seks, bagaimanapun akan sangat tergantung dengan positioning kita dalam memandang fakta-fakta dan identitas mereka. Tanpa ini, seluruh aktivitas konseptual pada akhirnya hanya akan terjatuh pada tataran rutinitas belaka.

Untuk sementara, ada satu teks yang bisa mempertemukan dua cara pandang ini; ‘dekriminalisasi’—meskipun dengan penuruan aksi yang berbeda. Bagi kelompok pejuang hak-hak asasi perempuan pekerja seks, teks ini dipahami sebagai penghapusan segala bentuk aturan yang menganggap pekerja seks sebagai praktik kriminal, termasuk kepada seluruh elemen yang terlibat, mucikari, germo, preman, dan tentu saja aparat keamanan negara, yang tidak sedikit mendapatkan keuntungan dari praktik-praktik prostitusi ini. Bagi yang memandang prostitusi sebagai praktik perdagangan perempuan, teks ini dimaknai sebagai penentangan terhadap segala bentuk tindak kekerasan dan penyerangan terhadap perempuan yang ada dalam prostitusi, tidak termasuk para germo, mucikari, dan preman yang terlibat di dalamnya.

Dari koneksitas ‘teks’ ini, memungkinkan untuk mengembangkan kerangka kerja baru yang lebih menjadikan rasa adil bagi perempuan pekerja seks. Mengembangkan lebih jauh koneksitas ini dengan membangun argumentasi-argumentasi baru yang lebih kuat. Misalnya, dengan merumuskan cara pandang baru: perempuan pekerja seks adalah korban abadi dari penindasan laki-laki, korban dari patriarki, korban dari kebijakan politik dan ekonomi-kapitalis-global, dan pada akhirnya di dalamnya, mereka mengalami kekerasan secara intensif. Ada proses pencurian [sebagai bentuk pelanggaran hak] dan ada proses perdagangan [sebagai praktik kapitalisme].

Perlindungan hak harus dimaknai sebagai bentuk pemberian kebebasan bagi perempuan untuk memilih, termasuk manakala mereka hendak memilih pekerja seks sebagai profesi mereka, selain pembebasan mereka dari segala bentuk tindak kekejian di dalam profesi pilihannya. Pembebasan mereka dari praktik kapitalisme dimaknai sebagai upaya menghapuskan praktik ekonomi yang eksploitatif, yang karena proses pemiskinan secara struktural, telah menghempaskan perempuan dalam dunia prostitusi.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Pusat Studi Seksualitas (PSS) PKBI DIY, menunjukkan sebuah realitas perempuan pekerja seks, memang ada dalam tiga kategorisasi parsial ini. Sebagian mereka hendak menganggap sebagai profesi, sebagiannya menganggap sebagai sebuah keterpaksaan dan tiadanya pilihan [sehingga mereka hendak keluar, tetapi tak juga bisa melakukan], dan sebagiannya adalah korban perdagangan perempuan [yang dilakukan oleh pasangan mereka—bisa pacar bahkan semua—maupun oleh seorang preman yang mampu melakukan penguasaan atas diri perempuan, dengan piranti ancaman dan kekerasan].

Pada akhirnya, yang mereka butuhkan bukanlah kebijakan publik yang represif dan potensial melahirkan kekerasan vertikal maupun horizontal, serta caping-caping moralitas. Melainkan sebuah agenda-agenda strategis yang akan bisa menjawab kebutuhan dan kepentingan tiga kategorisasi faktual perempuan yang saat ini ada dalam dunia prostitusi.

Ada sebuah paradoks—yang cenderung memalukan—Yogyakarta, manakalah tidak mampu secara jernih merumuskan strategi-strategi ini. Karena tidak saja wilayah ini dikenal sebagai gudangnya para intelektual dan aktivis, tetapi juga slogannya yang “berhati nyaman”. Ini bukan sebuah gugatan, tetapi lebih dari itu sebuah penagihan dan tuntutan.***

One thought on “Paradoks Yogyakarta

  1. jokoparadise mengatakan:

    dalam masalah pelacuran yang saya tahu di hampir setiap jam mereka didatangi oleh orang berseragam TNI atau sekedar patroli oleh polisi yang katanya di saat itulah mereka meinta jatah (uang/alep dalam bahasa mereka) dan saya memiliki sebuah kesimpulan orang-orang inilah yang mebuat kebradaan bordil tidak eksis.

    Entah mereka berpindah-pindah tempat atau memang benar-benar bubar.

    : P

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: