Soal Anggaran RP 80 Miliar; Jawaban Pemda Tak Rinci

MUNGKID (KR) – Gerakan Masyarakat untuk Transparansi Kebijakan (Gemasika), mempertanyakan jawaban Pemerintah dan DPRD Kabupaten Magelang terkait penggunaan anggaran sebesar Rp 80 miliar. Pasalnya, jawaban yang diberikan, tidak dirinci sebagaimana yang mereka harapkan. Dikatakan Iwan Hermawan, Koordinator Gemasika kepada KR Sabtu (23/2), bahwa jawaban Pemda tertulis ditandatangani Plt Sekda Drs Soeharno MM itu, tak rinci.

“Mereka hanya menyebutkan Laporan Keuangan Kabupaten Magelang 2006 secara prinsip sudah dilaksanakan sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara dana Rp 4.339. 354. 000 yang tak ada realisasinya, diakui memang tidak diambil. Karenanya tidak ada kerugian negara,” katanya.

Menurutnya, seharusnya Pemkab Magelang menyampaikan jawaban secara terperinci 12 rekomendasi BPK kepada Bupati, sehingga bisa didapatkan gambaran jelas mengenai langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan berbagai temuan BPK. “Hal itu, sebagai bentuk komitmen Pemda untuk mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel, sesuai amanat Perda No 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik,” tandasnya.

Sebagai contoh, ia menyebutkan pengadaan buku yang dinilai BPK tidak dapat diyakini kewajarannya karena panitia pengadaan buku tidak dapat menyampaikan secara terinci jumlah/nilai buku yang didistribusikan. Sementara buku tersebut masih menjadi aset daerah/ pemkab. Karena masih berstatus aset daerah, Pemda punya konsekuensi untuk menganggarkan biaya perawatan buku-buku tersebut. “Pada kenyataannya, buku tersebut tidak bermanfaat untuk pendukung pengajaran,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, BPK menemukan penggunaan anggaran Rp 80 miliar di Pemda dan DPRD Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2006, yang diragukan kewajarannya dan belum memenuhi standar pelaporan. Di antara anggaran itu, adalah biaya perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp 353.195. 600. “BPKmeragukan, karena tidak didukung bukti yang memadai. BPK juga menemukan realisasi belanja penunjang operasional pimpinan dan tunjangan komunikasi intensif DPRD Kabupaten Magelang Rp 3.714. 480.000, yang tak sesuai ketentuan. Dari hal itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati agar memperbaiki berbagai temuan yang masih dianggap tidak wajar dan belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan,” jelas Iwan. (R-8)-g

Sumber: Kedaulatan Rakyat

Dengan kaitkata

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: