Sistem Sosial dan Ketertindasan Perempuan

Berakhirnya abad 20, dan memasuki abad 21, dunia berada dalam gegap gempita ekspansi kapitalisme yang sangat luar biasa. Gerakan sosial yang mencoba melakukan perlawanan dengan menggunakan slogan-slogan anti neo-imperialisme, neo-kolonialisme, neo-liberalisme, dan pada akhirnya terangkum dalam gerakan anti kapitalisme global, tidak memberikan pengaruh yang berarti. Ketergantungan negara-negara bekas kolonial—seperti juga Indonesia—terhadap kebutuhan dana segar untuk mendukung agenda pembangunannya, menjadikan negara-negara bekas jajahan ini tidak memungkinkan untuk melepaskan diri. Bagi gerakan sosial di Indonesia, institusi yang tertuduh sebagai agen kapitalisme global, seperti World Bank, IMF, ADB dan juga CGI.

Selain faktor ketergantungan di atas, melawan kapitalisme sesungguhnya bukan persoalan sederhana. Sebab tidak saja kapitalisme sebagai sebuah sistem besar ekonomi produktif yang akan terus berkembang, tetapi juga sebuah sistem besar yang sangat inovatif, fleksibel, didukung oleh sistem pengetahuan, dan seakan-akan—seringkali orang bilang semu—menawarkan gagasan-gagasan yang memberikan janji kesejahteraan dan kemajuan bagi kehidupan sosial. Hal ini terbukti, kebangkitan kapitalisme sejak awal pertumbuhan dan perkembangannya sampai abad 19, misalnya, kapitalisme terus mampu bertahan, di tengah-tengah berbagai kritik dan deraan, terutama dari kelompok sosialis. Kenyataan-kenyataan watak dasar kaiptalisme yang merusak, eksploitatif, menindas, tidak cukup sebagai alasan untuk mengubah dan membendung sistem ekonomi yang sudah merambah ke seluruh level dunia.

Fleksibilitas kapitalisme telah mampu menggandeng dan tentu saja memberikan keuntungan kepada kaum feodal dan birokrasi negara, sehingga penetrasi sistem ini menjadi lebih mudah berkembang. Ketergantungan negara dan kaum birokrat terhadap kapitalisme global, secara langsung telah menyiapkan prasyarat perkembangan kapitalisme utama, yaitu kondisi sosial yang aman. Jika suatu negara masih mengharapkan dukungan investasi global, mereka harus dengan serius meyakinkan agen-agen kapitalis, negeri mereka aman. Bahkan, tidak tabu bagi mereka untuk mengikuti berbagai aturan yang dipersyaratkan, seperti privatisasi sektor-sektor usaha negara dan pencabutan subsidi barang-barang kepentingan dasar publik. Bagi Indonesia, kebijakan semacam ini segera terasa dengan membumbungnya biaya kesehatan dan pendidikan, di samping terus merangkak naiknya biaya kebutuhan dasar lain, seperti BBM, TDL dan telepon.

Lahirnya lembaga-lembaga semacam World Bank, sesungguhnya merupakan tahap perwujudan imperialisme seperti yang didefinisikan oleh kaum Marxis. Kapital industrial bergabung dengan kapital bank menuju ke arah kapital finansial. Perusahaan-perusahaan besar dan negara-negara aliansinya membagi dunia di antara mereka sendiri. Ekspor barang-barang kebutuhan hidup kalah pentingnya dibanding dengan ekspor kapital.

Akumulasi kepital yang besar-besaran dengan menggunakan seluruh perangkat yang mungkin—seperti teknologi, aparatus negara, kaum feodal dan juga militer—ternyata memungkinkan untuk mengantarkan kapitalisme pada kejenuhan penumpukan kapital, keterpurukan tingkat keuntungan, dan ketidakmampuan negara-negara peminjam mengembalikan hutang karena krisis ekonomi yang berkepanjangan. Tetapi fleksibilitas kapitalisme tidak membuatnya serta merta runtuh, seperti yang diharapkan kaum sosialis. Tindakan penyelamatan kaum kapitalis baik untuk kapitalnya maupun mencegah konsekuensi sosial—yang langsung atau tidak juga akan mengancam keamanan investasinya—yang akan mendatangkan malapetaka pada level politik, tidak jarang kapitalisme melakukan tindakan brutal terhadap gerakan kelas pekerja. Bahkan dengan sangat sengaja, dengan melawan hak demokrasi minimal. Pemberian upah yang sangat murah terhadap buruh, merupakan bagian dari agenda penyelamatan dan langkah akumulasi keuntungan secara berlebihan. Di bawah kondisi kerja yang tidak manusiawi dan tidak sehat, barang-barang diproduksi, sehingga kadang-kadang tidak memenuhi standard kualitas yang ditetapkan. Banyak produk yang ada tidak bisa digunakan atau dihancurkan sama sekali. Pada saat yang sama, sebagian besar masyarakat dihadapkan pada masalah kekurangan barang-barang dan pelayanan publik seperti rumah, makanan, perawatan kesehatan, dan lain-lain. Tenaga kerja menganggur dan yang lain terancam stress. Sejumlah yang lain, melakukan pemborosan sebagai benalu birokrasi kapitalisme, seperti bank dan perusahaan asuransi, sektor periklanan, dan pemerintahan.

Persaingan internasional untuk mendapatkan keuntungan yang besar, menjadikan kapitalisme mengabaikan pertimbangan ekologis, sehingga soal ini menjadi terpinggirkan dan mengarah pada perusakan sistem ekologi yang terus menerus. Padahal, penyisihan sebagian kecil dari biaya produksi senjata sudah cukup untuk menghapuskan kematian bayi, wabah penyakit, dan kelaparan di seluruh dunia. Di tengah persaingan ini pula, kesengsaraan, kelaparan dan penyakit karena kemiskinan terus meningkat di seluruh dunia. Kesenjangan sosial antara kelas atas dan mayoritas penduduk menjadi melebar dan bertambah lebar.

Masuknya kekuatan neo-liberalisme, membawa konsep baru penanggukkan keuntungan kapital, dengan masuknya kekuatan pasar ke seluruh sektor masyarakat, termasuk dalam unit terkecil, keluarga. Melalui mekanisme politik, kapitalisme menyusup ke dalam sistem kehidupan budaya dan relasi antar personal. Alienasi masyarakat, tidak berhenti pada hilangnya solidaritas antar mereka, tetapi juga membangun secara nyata kompetisi—sebagai ruh kapitalisme—satu orang dengan orang lain. Persaingan individu dalam pasar dunia dan pasar kerja, yang diterima sebagai sesuatu alami tanpa konstruksi apa pun. Hegemoni dan dominasi kapitalisme dalam struktur budaya ini, telah meringankan sebagian beban kapitalis dalam mengontrol berlakunya pasar bebas. Untuk mempertahankan dan mereproduksi secara terus menerus, kapitalis menanamkan ideologi ini melalui lembaga-lembaga sekolah, media massa dan bahkan agama. Institusi ini, secara intensif membelah-belah manusia ke dalam peta persaingan ke dalam moda perempuan dan laki-laki, penduduk asli dan asing, pekerja halus dan pekerja kasar, heteroseksual dan homoseksual, serta tua dan muda.

Dalam konteks inilah kita akan bisa melihat bagaimana kelas kapitalis mengandalkan struktus sosial dan tradisi yang mapan dari konsep-konsep spesifik-jender, nasional, rasis, seksual dan usia—berkaitan dengan penindasan, yang telah ada dalam bentuk perbedaan dalam kelas masyarakat sebelumnya. Feodalisme merupakan medium sempurna untuk mempertahankan tatanan sosial terpecah yang demikian. Mereka melakukan modifikasi, agar kaum borjuis-feodal merasa seakan-akan terpenuhi interes kelas borjuisnya. Dalam kapitalisme penindasan perempuan mencapai bentuk yang sangat luas dan tersembunyi, karena nalar-nalar ideologinya tidak bisa tersentuh oleh hukum, terselebung dalam nilai-nilai yang seakan-akan alami tersebut. Pembacaan yang demikian dapat dengan jelas menunjukkan bagaimana kapitalisme melakukan penindasan sosial, pengabaian lingkungan dan lebih khusus penindasan terhadap perempuan, anak-anak dan mereka yang berada dalam usia dewasa. Belum cukup sampai di sini, kapitalisme juga menggunakan konsep-konsep nasionalisme dan rasisme untuk memainkan peran sentral dalam menjamin berbagai kebijakan kapitalis. Wujudnya dengan membangun konsep negara nasional dalam wujud yang terorganisasi dan proyek-proyek kapitalis khusus dalam beberapa sektor penting lainnya. Kapitalisme dapat mengandalkan bentuk negara nasional untuk kebutuhan kapitalis terhadap pasar tunggal dan kerangka hukum yang homogin. Negara nasional lantas menjadi basis instrumen melakukan ekspansi seluruh dunia kapital, tetapi di sisi yang lain, negara kapitalis merasa batas-batas nasional akan menjadi penghalang lajunya akumulasi modal. Oleh karena itu negara imperialis memulai membangun ruang bebas untuk kontestasi pengaruh, wilayah dan blok perdagangan bebas.

Meskipun hampir semua anggota kelas menjadi korban dari beragam bentuk penindasan, tetapi orang asing kaya dan perempuan borjuis tidak merasakan dampak seluruhnya, karena posisi ekonomi mereka. Tetapi, para pekerja migran atau pekerja perempuan merasakan tindakan rasis atau penindasan berkait jender dengan dampak sepenuhnya. Kuatnya kapitalisme dengan seluruh aparatus sistemiknya, demokrasi versi kapitalisme sesungguhnya tidak akan mampu meski hanya sekedar memperlambat lajunya apalagi untuk menghapuskan bentuk penindasan terhadap perempuan, rasisme, dan kelas.

Meskipun demikian, ketika penindasan sosial terus direproduksi tidak menutup akan lahirnya resistensi dan perlawanan laten dari kelas tertindas untuk membebaskan diri mereka. Situasi ini bukan tidak dalam perhitungan kapitalis, sehingga mereka memandang tidak cukup hanya dengan indoktrinasi ideologi. Kapitalisme lalu mempekerjakan aparatus negara terutama polisi, militer dan pengadilan. Bentuk aparatus negara selalu saja berdasarkan pada model produksi dan eksploitasi—perbudakan dan feodalisme.

Bagi gerakan perempuan, menghadapi model penindasan kapitalis-feodal-patriarkhi semacam ini, tidak ada jalan lain, kecuali membangun praksis untuk transformasi sosial dengan menggunakan kerangka nalar kelas, komunitas, jender, lingkungan, etnisitas, sambil tetap tidak mengabaikan individualitas setiap personal. Karena kedalaman patriarkhi dalam membangun konstruksi relasi laki-laki dan perempuan sudah teramat panjang. Bahkan sistem ini diperkirakan sudah mendominasi dunia ribuan tahun yang lalu. Dengan patriarkhi pula anak-anak didefinisikan melalui pandangan-pandangan ayah mereka, dan perempuan didefinisikan melalui pandangan-pandangan suami mereka. Laki-laki seakan-akan sudah ditakdirkan untuk menguasai kelompok perempuan. Laki-laki berkuasa atas pekerja perempuan, tubuh perempuan, anak-anak perempuan dan menciptakan identitas perempuan. Laki-laki tidak saja memegang kekuasaan pengambilan kebijakan publik dalam masyarakat, tetapi mereka juga mengontrol hukum, pendidikan, agama, kedokteran, militer dan kebijakan publik lainnya. Dalam bidang politik, laki-laki memiliki kontrol terhadap organisasi, menentukan ruang desa dan kota. Perempuan pada akhirnya terpuruk dalam penindasan yang berkepanjangan, dan bahkan nyaris tidak lagi mampu membaca, apakah dirinya dalam kebebasan atau dalam sistem yang menindas.

Pengambilan konsep kelas tidak melihat penindasan dalam sistem sosial, karena kelas dapat menjelaskan bagaimana terjadinya distribuisi ekonomi, sosial, dan politik dalam negara, termasuk bagaimana penyebaran dan peminggiran paksa kelas pekerja dalam proses globalisasi kapitalis kontemporer. Dominasi jender tersebar dalam seluruh struktur masyarakat dan berinteraksi secara dialektik dan dialogik dengan kelas. Sudut pandang nasionalitas dan etnisitas akan dengan jelas menunjukkan bagaimana bentuk-bentuk dominasi dan peminggiran serta kemungkinan melakukan pembebasan, baik pada kelas pekerja, maupun perempuan, sebagai kelompok yang terpinggirkan dalam seluruh level analisis dan praksis.

Keterkaitan dominasi laki-laki atau patriarkhi dengan kapitalisme, feodalisme, semi-feodalisme, etnis dan hirarki rasial, secara historis menciptakan corak penindasan terhadap perempuan. Kemiskinan, keterbelakangan, kesengsaraan, tetap tidak bisa diselesaikan dengan agenda-agenda pembangunan dalam orientasi kapitalis. Apalagi dalam masyarakat feodalisme, yang mendefinisikan relasi jender, atau sistem sosial patriarkhi masih mengakar, perlu dilakukan usaha-usaha yang menjamin keadilan jender ini bisa terpenuhi. Tetapi persoalannya semakin rumit, manakala telah terjadi kelindan antara kepentingan feodalis dengan konstruksi relasi jender yang dibangun oleh interpretasi agama. Keadilan jender dan keadilan bagi semua penduduk dunia, kelas, ras dan semua formasi sosial menjadi impian-impian yang entah kapan bisa terwujudkan. Kerja-kerja pembebasan harus dilakukan dengan mengubah relasi kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki dalam wilayah publik/produktif dan privat/reproduktif, sehingga tercipta sistem sosial yang demokratis, dan egalitarian. Memperkuat perempuan dalam bidang ini juga berarti mendukung gerakan perempuan dalam menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, menghapuskan diskriminasi dan tindakan kejam lain terhadap individu yang lain yang berbasis orientasi seksual ataupun identitas jender.

Dalam membincang soal sistem yang menindas, muncul pula pandangan kerja-kerja politis merupakan wilayah laki-laki dan kerja-kerja sosial sebagai wilayah perempuan. Pandangan secara jender demikianlah yang menjadi tafsir dari cara pandang kaum feodal. Dalam perkembangannya, terjadi kawin mawin antara feodalisme, imperialisme, kolonialisme, yang pada akhir masa sekarang ini sering disebut dengan kapitalisme global, neo-liberalisme, neo-imperialisme, termasuk juga neo-kolonialisme. Meski agak rancu dan memiliki perbedaan-perbedaan secara mendasar jika kajiannya bersandar pada soal ekonomi, tetapi pada prinsipnya seluruh kepentingan paham di atas adalah upaya penumpukan modal untuk mempertahankan keutuhan sistem dan keuntungan kapital yang terus terakumulasi. Gerwani merupakan salah satu organisasi perempuan yang melakukan perlawanan terhadap sistem ini dengan membangun dua segi perjuangan. Pertama, perjuangan umum dengan nalar feodalisme, imperialisme, dan kolonialisme merupakan musuh bersama perempuan dan laki-laki. Kedua, perjuangan khusus dengan nalar perempuan menjadi korban feodalisme, imperialisme, dan kolonialisme.

Dengan kaitkata , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: