Politik Kiai dan Kegagalan Gerakan Sipil

Dalam suhu politik seperti sekarang ini, sama sekali tidak mengejutkan munculnya pernyataan para kiai Jawa Timur tentang hukum haramnya memilih presiden perempuan (Kompas, 4/5-2004). Sebagaimana hampir dipahami secara luas, persoalan itu merupakan perbedaan pandangan yang bersifat laten dalam khasanah fikih Islam. Beberapa waktu sebelumnya, Hizbut Tahrir juga sudah mengawali pernyataan tentang keharaman memilih presiden perempuan. Belakangan, dalam sebuah milist, KH. Abdullah Faqih—yang disebut-sebut media sebagai salah satu pencetus fatwa yang menggegerkan halaman-halaman media, menolak jika dalam pertemuan beberapa kiai khowas Jawa Timur itu mengeluarkan fatwa tentang haramnya memilih presiden.

Kekhawatiran terbesar banyak kalangan terhadap fatwa itu, sebenarnya bukan pada kemungkinan terganjalnya Megawati, sebagai salah satu calon presiden yang kebetulan berjenis kelamin perempuan—dan telah menimbulkan respons emosional dengan aksi cap jempol darah. Tetapi, pengguliran wacana haram presiden perempuan diduga-duga akan mempengaruhi rakyat dengan menggunakan doktrin agama, sehingga proses pemilihan presiden menjadi kurang bobot demokrasinya. Apalagi selama ini, arogansi para intelektual Indonesia, masih menganggap tradisi masyarakat desa dan pesantren (?) masih seperti puluhan tahun lalu, sangat tergantung dengan tokoh-tokoh panutannya. Persoalan lain yang menggelisahkan, penguatan kembali isu pengharaman presiden perempuan, sangat mencederai semangat gerakan keadilan jender yang semakin menguat di Indonesia, bahkan juga melibatkan berbagai institusi keagamaan.

Persoalannya kemudian, cukup beralasankan kekhawatiran para kelas menengah-intelektual itu? Seberapa besar pengaruh pernyataan para kiai Jawa Timur terhadap rakyat dalam menentukan pilihannya? Kalau saja kita rajin berdekat-dekat dengan rakyat kebanyakan—tentu tidak seperti sok dekatnya para capres dan cawapres—bisa dipastikan kekhawatiran para kelas menengar-intelektual itu tidak akan menemukan konteksnya, atau bahkan sama sekali tidak produktif, kecuali hanya sebagai konsumsi media. Sebab, pada kenyataannya, rakyat sudah cukup mafhum, dan hampir dapat dipastikan, tidak akan lagi memperdulikan pernyataan para kiai-nya, baik kiai kebanyakan maupun kiai khawas tentang pengharaman presiden perempuan. Rakyat yang makin ‘melek’ politik, sudah mampu membuat pemisahan secara ekstrem, kapan kiai sebagai pemimpin religius mesti dipatuhi dan kapan kiai sebagai manusia biasa tidak harus dituruti dan diikuti ‘dawuh’ dan tindakannya. Manakala kiai sudah masuk dalam wilayah politik-kekuasaan, pada saat itulah rakyat mengerti betul, ‘dawuh’ kiai sungguh sarat dengan kepentingan-kepentingan politik-kekuasaan. Karena itu, rakyat pun akan paham benar, pernyataan keharaman presiden perempuan dengan menggunakan doktrin agama, sesungguhnya berada pada wilayah politik-kekuasaan. Dan selanjutnya, ‘dawuh’ para kiai itu juga akan diletakkan pada posisi yang tidak harus ditaati oleh rakyat.

Kesadaran yang demikian, akan pemahaman rakyat mengenai apa sesungguhnya yang dikehendaki para kiai sehingga mengeluarkan doktrin agama tersebut di tengah-tengah memanasnya suhu politik saat ini. Bagi rakyat, tidak memerlukan alat analisis yang ruwet dan berbelit, pernyataan para kiai, jelas bisa disimpulkan sedang untuk menjatuhkan lawan politik mereka atau kepentingan-kepentingan pragmatis lainnya, yang diharapkan akan dipanen pasca-pemilihan presiden kelak. Sebuah komunikasi politik dengan rakyat yang sangat kasar dan telanjang.

Kita yakin benar, manakala Megawati tidak terpilih menjadi Presiden kelak, sama sekali bukan akibat pengharaman presiden oleh kiai Jawa Timur—bukankah sebelumnya fatwa itu, ratusan kiai Jawa Timur telah menyatakan dukungannya kepada Megawati (?). Kekalahan Megawati bisa jadi, justru disebabkan catatan-catatan dan pengalaman rakyat kebanyakan terhadap prestasinya menjalankan kekuasaan yang dirasakan tidak memberikan kemajuan positif bagi perubahan nasib rakyat. Pencabutan subsidi berbagai kebutuhan pokok rakyat, melambungnya biaya kesehatan dan pendidikan, misalnya, dilihat jelas, sebagai kegagalan pemerintahan Megawati. Bagi kalangan gerakan perempuan, ketidakpedulian Megawati terhadap berbagai ketidakadilan yang dialami perempuan, juga menjadi sebagian dari ketidakpercayaan yang sangat mungkin akan mengantarkan kekalahannya.

Lalu, terjawab pula, fatwa kiai Jawa Timur itupun tidak menurunkan bobot demokrasi pemilihan presiden pada 5 Juli 2004 itu. Sebab rakyat sudah memiliki kemampuan untuk menentukan sikapnya sendiri tanpa terpengaruh oleh fatwa kiai maupun bertebarannya iklan capres-cawapres di media massa. Jika saja, kita masih meragukan kemampuan rakyat untuk menentukan sikap dan pilihannya—dan bisa jadi sikap untuk tidak memilih, seperti yang diambil oleh Abdurrahman Wahid—sesungguhnya menunjukkan sebuah pandangan yang sedang meragukan keberhasilan proses pendidikan politik rakyat. Sebuah kegagalan yang tentu saja harus diakui oleh semuan elemen prodemokrasi dan gerakan sipil yang banyak dimotori oleh NGO selama ini. Kegagalan gerakan sipil akan semakin kentara, dengan tumbuhnya kerinduan rakyat terhadap rasa aman, yang akan dibarengi dengan kemenangan kekuatan militer dan bangkitnya kembali gaya kekuasaan Orde Baru di tampuk kekuasaan politik di Indonesia.

Dalam konteks inilah, gerakan sipil di Indonesia sudah saatnya melakukan refleksi kembali terhadap apa yang telah dilakukan selama ini. Setidaknya, harus disadari dan diakui, gerakan sipil ternyata hanya bermain dalam wilayah wacana dan sedikit memberikan perhatian terhadap kepentingan dan kebutuahn rakyat kebanyakan.***

Dengan kaitkata , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: