Memahami Gerakan Politik Perempuan

Asumsi adanya kegamangan atau bahkan kebingungan dalam melihat sepak terjang gerakan politik perempuan di Indonesia tampaknya benar adanya. Membaca tulisan Eddy Mihati bertajuk “Nasib gerakan Perempuan” (KR, 27/7-2004) setidak-tidaknya membuktikan asumsi ini. Sembari memberikan deskripsi yang cukup detail tentang kondisi dan posisi perempuan, Eddy Mihati, menunjukkan bagaimana eporia gerakan politik perempuan menjelang pemilihan umum legislatif 2004 cukup berhasil, sehingga membuat partai politik tergopoh-gopoh untuk memenuhi tuntutan kuota 30%, terlepas dari kenyataan, ternyata sama sekali tidak terpenuhi target 30% persen keterwakilan perempuan di parlemen.

Uraian kekaguman Eddy Mihati terhadap gerakan politik perempuan di Indonesia, diakhiri dengan pertanyaan yang cukup naif, kenapa perempuan dapat begitu mudah tenggelam dan hilang ditelan bumi? Pertanyaan ini berkait erat dengan sepinya gerakan perempuan dalam proses pemilihan umum eksekutif, baik pada 5 Juli lalu maupun (mungkin) pada proses pemilihan presiden 20 September mendatang. Pada akhirnya, muncul kesimpulan yang sangat simplistik, ada keragu-raguan perempuan soal keterlibatan perempuan dan tidak adanya suara perempuan yang membela perempuan (baca: Megawati?), dimaknai sebagai kesadaran perempuan tentang tidak layaknya perempuan masuk di kancah politik.

Kekacauan Nalar

Kekacauan nalar dalam membaca gerakan politik perempuan memang bukan hanya monopoli Eddy Mihati, melainkan hampir terjadi di setiap lapisan masyarakat. Tentu saja, hal ini bermula dari kesalahkaprahan dalam memahami jender, yang dimaknai sebagai perempuan dan perjuangannya dimaknai sebagai melawan laki-laki. Di hampir setiap forum yang membincangkan masalah ketidakadilan jender, akan selalu muncul pertentangan antara perempuan dan laki-laki. Kesadaran gerakan keadilan jender sebagai sebuah proses gerakan kebudayaan untuk mencapai keadilan bagi semua, belum cukup tersebar dalam pemahaman setiap orang.

Meskipun, berbagai dokumen yang memiliki kaitan langsung dengan pengarusutamaan jender dalam kebijakan publik, dengan jelas menyebutkan menjadi tanggung jawab perempuan dan laki-laki untuk mewujudkannya. Lihat, misalnya, dokumen Internastionla Conference on Population and Development (ICPD) dan Dokumen World Women Conference (WWC) yang kemudian lebih dikenal dengan Deklarasi Beijing. Dengan demikian, gerakan keadilan jender merupakan sebuah gerakan yang di dalamnya melibatkan perempuan dan laki-laki sebagai subyek perubahan, untuk membangun kebudayaan yang memberikan akses dan kontrol yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Pemahaman yang benar tentang gerakan keadilan jender, akan mengantarkan kita pada sebuah kesadaran baru dari sekedar pemahaman sederhana tentang gerakan perempuan. Sekaligus juga akan menjawab secara mendasar pertanyaan tentang mudah tenggelam dan hilangnya gerakan perempuan dalam proses pemilihan umum presiden atau eksekutif. Artinya, strategi gerakan politik yang dikembangkan dalam menghadapi pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutif memang harus berbeda. Keterwakilan perempuan di parlemen memang harus didorong oleh semua elemen gerakan perempuan karena parlemen sebagai institusi pengambil kebijakan, yang di dalamnya akan mendesak dan juga mengontrol segala tindakan eksekutif (baca: presiden).

Meskipun mendorong presiden perempuan bukan berarti tidak memiliki makna yang luas dalam penguatan gerakan perempuan di Indonesia. Tetapi dalam konteks kebijakan publik, institusi kepresidenan harus dipahami berada di bawah kekuatan legislatif tentunya. Karena itu keterwakilan perempuan di parlemen, secara teoritis sudah memadai untuk diharapkan menjadi pengontrol pelaksanaan pemerintahan. Ketidakstrategisan lain, yang mungkin bisa dilihat dalam absennya perempuan mendukung presiden perempuan, tentu saja sangat berkait erat dengan model rekruitmen para calon presiden dan wakil presiden yang ada. Mekanisme pencalonan belum lagi melalui proses yang partisipatif dari rakyat—yang di dalamnya perempuan, tetapi masih sebagai orang-orang pilihan partai politik. Pemilihan langsung presiden oleh rakyat hanya membuka sedikit partisipasi, karena substansi partisipasi masih dalam koridor otonomi partai politik, dan rakyat tinggal memilihnya. Situasi semacam ini, menjadi pemamahan yang sungguh-sungguh naif, jika tidak dijadikan pertimbangan strategis dalam memberikan dukungan politik oleh gerakan perempuan.

Membangun Sikap

Melihat perkembangan gerakan perempuan saat ini, tidak lagi pada soal tenggelam atau hilang, labil atau stabilnya kerangka dasar pemikiran gerakan perempuan. Melainkan pada nilai strategisnya sebuah dukungan politik. Sejarah gerakan perempuan telah memberikan pelajaran menarik tentang tindakan strategis ini. Ketika awal gerakan perempuan di Indonesia mulai mengkritisi soal praktek poligami, sebagain besar gerakan perempuan mendukungnya, termasuk Gerwani. Tetapi, gerakan anti poligami berangsur melemah, bukan karena gerakan perempuan sendiri hilang, tetapi ada kebijakan strategis yang harus diperhitungkan. Misalnya, Gerwani masih melihat adanya kepentingan politik dengan Presiden Soekarno yang saat itu juga menjadi sasaran anti poligami. Muslimat NU, harus menghadapi tekanan yang luar biasa dari organisasi induknya, Nahdlatul Ulama, yang saat itu tidak memiliki kesepakatan umum berkaitan dengan praktek poligami ini.

Dalam konteks pemilihan presiden 2004, pemikiran strategis semacam ini, tampaknya juga akan tetap bermain dalam gerakan politik perempuan. Misalnya, memilih Megawati yang kebetulan perempuan, mungkin akan dianggap tidak strategis, karena prestasi selama menjadi presiden memang tidak menunjukkan perhatian yang serius terhadap penguatan perempuan di Indonesia. Bahkan RUU KDRT yang suydah sejak tahun 1997 didesakkan oleh gerakan perempuan terbengkalai dan baru beberapa waktu lalu, Presiden Megawati mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) berkaitan dengan RUU KDRT ini. Tentu, sah-sah saja, jika gerakan perempuan mencurigai lahirnya Ampres sangat kental dengan kepentingan politik praktis pemilihan presiden. Cara-cara telanjang seperti ini, sudah bisa dipastikan tidak akan mendapatkan simpati yang luas dari kalangan gerakan perempuan, kecuali senyuman sinis semata-mata.

Sementara memilih Susilo B. Yudhoyono, masih cukup diragukan dan berpeluang sedang memberikan kesempatan kembalinya kepemimpinan nasional kepada militer. Orang boleh saja berargumen, tidak selamanya militer akan anti demokrasi, tetapi watak dasar militer sangat jauh dari semangat demokrasi. Setidak-tidaknya, akan suburnya pendekatan represif dalam penyelesaian persoalan-persoalan rakyat ketika mereka sedang berhadapan dengan negara.

Pembacaan kritis terhadap siatuai dan berdasarkan pemikiran strategis untuk gerakan perempuan di Indonesia, gerakan perempuan dimungkinkan akan menentukan sikap fundamentalnya. Pertama, momentum pemilihan presiden putaran kedua September 2004 nanti harus diperhitungkan. Keterlibatan dan pemberian suara dalam pemilihan presiden nanti harus didahului dengan kontrak sosial yang jelas dengan calon presiden, hitam di atas putih, yang diikuti oleh seluruh elemen gerakan perempuan di Indonesia. Kontrak sosial semacam ini layak untuk dilakukan—karena suara perempuan dalam hitungan angka mencapai 50% lebih—sebagai alat kontrol terhadap calon presiden ketika kelak memang terpilih.

Kedua, jika kontrak sosial semacam ini gagal diwujudkan, bisa jadi gerakan perempuan akan mempertimbangkan pilihan untuk tidak memberikan suaranya sebagai hak politiknya. Meskipun banyak pihak berargumentasi, sikap golput serta merta menghilangkan hak kontrol, tetapi pandangan semacam ini masih bisa diperdebatkan.***

Dengan kaitkata , ,

2 thoughts on “Memahami Gerakan Politik Perempuan

  1. sofia kartika mengatakan:

    gerakan perempuan juga harus melakukan otokritik juga, untuk bisa mengembangkan strategi yang lebih ‘mudah’ diterima baik oleh semua stakeholder….soalnya kata perempuan dan gender seringkali bikin keder,hehehehe

  2. mukhotib md mengatakan:

    Aku setuju banget, terutama untuk membangun jejaring dengan berbagai stakeholder, sehingga semua bisa mendukung. Salah satu strategi yang mesti dikembangkan adalah mengembangkan koneksitas issue–perempuan [gender?], hiv-aids dan HAM. Kenapa hiv-aids, karena perempuan sangat rentan terhadap penularan virus ini, dengan posisi sosial yang tidak diuntungkan oleh hampir seluruh sistem nilai.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: