Perempuan dalam Blunder Islam

Persoalan-persoalan besar dan aktual berkaitan dengan perempuan di Indonesia, setidak-tidaknya mencakup isu kekerasan terhadap perempuan, jilbab, kuota politik perempuan, pornografi dan presiden perempuan. Masyarakat muslim terbelah-belah dalam mensikapi isu-isu tersebut. Misalnya, tentang kasus presiden perempuan, hampir semua kelompok Islam garis keras menolak tampilnya perempuan menjadi presiden, bahkan sampai pada pengharaman. Sementara kelompok Islam yang lain, berpandangan berbeda, membolehkan dengan konsep ‘darurat’. Penggunaan konsep ini, menunjukkan sebuah sikap kegamangan, antara tarikan posisi perempuan dalam nalar Islam yang ada dan keterpaksaan-keterpaksaan politis. Sementara bagi kelompok yang mulai menyadari perlunya reformasi dalam interpretasi teks-teks agama, menunjukkan dukungannya, tak ada perbedaan hak antara perempuan dan laki-laki untuk memegang kepemimpinan nasional tersebut.

Isu jilbab menyeruak, berbarengan dengan gencarnya penerapan syari’ah yang mengambil konteks lokal mengiringi pemberlakuan kebijakan otonomi daerah. Di beberapa wilayah, secara formal, para pemerintahan di tingkat kabupaten/kota mengeluarkan surat edaran berkenaan dengan penggunaan jilbab bagi perempuan muslim, selain anjuran puasa hari Senin dan Kamis. Formalisasi aturan-aturan penggunaan jilbab dan tradisi keagamaan lain dengan menggunakan struktur kekuasaan politik, sesungguhnya yang menjadi masalah. Masyarakat sedang disuguhi, bagaimana kekuasaan sedang bertindak tidak adil dengan memberikan aturan-aturan terhadap Islam sebagai salah satu agama di Indonesia. Perdebatan lalu muncul, penggunaan jilbab sesungguhnya merupakan wilayah privat seseorang dan menjadi pilihan masing-masing, di lain sisi jilbab dipandang sebagai bukti keimanan seseorang dan oleh karena itu menjadi tanggung jawab pimpinan untuk menerapkannya.

Isu lain yang menguat adalah kekerasan terhadap perempuan—dalam gerakan perempuan dipilah menjadi kekerasan terhadap istri dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Konsep tentang ‘aib’ dan ‘keluarga’ dalam masyarakat muslim, menyebabkan pelaku kekerasan tidak bisa tersentuh oleh hukum, tetapi juga tidak terkuaknya fakta-fakta kekerasan terhadap perempuan ini. Dalam pemahaman ini, melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga ataupun kepada istri, sama hukumnya dengan membuka aib keluarga. Karenanya, perempuan yang membuka atau melaporkan kekerasan dalam rumah tangga, bukan malah mendapatkan simpati, tetapi cemoohan karena membuka aib keluarga dan pada akhirnya, perempuan itu sendiri yang kemudian disalahkan. Masih dalam isu kekerasan terhadap istri dan dalam rumah tangga maupun dalam wilayah publik—mencakup fisik, psikis, seksual dan ekonomi—adalah kekerasan seksual terhadap perempuan yang bersifat simbolik, yaitu eksploitasi tubuh perempuan untuk kepentingan industri atau orang sering menyebutnya pornografi.

Sikap dan respons yang mengemuka berkaitan dengan pembagian peran perempuan dan laki-laki dan pengaturan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan perempuan dalam konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik, jelas menunjukkan bagaimana sesungguhnya pandangan terhadap perempuan dan posisi mereka dalam Islam—meski harus diingat, adanya perdebatan kelindan antara doktrin Islam dan kultur lokal, mana sesungguhnya yang menindas perempuan. Jika gagasan ini diterima, maka dengan tegas dapat dipastikan, doktrin-doktrin Islam di Indonesia terlibat secara intensif dalam pembakuan peran dan pelestarian penindasan perempuan. Setidaknya, sebuah penelitian yang dilakukan LBH-APIK, menunjukkan Islam melalui doktrinnya ternyata memang terlibat di dalamnya. Islam mengatur hak, kewajiban dan tugas laki-laki dan perempuan secara berbeda. Perbedaan-perbedaan itu bahkan dianggap melekat (inherent) dalam jenis kelamin itu sendiri, terbawa sejak lahir dan tidak bisa diubah. Laki-laki karena jenis kelaminnya berperan di ranah publik (public domain), sedangkan perempuan berperan di lingkungan rumah tangga (domestic domain), mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Pandangan tentang perempuan ini sudah melembaga dan terus direproduksi atau dilanggengkan melalui institusi pendidikan masyarakat secara formal—sekolah maupun lembaga-lembaga pemerintah, dan secara informal—dalam rumah tangga, dan forum-forum pengajian.

Islam, dengan demikian, dipraktekkan dalam wajah ganda. Satu sisi, teks-teks Alquran dengan jelas memberikan jaminan terhadap hak-hak perempuan yang sama dengan laki-laki. Gagasan-gagasan ideal Islam ini yang kemudian dianggap sebagai visi etis Islam terhadap perempuan. Di sisi yang lain, gagasan-gagasan dan tindakan-tindakan yang termanifestasikan dalam kehidupan sosial berkaitan dengan perempuan justru menunjukkan yang sebaliknya. Eksplorasi terhadap visi etis Islam secara lebih mendalam menjadi penting untuk membangun argumentasi-argumentasi naqliyah yang berbobot. Langkah ini juga akan mengarah pada koreksi-koreksi kritis pemahaman keagamaan di Indonesia, selain melahirkan satu kebutuhan untuk meninjau kembali interpretasi Alquran yang berlaku selama ini dan kemudian akan melahirkan gagasan-gagasan untuk melakukan reinterpretasi teks-teks Alquran, dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan sosial, kemajuan teknologi, dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki.

Pada akhirnya, kesadaran mengenai lebarnya ketimpangan antara pandangan dan semangat dasar Islam dalam memosisikan perempuan dan realitas ketertindasan yang dialami perempuan dengan menyandarkan pada doktrin-doktrin agama, merupakan paradoks paling memprihatinkan dalam bangunan kehidupan masyarakat Islam. Eksplorasi secara luas dan mendalam terhadap visi etis Islam terhadap perempuan, merupakan langkah strategis untuk dilakukan. Hasil pembacaan dan simpulan-simpulannya, kemudian akan bisa digunakan sebagai pijakan dalam melakukan rekonstruksi berbagai pandangan terhadap perempuan yang mengakibatkan lahirnya penindasan.

Upaya-upaya demikian, bisa dimulai dengan membaca kembali teks-teks Alquran yang berbicara tentang perempuan. Lalu meneliti berbagai pemahaman yang merupakan derivasi dari teks-teks tersebut. Penyimpangan-penyimpangan pandangan akan tampak dalam tahap penglihatan ulang ini. Pembandingan terhadap pemikiran-pemikiran kontemporer bisa digunakan untuk memulai melakukan rekonstruksi pemahaman, sembari melakukan kontekstualisasi pada problem-problem lokal.

Dalam konteks inilah, kritik wacana agama, memainkan peranan penting dalam pembacaan kritis dan membongkar seluruh pemahaman yang ada, dan telah dipahami, bahkan kadang-kadang melebihi Alquran itu sendiri. Pembongkaran kritis semacam ini, harus dipahami bukan sebagai keraguan terhadap otoritas teks-teks Alquran sebagai firman Allah. Melainkan sedang melakukan pembacaan dan mengkritisi hasil pemikiran manusia dalam membaca teks-teks Alquran yang diam dan membuatnya menjadi berbicara, sebagaimana yang selama ini berlaku dalam masyarakat. Selain itu, juga melakukan uji kritis terhadap bahan-bahan yang dijadikan rujukan dalam merumuskan pemahaman itu dan metode-metode yang digunakan dalam melakukan konseptualisasi ajaran-ajaran bertindak-laku (fiqh) dan hukum-hukum (syari’ah).

Pelibatan perempuan dalam proses semacam ini tentu saja harus dilakukan, sehingga dalam proses pembacaan dan rekonstruksinya tidak akan mengulangi kekeliruan-kekeliruan masa lalu, sehingga melahirkan pemahaman keagamaan yang patriarkhis. Pemahaman yang melahirkan ketertindasan, dan kemudian memberikan inspirasi untuk melakukan reproduksi secara terus menerus penindasan tersebut.

Dengan kaitkata , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: