Islam Lokal Menjawab Problem Kenegaraan

Wawancara dengan Farid Wajidi, kandidat Doktor di Universitas Leiden Belanda dan Pengurus Lembaga Kajian islam dan Sosial (LKiS) Yogyakarta.
Benarkah jika ada pandangan yang mengatakan, munculnya separatisme di beberapa daerah di Indonesia merupakan bentuk nyata dari belum selesainya persoalan nasionalisme?
Bagi saya sangat paradoks kalau mengatakan nasionalisme belum selesai, Indonesia belum jadi, tetapi kita ngomong separastisme. Cara pandang ini tidak konsisten. Ngomong separatisme, justru sedang mengandaikan ada sesuatu yang sudah selesai. Mengatakan nasionalisme belum selesai, maka tidak bisa kita menyebut separatisme. Relevan bicara separatisme kalau kita berpendangan, nasionalisme sudah selesai, setidaknya, seolah-olah selesai, seolah-olah nasionalisme.
Dalam konteks yang seolah-olah ini, apa sebenarnya konteks yang memunculkan sebutan separatisme bagi teman-teman RMS, Papua?

Ada satu komitmen ketika kita bersepakat sama-sama membentuk negara, begitu khan formalnya, untuk mencakup berbagai identitats yang ada. Soalnya kemudian, identitas itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak selesai. Identitats pada orang yang hampir seluruhnya sama kategorinya, tetap saja berbeda. Misalnya, kita sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Islam, sama-sama NU, ternyata tetap saja berbeda. Hal ini dikarenakan, pertama, identitas merupakan sesuatu yang sangat individu, dan kedua identitas itu berproses. Artinya, ideitnitas itu selalu berubah berdasarkan pengalaman-pengalaman real. Sikap kita dua menit lalu, bisa saja saat ini sudah beruah. Identitas bukan sesutau yang bisa dipatok. Nah, menyebutkan kelompok tertentu sebagai separatisme, mengandaikan ada patok di situ.
Karena berbasis dari cara pandang identitas, menyebut separatisme bisa dikatakan tidak adil?
Memang, nggak adil. Kita membangun komitmen sejak awal dengan keinginan untuk bersama, tetapi ternyata banyak soal yang belum dibicarakan dan itu mengecewakan, khan nggak bisa, kemudian mereka disebut separatisme begitu saja. Di Jakarta saja masih ngomong soal putra daerah untuk Gubernur, dan di daerah lain khan lebih rumit, di Ambon, misalya. Kerumitan itu, bisa coba dibaca dengan pengandaian, putra daerah atau bukan, merupakan soal pertama. Soal kedua kalau putra daerah, agamanya Islam apa Kristen. Soal yang lain, kalau kamu Islam atau Kristen asalnya dari daerah mana, orang pinggiran atau mainstream. Semuanya bisa menjadi sangat berbeda-beda. Kita harus ketemu, berproses bersama, membuat forum bagaimana orang sama-sama merumuskan sehingga kepentingan diawiliki. Kalau diskusi ini selesai dalam arti, titik di mana orang bisa merasa ada satu sistem yang mewadahi, lalu dia keluar dari kesepakatan itu, baru relevan ngomong separatisme.
Jadi yang sekarang terjadi itu, belum bisa disebut sebagai separatisme. Menurut saya kalau kita kembali ke sejarah itu ada arus balik, dari tahun ’45, katakanlah sebagai titik awal, proses yang berjalan sampai tahun 60-an, Soeharto sebenarnya membuatnya set back dari kesepakatan nasional. Pada masa Soeharto, pengharagaan terhadap lokalitas sangat rendah, semua sistem akan diseragamkan dengan sistem Jawa. Semakin jauh dari apa yang sudah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, dalam konteksnya ini, gejolak yang terjadi di dearah-daerah harus dipandang sebagai satu upaya mendiskusikan kembali. Kalau kita tanya orang Papua, dengan benar-benar, banyak orang Papu yang tidak berani membayangkan mereka merdeka. Sebab, jika mereka merdeka, mereka akan perang di kalangan mereka sendiri. Payung Indonesia sebenarnya sudah bisa menyelesaikan beberapa soal itu.

Bisa dikatakan, munculnya wacana separtisme merupakan kepentingan kelompok hegemonik?
Kita bisa mengatakan ada suatu kekuatan hegemonik yang akan menguasai yang lain, semua kelompok yang tidak cocok dengan mereka bayangkan menjadi separtis.
Mungkin juga karena ketakutan akan tergoyangnya hegemoni mereka sehingga perlu mencari dukungan dengan memunculkan wacana separatisme?

Bisa ketakutan, tetapi sebenarnya bisa juga keserakahan. Terlalu kecil kalau orang hanya mengirakan bendera dan ributnya setengah mati. Ini cuma aksi simbolik, dan simbolik itu tidak harus dilihat seolah-olah bisa menghancurkan segala-galanya.
Apakah benar aksi-aksi lokal hanya semata-mata ketidakadilan ekonomi atau ada sesuatu yang lebih substantif?

Ada kemungkinan sebab yang lain, soal putra daerah, misalnya. Tetapi kebanyakan memang berhubungan dengan ekonomi, karenanya kalau hanya ekonominya diselesaikan, tidak akan selesai juga sesungguhnya. Kalau di satu daerah dikatakan semua orang diperlakukan tidak adil dari sisi ekonomi, merupakan daya ikat yang luar biasa. Jadi masuk akal kalau membayangkan ketidakadilan ekonomi menjadi sebab munculnya gerakan di tingkat lokal.
Sebagian bilang akar soalnya adalah karena sistem demokrasi yang dianut, lebaral-mayoritas. Bagaimana dengan gagasan demokrasi deliberatif?

Demokrasi deliberatif muncul ketika konsep matoyritas ini, orang dilihat sebagai angka dan itu yang menjadi masalah. Kelompok-kelompok Islam juga argumennya itu. Artinya, meski belum tentu benar, kalau banyak pendukungnya menjadi menang. Gagasan demokrasi deliberatif supaya argumen itu didengar, seberapapun kecilnya suara itu.

Seberapa susahnya kemungkinan menumbuhkan gagasan demokrasi deliberatif?

Nggak susah sebetulnya. Maksudnya begini kalau kita ke tingkat lokal, ada forum warga di tingkat desa. Orang bisa bertanya kalau ada kebijakan di tingkat desa yang begini, mewkaili kepentingan siapa, siapa yang paling diuntungkan, ini jangka pendek atau jangka panjang. Ini memang soal sulit untuk dipecahkan. Di Amerika, misalnya, semua orang pusing dengan sikap Bush dalam kasus Iraq, tetapi nggak juga bisa dipecahkan. Bush tetap saja menyerang, meskipun sebagian masyarakatnya menolak serangan itu. Demokrasi deliberatif tidak bisa melampaui demokrasi elektorat. Tetapi, bagaimanapun, di tempat di mana rasa ketidakadilan sangat kuat akan sangat relevan demokrasi deliberatif.

LKiS ada agenda membangun gerakan ini?

Sebenarnya pekerjaan kita leibh substil dari itu, kita bekerja di tingkat yang wilayahnya sangat kultural. Sampai sekarang saya melihat belum masuk ke wilayah itu, kita nggak memiliki program tentang advokasi kebijakan. Yang dikerjakan selama ini memang ada sumbangannya, tetapi lebih pada menyemaikan demokratic value, belum pada mekanismenya, tetapi hal ini tidak bisa diremehkan, karena tanpa itu juga nggak bisa.

Penguatan kultural dan democratic value bisa diandaikan sebagai pondasi awal demokrasi deliberatif
Memang, tetapi kita nggak bekerja benar-benar sampai di situ.

Harus dilakukan kelompok lain?
Harus ada pembagian kerja, karena kalau itu memubat kita harus belajar anggaran khan agak keterlaluan juga. Memang mau nggak mau bekerja sama dengan kelompok yang lain.
Dalam konteks pemahaman Islam Kiri, bagaimana memandang separatisme. Islam khan sering disebut tidak kompatibel dengan gagasan demokrasi?

Itu masalah kita, Islam serign didefinisikan sesuatu yang sudah selesai. Sesuatu yang sudah jadi, lalu kita import ke sini dan tinggal mengerjakan. Islam Kiri posisinya nggak itu. Pada tingkat paling dasar kita sangat mengapresiasi pencarian bentuk Islam lokal, karena menurut saya itu syah. Kita nggak bisa dipaksa untuk mengikuti model tertentu yang nggak cocok.
Kompatibel dan tidak kompatibel dengan begitu tidak relevan

Nggak relevan. Itu cara berpikir yang esensialis, menganggap demokrasi yang sudah jadi, sesuatu yang harus diimport dan Islam juga seuatu yang import. Sama-sama merugikannya dari sisi itu. Misalnya, memaksa Islam kompatibel dengan demokrasi yang sudah jadi itu juga masalah baru. Pendekatannya mau nggak mau harus memulai dari sesuatu yang real, lalu Islam yang hidup dalam masyarakat, tradisi demokrasi lokal yang hidup, lalu dimunculkjan dari situ.
Kalau membangun gagasan lokal, NU tidak tampak perannya dan semakin jauh lari ke gerakan simbolik?
Secara umum kesannya memang ada set back dari bebrapa tahun yang lalu, tetapi saya melihat itu sebagai sesuatu yang selalu berproses. Seberapa keraspun arus yang sekarang, misalnya, politisasi NU, tetapi selalu ada kekuatan lain yang tidak ke situ. NU khan dikenal sangat banal dalam hal ini, tidak bisa diseragamkan. Dalam riset, saya menemukan banyak kiai yang nggak ikut itu. Misalnya kita bisba menyebut kiai Basyirun di Semarang yang mengembangkan pertanian organik. Santrinya kecil, tetapi kasus ini menarik karena yang menjadikan dia kiai sebenarnya hanya Taman Pendidikan Alquran (TPA) yang dikelolanya, dengan hanya 20-an anak. Padahal di kira-kira 200 meter dari tempatnya, ada kiai besar, pengurus Syuriah NU Jawa Tengah. Tetapi masyarakat kalau tanya soal-soal keagamaan dan masalah sosial yang lain ke kiai Basyirun ini, tidak ke kiai yang kuliahnya sampai ke madinah. Saya kira kiai Basyirun pasti nggak kuliah, dia memang miskin sejak awal. Dia berhak menyebut dirinya petani , di samping dirinya disebut sebagai kiai.

Kalau kita nggak terfokus pada kiai populer, kita bisa melihat kekuatan-kekuatan, memberi harapan. Problemnya menghubungkan orang seperti ini dengan orang yang serupa di tempat lain, sehingga tumbuh menjadi satu kekuatan. Dalam riset, saya menyebutnya kiai rakyat.

Contoh lain, di Ungaran ada kiai Mudzakir, awalnya merasa malu melihat Banser, kalau ada buruh demo disewa perusahaan untuk mem-backing-i . Dia gelisah dengan itu, dia kumpulin Banser, dia bikin tambak ikan air tawar. Dia sedang menyelesaiakan dua soal sekaligus, premanisme, tetapi juga pemerdayaan ekonomi.

Selama ini sudah didorong untuk mempertemukan mereka?

Yang agak sistematis seperti yang dilakukan Syarikat Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: