Katika Nasionalisme Mempersoalkan Separatisme

Meski sudah memasuki bilangan 62 tahun merdeka, gugatan mengenai belum selesainya gagasan nasionalisme ternyata masih cukup kuat. Munculnya gejolak di beberapa daerah menjadi bukti atas persoalan ini.
Bangsa ini dikejutkan oleh aksi berani orang-orang yang mengaku mengusung kepentingan RMS, dengan menampilkan sebuah tarian ‘Caka Lele’, di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada saat peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) beberapa bulan lalu. SBY tidak saja tersinggung, tetapi juga merasa kecewa, tari-tarian yang tidak pernah masuk dalam agenda , tiba-tiba tertayangkan dengan gamblang di hadapannya. Hitungan beberapa menit pun menjadi persoalan yang sangat signifikan. Lalu muncul juga kejutan lain, sebuah tarian yang menunjukkan bendera ‘Bintang Kejora’. Separatisme, kemudian menjadi sebutan yang meluncurkan begitu saja dari berbagai kalangan, bahkan juga dari kalangan pengamat politik dan akademisi.
Menurut Farid Wajidi, kandidat Doktor di Universitas Leiden Belanda, melabelkan kata separatisme terhadap kelompok-kelompok yang melakukan gerakan di tingkat lokal sesungguhnya sebuah paradoks. Terma separatisme harus lahir dari sebuah situasi di mana nasionalisme sudah dianggap final. Sudah selesai. Padahal, sampai saat ini, banyak kalangan yang masih mengatakan, gagasan nasionalisme di Indonesia belum selesai dibicarakan. Salah satu indikatornya, perkembangan terakhir ini, justru menguatkan wacana-wacana putra daerah untuk menjadi gubernur atau bupati. “Di Jakarta saja masih ngomong soal putra daerah untuk Gubernur, dan di daerah lain khan lebih rumit, di Ambon, misalya,” katanya.

Lantas, menyebut separatisme kepada kelompok-kelompok itu menjadi tidak adil. Seharusnya, mereka dipandang sebagai upaya atau kehendak untuk melakukan diskusi kembali mengenai nasionalisme dengan secara terbuka dan tanpa hegemoni. Apalagi, penyebutan separtisme hanya berdasarkan pada pengibaran bendera atapun tarian belaka. ”Terlalu kecil kalau orang hanya mengibarkan bendera dan ributnya setengah mati. Ini cuma aksi simbolik, dan itu tidak harus dilihat seolah-olah bisa menghancurkan segala-galanya,” lanjutnya.

Tampaknya, persoalan ini akan menjadi tidak sederhana, titik temu mengenai kapan sebenarnya sebuah kesepakatan nasional pernah sungguh-sungguh terjadi, sehingga semua orang bersepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai wadah untuk hidup bersama. Dan dengan begitu, mesti mungkin untuk digugat kembali. Meskipun menurut Farid Wajidi, masa sebelum Soeharto naik, sesungguhnya bisa dibilang mendekati kata sepakat. Soeharto telah membawa bangsa ini mundur ke belakang (setback), atas prestasi yang telah diraihnya. ”Soeharto membuatnya set back dari kesepakatan nasional. Pada masa Soeharto, penghargaan terhadap lokalitas sangat rendah, semua sistem akan diseragamkan dengan sistem Jawa. Semakin jauh dari apa yang sudah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya,” kritiknya.

Hari Muryanto, seorang pegiat gerakan sosial di Sleman, Yogyakarta, juga melihat, nasionalisme tidak akan pernah selesai pada satu titik. Nasionalisme merupakan sesuatu yang akan selalu berubah dan terus berkembang. Menurutnya, yang bisa selesai di Indonesia baru visi kebangsaan, sedang visi kenegaraannya tidak akan pernah rampung, melainkan selalu ada negosiasi. ”Visi kenegaraan ini yang mengatur mekanisme kekuasaan, di sini masih sering muncul ketidakadilan,” lanjutnya.

Munculnya berbagai ketidakadilan yang sering diteriakkan oleh kelompok-kelompok di daerah, sesungguhnya bersumber dari problem visi kenegaraan ini. Teriakan-teriakan yang menggugat visi kenegaraan juga menjadi semakin kompleks. Karena tidak saja berasal dari tuntutan berbasis pada identitas kedaerahan, melainkan juga berbasis pada identitas agama. Ketika persoalan masuk dalam wacana identitas, dampaknya menjadi sangat rumit dan pasti akan berkepanjangan. Menurut Farid Wajidi, yang juga pengurus Lembaga Kajian islam dan Sosial ini, tarik ulur berkaitan dengan identitas menjadi sangat rumit dan tidak akan pernah selesai pada satu titik. Ia mencontohkan, di dalam tarikan identitas yang sama-sama Islam saja, akan banyak perbedaan. ”Kalau kamu orang Islam, Islam yang mana, kalau dari NU, NU yang mana, daerahnya dari mana. Ini tidak akan selesai. Hal ini juga akan terjadi dalam wilayah yang lain,” katanya.

Identitas yang kemudian menjadi kata kunci dalam keseluruhan problem kenegaraan Indonesia pada akhirnya harus menjadi perhatian banyak pihak. Identitas Islam—yang pada terakhir ini, cenderung hanya mengimpor saja, dari apa yang berkembang di Timut Tengah, menjadi sangat problem ketika secara kaku akan dipertemukan dengan identitas-identitas yang lain, yang sesungguhnya juga hidup di masyarakat. Menurut M. Jadul Maula, pengurus Dewan Kebudayaan Yogyakarta (DKY), menengok sejarah para penyebar Islam di nusantara memang tidak ada kehendak untuk mengubah segala-galanya. Melainkan ada sebuah proses negosiasi, yang kemudian menjadi sebuah kekhasan lokal. Ia mengambil contoh tradisi Islam di Sumatera Barat. Dalam masyarakat Minang, tidak ada yang saling mengalahkan, melainkan hidup bersanding. Karenanya mereka mengenal istilah ‘adat bersendi sara, sara bersendi kitabullah’.  ”Dalam konteks negara, mereka memiliki prinsip, adat yang sebenar-benarnya adat, adat yang diadatkan dan adat istiadat,” katanya.
Pemahamannya, adat sebenar-benar adat, adalah hukum alam, seperti matahari panas, air mengalir dari atas ke bawah, gunung menjulang tinggi. Adat yang diadatkan, adalah prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat, dan adat istiadat adalah norma-norma yang mengatur hubungan antar individu. Keseluruhannya diakui, dan selalu bersanding. Karena itu, identitas agama hendaknya selalu dibiarkan bersanding dengan prinsip-prinsip kenegaraan. ”Dari sini akan muncul gagasan-gagasan kreatif secara terus menerus,” lanjutnya.  
Di sinilah, menurut M. Jadul Maula, gagasan mengenai Islam Nusantara perlu digagas. Karena bisa belajar banyak dari proses kehidupan masyarakat yang tidak melahirkan berbagai gejolak. Kalau hendak memaksakan identitas Islam sebagai bentuk negara, misalnya, jelas tidak sesuai dengan semangat kultural dalam pengertian Islam lokal seperti ini. Problem yang lain, teks Islam juga memberikan dorongan untuk membentuk sebuah negara. ”Makanya, jika melihat argumentasi kelompok Islam yang menghendaki negara Islam juga tidak akan pernah berubah, ajeg seperti itu saja dari waktu ke waktu,” ungkapnya.
Gerakan kultural memang tampaknya akan menjadi pilihan kreatif sebagai jalan lempang untuk mendiskusikan berbagai soal kebangsaan dan kenegaraan kekinian. Demokrasi deliberatif kemudian muncul sebagai salah satu mekanisme politisnya. Kelemahan demokrasi liberal yang mengandaikan mayoritas sebagai pemenangnya, memiliki banyak kelemahan substantif. Orang hanya dipandang sebagai angka, sehingga meski belum pasti benar, karena didukung suara terbanyak maka akan menang dan berkuasa. Lalu suara minoritas sulit untuk bisa didengarkan.  ”Gagasan demokrasi deliberatif supaya argumen itu didengar, seberapapun kecilnya suara itu,” katanya.

Masa depan demokrasi deliberatif memiliki peluang cukup besar di Indonesia. Farid Wajidi, menemukan banyak fakta dalam masyarakat yang memiliki potensi cukup kuat untuk mengembangkan model demokrasi ini. Di Semarang, sebut Farid, Kiai Basirun, merupakan sosok menarik untuk dijadikan model yang bisa menjamin berjalannya demokrasi liberatif. Kiai yang juga pengembang pertanian organik ini, benar-benar menjadi ruang bertanya bagi masyarakat di sekitarnya, tentang berbagai persoalan sosialnya yang terjadi. Ini merupakan embrio dari sebuah forum warga, yang selama ini diandaikan efektif sebagai penyemaian demokrasi ini. Padahal, menurut Farid, hanya sekitar 200 meter dari tempat tinggalnya, ada sebuah pesantren besar, dan bahkan kiainya menjadi Syuriah PW NU Jawa Tengah. ”Hampir di setiap kota, terdapat sosok seperti Kiai Basirun ini,” lanjutnya.

Demokrasi deliberatif tampaknya memang menjajikan ruang yang lebih luas untuk bertemunya berbagai identitas yang ada. Termasuk tentu saja ruang bagi gerakan perempuan di Indonesia. Karena substansi gagasannya memang memungkinkan untuk mendengarkan berbagai gagasan yang plural dan dari berbagai kelompok. Demokrasi liberal mayoritas, misalnya, dalam bungkusan patriarkhi, selalu mempresentasikan perempuan pandangan politik perempuan adalah sama dengan pandangan politik suaminya. Padahal, menurut Budi Wahyuni, Dewan Pengurus LBH Apik Yogyakarta, pandangan politik perempuan tidak selalu sama dengan orang tua mereka dan juga dengan pasangannya. Pemisahan semacam ini, menjadi penting, apalagi dalam situasi konflik, yang selalu saja menjadikan perempuan dalam posisi yang amat sulit dan seringkali menjadi korban. Ia mengambil contoh, perempuan yang menyatakan beda politik dengan suaminya, yang kebetulan tertuduh sebagai anggota gerakan separatis, akan mengalami problem yang berkepanjangan. Pernyataannya bagi pihak penguasa tidak begitu saja dipercaya, sementara dari kelompok suaminya bisa jadi ia sudah akan dikucilkan dan tidak mungkin untuk hidup bersama lagi. ”Ini diperlukan sebuah kebijakan khusus bagi perempuan dalam situasi konflik separatisme,” katanya.

Dengan kaitkata , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: