Idul Fitri, Korupsi, dan Pertaubatan Nasional

Secara normatif, Idul Fitri merupakan momentum personal bagi kalangan muslim dalam pencapaian derajat kemanusiaan tertinggi, karena dinyatakan kembali memperoleh kesucian sebagaimana ketika dirinya dilahirkan dari rahim perempuan. Kesucian ini dapat diraih oleh kalangan muslim, karena mereka telah menjalani sebuah proses ritual dan penempaan serta menghadapi ujian selama sebulan penuh, dengan menunaikan ibadah puasa, dan ditutup dengan dibayarkannya zakat fitrah, yang diperuntukkan bagi kelompok mustad’afin dalam segala situasi dan kondisi, baik keimanan maupun ekonomi.

Persoalannya kemudian, bagaimana kalangan muslim mampu menstranformasikan momentum individual ini menjadi momentum sosial dan struktural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Manakala proses transformasi ini tidak berjalan, sesungguhnya yang sedang terjadi adalah proses stagnasi spiritualitas di kalangan muslim. Kenyataan ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena tanpa disadari kehidupan muslim sedang menuju pada proses individualisme yang sangat tajam, dan meninggalkan seluruh pesan moral dalam proses kehidupan beragama, yang hampir secara keseluruhan diukur pada perubahan-perubahan sosial yang lebih baik, damai dan adil bagi semua orang. Rahmatan lil alamin, hanya akan menemukan konteksnya, manakala pemahaman perilaku atau religiousitas seseorang mampu mengejawantah dalam kehidupan kesehariannya.

Kasus Rekruitmen CPNS

Dalam kerangka praxis-nya, menarik mengambil kasus korupsi sebagai sebuah fenomena yang sistemik untuk dijadikan indikator perubahan sosial dalam konteks pengejawantahan spritualitas individual ke dalam proses perubahan sosial. Komitmen yang dibangun SBY-JK dalam agenda 100 hari pemerintahannya, dan disusul dengan kebijakan KPK melarang para pejabat memberikan parcel, merupakan pintu masuk ke dalam proses penyadaran dan elan vital dalam penghapusan tindak korupsi yang sangat merugikan rakyat dan negara. Dalam waktu yang bersamaan, sebagai sebuah paradoks, rakyat juga disuguhi sebuah drama korupsi yang mungkin SBY-JK dan juga KPK, tak akan mampu menyentuhnya, seputar isu suap yang begitu jelas dalam proses penerimaan CPNS, yang proses pendaftaran dan ujian penerimaannya berlangsung selama bulan puasa dan bulan syawal. Lalu seberapa jauh, SBY-Kalla dan KPK, memberikan perhatian serius terhadap fenomen korupsi yang demikian, akan bisa dibuktikan dengan ada atau tidaknya pengungkapan kasus ini secara legal-formal. Jaringan Muda NU (Jarmunu) Kabupaten Magelang, misalnya, menyadari sulitnya menyentuh kemungkinan adanya suap dalam penerimaan CPNS, tetapi begitu nyata dalam perbincangan rakyat keseharian, organisasi kritis ini toh hanya mampu menghimbau agar rakyat menghindari calo, sambil tidak pernah bisa menjamin, tanpa suap atau uang pelicin, rakyat akan tetap bisa menjadi pegawai negeri sipil.

Keseriusan terhadap pengungkapan kemungkinan adanya tindak korupsi dalam proses penerimaan CPNS, sebagai sebuah kasus, sesungguhnya tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan. Sebuah survey sederhana, terhadap para pelamar CPNS yang tidak diterima dalam proses rekruitmen ini, sudah akan mampu memberikan data awal yang sangat berharga. Dari mereka, akan banyak cerita tentang rumor adanya suap atau uang pelicin bagi mereka yang diterima sebagai PNS. Pengungkapan tindak korupsi dalam proses rekruitmen CPNS penting dilakukan, karena momentum ini merupakan tindakan korupsi yang melibatkan rakyat secara massal, sembari menyadari mereka adalah calon pengelola dalam pelayanan publik kelak. Pemberian suap yang dilakukan oleh para pelamar CPNS, sudah akan mengindikasikan kemungkinan rantai korupsi akan sulit diputus, manakala mereka kelak menduduki posisi atau kekuasaan yang menentukan. Dengan kata lain, kegagalan membongkar tindak korupsi dalam kasus ini, berarti pula sedang membiarkan secara terus menerus tindak korupsi dalam tubuh birokrasi, yang nota bene menjadi agenda utama SBY-JK dalam agenda 3000 hari pemerintahannya.

Agenda Bersama

Dengan kasus kecil dari seluruh proses tindak korupsi yang sudah mendarah-daging dalam sistem kekuasaan di Indonesia, penting untuk dilakukan agenda bersama antara SBY-JK, KPK dan masyarakat luas. Agenda bersama ini bisa dilakukan dengan pembagian peran bersama di antara komponen tersebut. Pertama, SBY-JK harus mengeluarkan kebijakan tegas untuk menindak secara serius siapa saja yang melakukan tindak korupsi dalam proses penerimaan CPNS. Kebijakan ini tidak hanya sebatas oral maupun himbauan moral, melainkan dibarengi dengan mendorong lahirnya kelompok-kelompok masyarakat untuk melakukan pemantauan dan kontrol, termasuk di dalamnya investigasi selama proses penerimaannya. Proses investigasi semacam ini sudah akan menjadikan warning bagi para birokrat dan juga rakyat, yang akan coba-coba melakukan tindak suap-menyuap dalam penerimaan CPNS. Proses investigasi ini harus dibarengi pula dengan payung hukum, misalnya KEPRES, yang menyatakan secara jelas, status PNS seseorang akan dibatalkan, jika dikemudian hari terbukti penerimaannya dengan korupsi. Tentu saja, bagi penerima dana suap itu, akan dipecat secara tidak hormat dari statusnya sebagai pemegang kekuasaan, dan bila perlu akan dipenjarakan dengan berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Korupsi.

Kedua, KPK selain bisa melakukan investigasi secara mandiri, juga melakukan kerja sama dengan elemen pemantauan tindak korupsi yang dilakukan rakyat. Dukungan yang juga bisa dikembangkan KPK adalah supporting system terhadap elemen rakyat berkaitan dengan metodologi pemantauan dan survey mengenai tindak pidana korupsi. Termasuk di dalamnya landasan hukum dan indikator-indikatornya. Bila memungkinkan, juga memberikan kekuatan hukum terhadap elemen pemantau rakyat untuk bisa melakukan investigasi tidak saja kepada para pelamar CPNS, tetapi juga kepada para birokrat yang diduga terlibat atau menawarkan peluang suap kepada pelamar CPNS. Kinerja yang elegan dan kerja sama yang kuat ini akan memberikan penyadaran sosial yang sangat berharga, sehingga para pihak yang memungkinkan akan terlibat dalam proses suap ini menghitung ulang tindakannya.

Ketiga, rakyat, utamanya para pelamar CPNS sudah saatnya untuk berani bertindak mengatakan ‘tidak’ dan menolak penawaran suap atau menawarkan suap, meskipun kehendak untuk meraih status PNS sangat kuat. Status sosial yang akan didapat dari keberhasilannya menjadi PNS dan jaminan pendapatan yang pasti secara ekonomi, harus dikesampingkan, manakala komitmen menghapus tindakan korupsi dalam kekuasaan negeri ini benar-benar akan terwujud. Kesadaran kritis harus sejak dini ditanamkan, sekecil apa pun rupiah yang kita berikan sebagai suap, merupakan andil besar dalam pelanggengan tindak korupsi. Dalam terma keagamaan, sebuah pekerjaan yang diperoleh dengan jalan menyuap, maka seluruh penghasilan yang didapatnya akan berstatus haram selama-lamnya. Lagi pula, rasyi wa al murtasyi fi al Nar (penyuap dan yang disuap akan bersama-sama dalam neraka). Menurut saya, gagasan keterpaduan yang demikian inilah, yang mengambil momentum Idul Fitri, sebagai sebuah proses pertaubatan nasional, untuk melakukan penataan kekuasaan-politik yang bebas dari tindak korupsi dalam seluruh lini dan berbagai bidangnya. Sebuah pertaubatan yang tidak saja menjadi kehendak sebagian kelompok, tetapi seluruh elemen bangsa, baik elemen legislatif, yudikatif, maupun eksekutif beserta seluruh aparatus kursifnya, dan didukung oleh seluruh warga-bangsa ini.

Nur Fathia Halinawati adalah aktivis Jaringan Advokasi Perempuan untuk Keadilan (JAPK@) Kabupaten Magelang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: