Di Florida, Menggelandang Adalah Hak

Kaum miskin kota menjadi korban pertama, manakala pemerintah daerah akan membangun keindahan kota. Pendekatan ‘pembersihan’ masih menjadi satu-satunya pilihan yang dibanggakan. Sebuah pertanda miskinnya perspektif dan strategi pembangunan yang salah kaprah. Lihat di Florida, mereka ternyata memiliki sistem yang baik untuk tidak memberangus mereka dari kawasan kota.

Sebagaimana jamak di ketahui, hampir di setiap kota selalu saja akan ditemui kelompok-kelompok yang menyandarkan hidupnya di jalanan. Ini bukan semata-mata soal ketidakmampuan mereka mengakses sumberdaya ekonomi, melainkan juga menjadi hak bagi mereka untuk memilih tinggal di jalan. ”Tinggal di jalan memang menjadi hak bagi mereka,” kata Najib Kailani, salah seorang peserta International Youth Leader Exchange.

Najib Kailani dengan beberapa remaja yang lain, berkesempatan berkunjung ke Florida atas beasiswa dari Florida University. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi para remaja untuk saling bertukar pengalaman dan gagasan, terutama berkaitan dengan issu multikulturalisme. Menurut Najib, berbagai aturan secara sistemik di atur sedemikian rupa, tetapi kesemuanya melandaskan diri pada keyakinan hak asasi manusia. Sebagai contoh, setiap imigran di Florida, berhak untuk melakukan peringatan hari kemerdekaan negara asalnya. ”Ini sangat menarik untuk dikembangkan di Indonesia,”katanya.

Berkaitan dengan kaum miskin kota, menurut Najib, di Florida ditangani dengan serius dan memiliki sistem yang bagus. Pemerintah melayani mereka agar tidak melakukan tindak kriminal dan mengganggu masyarakat. Konsep ini sudah dikembangkan sejak tahun 60-an dengan sebutan Camillus House. Awalnya dikembangkan oleh gereja, tetapi lantas diadopsi sebagai bentuk layanan umum. Orang-orang yang memilih tinggal di jalan, bisa mengikuti berbagai program yang dikembangkan oleh institusi ini. ”Meskipun pada mulanya sesungguhnya hanya penyediaan makan untuk kaum gelandangan,” jelas Najib.

Di Indonesia, program-program pelatihan untuk kaum miskin kota sesungguhnya juga banyak dilakukan, termasuk juga untuk remaja jalanan. Tetapi program-program itu dilakukan tidak sistematis dan hanya terkesan sebagai simbol ’kedermawanan’ negara. Setiap mereka yang dilatih ketrampilan, sama sekali tidak diurus bagaimana mereka akan bisa mengembangkan usaha dengan ketrampilan yang diperolehnya. Pasar, sebagai wilayah persaiangan bebas, tidak pernah diberikan perlindungan yang serius bagi mereka. Perbedaan mencolok untuk penanganan yang sama di Indonesia, menurut Najib, pemerintah membeli semua produk yang dihasilkan oleh para kaum miskin kota ini. Mereka hanya berpikir bagaimana memproduksi dengan standard kualitas yang bagus. ”Gelandangan yang sudah jompo, yang tinggal di panti, mereka bekerja juga, tidak hanya menghabiskan watku begitu saja,” katanya.

Tetapi memang tidak sederhana dan tidak begitu saja untuk bisa mengikuti program di Camillus House ini. Mereka harus menyepakati beberapa aturan, misalnya, mereka tidak boleh melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun verbal. Mereka boleh meminta-minta kepada siapapun, tetapi sama sekali tidak boleh menyentuh tubuh orang yang diminati itu. Kalau mereka melakukannya, dan orang itu mengadukan ke polisi, bisa ditangkap gelandangan itu. Kemudian aturan yang lain, di siang hari mereka tidak boleh tetap tinggal di satu tempat, sehingga membuat pandangan kota menjadi kumuh. Mereka harus terus bergerak. ”Kalau sudah sore, taman-taman mulai diramaikan oleh mereka, dengan membawa tas-tas besar berisi pakaian mereka,” jelas Najib Kailani.

Menurut Gama Triyono, Koordiantor Divisi Pengorganisasian Remaja Jalanan PKBI DIY, memang sangat menarik. Pemerintah Yogyakarta, menurut Gama harus belajar dari kasus Florida ini, karena saat ini mereka sedang menggodok RAPERDA untuk Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Sehingga mereka akan paham benar, soal hak-hak yang dimiliki oleh mereka yang seringkali disebut dengan kaum miskin kota. ”Nalarnya keliru, RAPERDA itu dikembangan dengan konsep ’town without slum,” kata Gama.

Dengan nalar itu, menurut Gama, RAPERDA itu, tetap akan bersifat diskriminatif dan sama sekali tidak memberikan pemecahan masalah terhadap problem kaum miskin kota ini. ”Dilihat dari segi apapun tidak solusif dan diskriminatif,” lanjutnya.

Bagi Gama penanganan masalah Gelandangan dan Pengemis harus berbasis hak, dan karenanya ia sangat tertarik dengan model yang dikembangkan di Florida. Tetapi yang perlu dikritisi, menurutnya, adalah bagaimana mekanisme pendaftaran ke Camillus House itu. Kalau harus memenuhi persyaratan-persyaratan administratif, seperti Kartu Keluarga (C1—red) atau pembatasan-pembatasan pada ekspresi individu, juga akan menimbulkan masalah baru. ”Di Malaysia rakyat dimakmurkan, tetapi ada aturan keras seperti soal homoseksual,” kritiknya.

Hal menarik lain, menurut Najib, adalah soal penanganan untuk kelompok difable, menurut Najib juga sangat bagus di Florida. Hampir seluruh fasilitas yang ada, gedung-gedung pemerintahan, pertokoan dan sebagainaya menyediakan sarana khusus bagi kelompok difable ini. Toilet di semua fasiltas itu ada yang dirancang khusus untuk difable. Di Indonesia, lembaga yang menangani masalah-masalah difable saja, kadang-kadang bangunannya tidak ramah terhadap kelompok difable itu sendiri. Tentu ini sebuah paradoks, yang harus menjadi agenda penting di negeri ini. Tuntutan ini pula yang muncul, pada saat dilakukan pembahasan mengenai pembangunan infrastruktur di Bantul. ”Kita memang harus terus menuntut,” kata Soeharto aktivis SIGAP Yogyakarta, sebuah lembaga yang melakukan advokasi kebijakan untuk kelompok difable.

Saking seriusnya, menurut Najib, institusi kapitalisme, seperti McDonald, tidak memberikan keseluruhan pajaknya ke pemerintah Bush, karena khawatir untuk membiayai penyerbuan ke Irak yang sebagian besar masyarakat Amerika memang tidak setuju itu. McDonald, menyumbangkannya ke Camllus House dan Hope Center. Institusi yang terakhir ini adalah lembaga yang sangat serius melakukan layanan terhadap kelompok difable.

Pengalamannya mengikuti kunjungan ini, bagi Najib, membuka ruang berpikir yang sangat luas, terutama bagi gagasan multikulturalisme yang begitu luas cakupannya. Tidak saja berbasis pada keragaman kultural, tetapi juga menjangkau identitats-identitas tertentu dalam masyarakat. Di sinilah, muncul identitas kelompok-kelompok homoseksual dan juga waria. ”Saya melihat kelompok ini bercium di tempat umum biasa saja, gak ada soal,” katanya.

Dengan kaitkata , , , ,

One thought on “Di Florida, Menggelandang Adalah Hak

  1. gama mengatakan:

    ulasan yang sangat menarik.
    salah satu contoh study kawasan yang inovatif dan kreatif, smoga saya juga dapat kesempatan seperti sdr Najib Kailani, paling nggak di kota lain di Indonesia
    study kawasan ini menjadi penting unuk merumuskan strategi advokasi yang gak waton : mburok, pokoke, dan elitis.
    salam
    gama

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: