Refleksi Perempuan Indonesia: Dari Layanan ke Gerakan Sosial

Ibarat sebuah perjalanan, gerakan perempuan Indonesia sudah menempuh jarak yang cukup jauh dan panjang. Mengalami masa pasang, dan terjebak dalam kesurutan. Tenggelam atau ditenggelamkan. Aktor-aktornya, pupus dan tumbuh lagi. Sampai di mana dan telah mencapai apa, begitu kira-kira pertanyaan yang saat ini penting dijawab. Kegunaan jawaban ini, tentu saja, untuk merumuskan kembali langkah ke depan, sehingga menjadi lebih kritis dan strategis dalam menghadapi dan mengarahkan perubahan sosial yang adil bagi semua orang.

Refleksi Gerakan Perempuan Indonesia, meski tidak dihadiri oleh banyak elemen gerakan perempuan di Indonesia, memiliki kehendak untuk menjawab pertanyaan di atas. Menyebut elemen, bukan hadir begitu saja dalam tubuh gerakan perempuan. Menurut Desti Murdijana, dari PIKUL, Kupang, gerakan perempuan memang dicirikan dengan karakter yang cair, plural, terfragmentasi, sporadis, berorientasi pada isu, dengan berbagai aliran ideologi dan strategi. Situasi ini memang bukan harus dipersoalkan, melainkan mendesak untuk didiskusikan. Dalam konteks demokratisasi, misalnya, apakah gerakan perempuan akan mengambil posisi otonom, bekerja lewat politik atau bergabung dengan gerakan sosial yang lebih luas, dalam kerja-kerja untuk mempengaruhi negara dan kapitalisme global? Sebuah pilihan-pilihan yang penting untuk dijawab, melainkan dengan sangat sadar dan hati-hati untuk tidak terjebak dalam keseragaman gerakan yang tidak produktif.

Pengalaman Sejarah 

Membaca sejarah gerakan perempuan Indonesia memang akan membuat kita berdecak-decak. Bagaimana heroisme perempuan Indonesia pada masa kolonialisme, menjelang proses kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Peran-peran mereka sangat signifikan, karena tidak saja mempersoalkan masalah-masalah seputar nasib perempuan yang disemukan oleh kebijakan kolonial maupun feodalisme yang masih sangat kental. Gerakan perempuan juga bicara soal politik-kekuasaan, dan memberikan respons terhadap situasi-situasi politik global. Dengan demikian, isu yang diusung oleh gerakan perempuan, sesungguhnya merupakan isu bagi gerakan sosial, yang saat ini seakan-akan terpisah, terbelah, sehingga harus ekstra keras mencari titik-temunya. Semangat anti-kolonialisme dan imperialisme, memang sungguh tepat menjadi musuh bersama (common enemy) dalam mengembangkan agenda-agenda gerakan gerakan perempuan.

Masa puncak gerakan perempuan dengan segala agenda perjuangannya, tampaknya harus pupus setelah memasuki masa kekuasaan Orde Baru. Penghancuran gerakan perempuan dilakukan dengan sangat ideologis dan sistematis. Kalangan agama-agama, yang masih sangat labil dalam menyikapi eksistensi perempuan, dihantam dengan pencitraan negatif melalui sosok perempuan Gerwani, yang diciptakan menjadi sangat tidak bermoral, biadab dan tidak manusiawi. Bagaimana sejarah diajarkan, tentang kekejaman perempuan yang melakukan penyiksaan terhadap para jenderal. Citra hitam ini, ternyata begitu cemerlang, tentang wajah perempuan yang maju dan berani, menjadi sebuah wajah yang menjijikkan dan harus dihindari. Lalu, digantikanlah citra perempuan Indonesia, yang lemah lembut, berkebaya-sanggul, dan pandai benar mengurus-layani suami-suami dan anak-anak mereka. Namanya pun harus ditenggelamkan oleh nama suami-suami mereka, dan hilanglah nama-nama keluarga. PKK dan Dharma Wanita, telah begitu sukses menjadi alat kekuasaan—politik, budaya dan agama—untuk melakukan rekonstruksi peran sosial perempuan.

Penenggelaman gerakan perempuan sampai beberapa dasa warsa, telah menjadikan perempuan sesudahnya seakan tidak memiliki akar gerakan sama sekali. Sejarah perempuan Indonesia, hanyalah sejarah perempuan yang dianggap memiliki nasionalisme, sebut misalnya, RA Kartini, Dewi Sartika, Malahayati ataupun Tjoet Nyak Dien. Tetapi, bagaimana dengan perempuan-perempuan yang berjuang dalam penegakan hak-hak perempuan yang sangat terabaikan, anak-anak sekolah tak akan bisa membacanya, apalagi memahaminya.

Dampaknya, membicarakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan, dengan mudah dituding sebagai agen kebudayaan Barat-sekuler, yang tidak memiliki akar sosial dan kebudayaan bahkan politik dalam konteks Indonesia. Hantaman citra perempuan yang dibangun selama masa Orde Baru masih sangat terasa. Penolakan-penolakan begitu keras, jika saja gerakan perempuan menyebut kata ‘feminis’ dan bahkan sebagian aktivis gerakan perempuan, sama sekali menolak penggunaannya. Kita tidak tahu, apa sesungguhnya yang ada dalam benak mereka, ketakutankah atau strategikah dalam mencapai tujuan penguatan hak-hak perempuan? Mungkin ini bukan pertanyaan yang sungguh-sungguh harus dijawab, tetapi hanya gelitik memprihatinkan dalam peta dan situasi gerakan perempuan di Indonesia.

Menyoal Agama dan Adat

Membaca isu dan gerakan perempuan dalam perjalanan sejarah, sungguh sedang membaca tentang keluasan dan holistiknya sebuah perjuangan gerakan perempuan ketika itu. Membaca gerakan perempuan ke-kini-an, sungguh sedang membaca betapa berseraknya langkah dan strategi gerakan perempuan. Ini sebuah otokritik, yang tidak harus disenyum-kecuti, melainkan menjadi bahan refleksi, sehingga arah gerakan perempuan menjadi semakin tajam dan memiliki arti bagi perubahan. Menjadi lebih strategis, ketimbang sekadar pragmatis.

Keluasan agenda perubahan dalam sejarah gerakan perempuan, sudah mencapai pada soal-soal yang saat ini menjadi agenda luas gerakan perempuan, seperti perdagangan perempuan, perkawinan usia anak-anak, dan poligami. Dengan begitu, sesungguhnya, gerakan perempuan ke-kini-an, benarkah sedang mengulang proses sejarah (?) Mungkin tudingan semacam ini sama sekali tidak ada benarnya, karena gerakan perempuan ke-kini-an memang memiliki latar sosial yang berbeda. Tetapi jika melihat, bagaimana sejarah gerakan perempuan mencatat, penolakan terhadap rezim militer berkuasa di Burma pernah dilakukan, gerakan perempuan ke-kini-an, harus mengakui ke-absen-an mereka dalam merespons situasi global semacam ini.

Agama cukup mendapatkan perhatian serius dalam proses refleksi ini. Bagaimana perlawanan terhadap poligami—yang mendapat dukungan luas dari kalangan Muslim, tetap menjadi agenda serius sampai saat ini, dengan sedikit kemajuan memasukkan berbagai perspektif tafsir sensitif jender, tetapi tetap dalam kerangka ‘boleh dan tidak boleh’ sebagai pintu stagnasi gerakannya. Dari sisi adat, bagaimana gerakan perempuan juga tak beranjak jauh dan secara serius membongkar tradisi-tradisi yang sangat merendahkan perempuan. Menurut salah satu peserta refleksi dari Papua, misalnya, bagaimana “budaya om” di Papua, masih terus berjalan sampai saat ini. Sebuah budaya yang menjadikan perempuan sebagai benda pemberian ketika saudara laki-laki ayahnya menikah.

Kecemburuan Timur-Barat

Kesumpekan yang selama ini dianggap atau setidak-tidaknya ditutup-tutupi, mecuat begitu kencang dan deras. Ketimpangan Indonesia Barat dan Indonesia Timur, tidak saja pada soal akses informasi, tetapi juga pada sisi isu gerakan. Sebut, misalnya, kasus yang paling hangat soal Buyat, sudah hampir tiga tahun yang lalu, Jaringan Kesehatan Perempuan Indonesia Timur (JKPIT) sebenarnya telah melakukan penelitian tentang pencemaran di Buyat. Tetapi tidak memiliki pengaruh sosial yang luas, meskipun ketika itu sudah membuktikan adanya pencemaran yang luar biasa. Tetapi, ketika tiba-tiba diambil alih oleh sebuah NGO di Jakarta, serta merta, isu ini mencuat dan nyaris menjadi tuntutan hampir seluruh elemen yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan hidup manusia. Akses terhadap media massa, memang dinilai menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam persoalan ini.

Pendampingan v.s. Kebijakan

Persoalan lain yang berkembang dalam refleski menyangkut soal strategi gerakan yang selama ini dipandang sebagai suatu model dikotomis. NGO yang memilih strategi penyadaran masyarakat dengan model pendampingan kelompok di arus bawah, seakan-akan dinilai tidak memiliki pengaruh bagi perubahan sosial. Sementara NGO yang memilih strategi perubahan kebijakan, seakan-akan menjadi pahlawan bagi gerakan perempuan di Indonesia, walaupun mereka sama sekali tidak memiliki akar di masyarakat. Munculnya, pembelahan semacam ini, disadari benar, memang bersumber dari kerangka nalar dikotomis, yang menurut Nunuk P. Murniati, aktivis Komnas Perempuan, mestinya tidak perlu terjadi. Jika kerangka nalarnya bersifat sistematis, kedua strategi ini justru harus dilakukan secara bersama-sama, dan bentuk-bentuk berjaringan menjadi pilihan yang strategis sebagai langkah awal membangun gerakan yang sistematis. Bentuk tindakan yang sistematis ini, yang oleh Mansour Faqih, disebut sebagai advokasi terpadu (integrated advocacy), sebuah strategi yang menggunakan tiga kaki gerakan sosial, proses-proses pengorganisasian dan pendidikan politik basis, proses-proses politik, dan proses-proses perubahan kebijakan.

Musuh Bersama

Analisis terhadap sejarah gerakan perempuan Indonesia, memberikan pelajaran, kuatnya gerakan perempuan karena jelasnya common enemy, pada masa itu. Semangat melawan kolonialisme menjadi semangat gerakan sosial di Indonesia, dalam melakukan kerja-kerja politik dan kulturalnya. Fakta semacam ini yang tidak lagi dihadapi oleh gerakan perempuan ke-kini-an, di samping soal penghancuran gerakan perempuan yang cukup panjang di masa Orde Baru, benar-benar menjadikan gerakan perempuan seperti kehilangan arah. Dari proses refleksi ini setidaknya muncul perumusan musuh bersama gerakan perempuan, dan juga musuh bersama gerakan sosial di Indonesia, yaitu masih kuatnya budaya patriakhi, militerisme dan neo-liberalisme.

Langkah ke Depan

Menghadapi musuh bersama yang demikian, gerakan perempuan Indonesia ke depan, diharuskan menyusun strategi gerakan yang tidak lagi terdikotomis dengan gerakan sosial lainnya, seperti gerakan petani dan buruh. Hanya saja, bukan soal yang sederhana, dengan mengembangkan peran gerakan perempuan ke dalam gerakan sosial seperti ini, sebab beban gerakan perempuan memang menjadi kembali ganda, tidak saja memperjuangkan ketertindasan perempuan yang terjadi juga di hampir setiap gerakan sosial, tetapi juga memperjuangkan lebih luas pada penegakan demokrasi dan keadilan. Sebagai ilustrasi sederhana, dalam dunia gerakan petani, perempuan menghadapi diskriminasi yang luar biasa dalam area ini, sehingga mereka harus melakukan perjuangan untuk memberikan perspektif jender dalam gerakan petani. Di sisi yang lain, gerakan perempuan harus berperan strategis dalam menguatkan gerakan petani di Indonesia.

Terlepas dari berbagai soal yang bakal muncul dengan pilihan di atas, gerakan perempuan memang sudah saatnya untuk masuk kembali dalam gerakan sosial yang lebih luas, sehingga keberadaannya akan mampu secara substansial melakukan perubahan-perubahan sosial di Indonesia. Sebuah perubahan yang mengandaikan adanya situasi demokratis yang adil dan damai bagi semua, seperti yang juga disepakati bersama oleh peserta refleksi. Hanya, tetapi muncul kesadaran, di sana tidak harus terjadi keseragaman, sehingga gerakan perempuan tetap mengakui adanya pluralitas gerakan ataupun kemajemukan pilihan strategi dan pendekatan. Strategi gerakan perempuan yang demikian, merupakan upaya untuk membawa gerakan perempuan dalam kerja-kerja yang lebih sistematis, menggeser kerja-kerja yang berbasis pada pelayahan dan pendidikan (service and education) menuju pada bentuk gerakan sosial yang lebih luas dan lebih bermakna bagi gerakan perubahan sosial di Indonesia. Menghapuskan dikotomis antara gerakan strategis dan gerakan pragmatis, seperti yang terkotakkan selama ini. Viva Gerakan Perempuan Indonesia.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: