Pernyataan Sikap INFID untuk Hari Anti Pemiskinan Sedunia

“Indonesia Masih Jauh Tertinggal Dalam Pencapaian MDGs”

Hari ini, tanggal 17 Oktober 2007, jutaan warga dunia merayakan International Day of Poverty Eradication. Dengan seruan Stand Up and Speak Out mereka kembali mendesakkan tuntutan global penghapusan kemiskinan melalui upaya penghapusan utang, perwujudan perdagangan yang adil, alokasi bantuan yang berkualitas dan tanpa kondisionalitas serta penghargaan pada nilai-nilai keadilan gender.

Tuntutan global tersebut sangatlah relevan dengan situasi Indonesia. Walaupun Indonesia telah menjadi penandatangan pakta global Millennium Development Goal dan bahkan telah meratifikasi Kovenan International mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, namun kemiskinan masih merupakan realitas keseharian sebagian besar rakyat Indonesia.

Dalam pidato-pidato kenegaraan para petinggi republik ini, kemiskinan juga selalu sering disebut-sebut. Mereka mengklaim telah berhasil mengurangi angka kemiskinan dengan menunjukkan angka-angka statistik. Namun setiap hari pula kita jumpai kasus-kasus gizi buruk, kelangkaan air bersih, dan kematian ibu melahirkan akibat keterlambatan pelayanan kesehatan. Kematian akibat penyakit menular juga masih terus terjadi.

Fakta lain yang menunjukkan realitas kemiskinan di Indonesia adalah makin derasnya laju migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Ini memperlihatkan bahwa lapangan kerja tak tersedia di Indonesia. Dalam tahun ini, diantara ribuan mereka yang mengadu nasib di luar negeri, sudah sekitar 150 nyawa buruh migran Indonesia meninggal dunia. Belum lagi mereka yang diperkosa, disiksa, dipenjara dan tak dibayar gajinya.

Walau dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia berada dalam jalur yang tepat dengan anggaran negara yang meningkat, namun klaim tersebut masih bisa dipertanyakan. Bahkan untuk anggaran negara tahun 2008, terjadi pemotongan mata anggaran pada beberapa departemen untuk membiayai penanganan bencana lumpur Lapindo. Padahal seharusnya biaya penanganan bencana lumpur Lapindo menjadi beban murni korporasi eksplorasi gas bumi milik kelompok bisnis Bakrie tersebut.

Seperti tahun yang lalu, dalam laporan perkembangan pencapaian MDGs negara-negara Asia dan Pasifik tahun ini Indonesia tetap masih dikategorikan sebagai negara yang lamban dan kemungkinan tertinggal jauh dalam pencapaian MDGs jika tidak dibarengi dengan political will dan state budget yang pro poor.

Laporan dengan berjudul  The Millennium Development Goals: Progress In Asia And The Pacific 2007 (dapat diakses pada situs internet di http://www.unescap.org/stat/mdg/MDG-Progress-Report2007.pdf) yang diluncurkan oleh UNESCAP, UNDP dan ADB untuk mengevaluasi perkembangan dan kemunduran negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dalam upaya pencapaian MDGs. Laporan tahun ini menegaskan kembali perlunya komitmen yang kuat, terutama bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang lamban dalam pencapaian MDGs, untuk menyelesaikan separoh waktu yang tersisa dalam target pencapaian MDGs pada tahun 2015. Negara- negara di kawasan Asia Pasifik hanya memiliki sisa waktu 7 tahun untuk membebaskan setidaknya 196 juta orang dari garis kemiskinan, 23 juta lebih anak-anak dari kelaparan dan gizi buruk serta menghindarkan kematian dini (kematian dibawah usia 5 tahun) sekitar 1 juta balita.

Persoalan lain yang juga mendapat perhatian khusus dalam laporan ini adalah buruknya sanitasi dan kelangkaan air bersih (terutama di perkotaan) menjadi pemicu tetap tingginya angka kemiskinan. Kerusakan lingkungan akibat bencana dan perubahan iklim, terutama deforestasi di Indonesia, juga dinilai sebagai salah satu faktor pelambanan pencapaian MDGs terutama untuk goal 7.

Walaupun secara umum Indonesia dinilai mengalami kemajuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, namun tetap ada titik-titik kritis yang menyebabkan Indonesia masih dinilai memiliki potensi “off the track” dalam pencapaian MDGs. Titik-titik kritis tersebut adalah masih tingginya angka balita dengan berat badan dibawah normal. Indonesia dinilai gagal menghentikan peningkatan anak-anak balita yang kurang makan (gizi buruk). Kondisi ini tentu mengkhawatirkan karena, kekurangan gizi ini akan berdampak pada menurunnya tingkat kecerdasan mereka pada usia selanjutnya. Padahal anak-anak adalah generasi penentu masa depan Indonesia. Kegagalan Indonesia untuk menyehatkan anak-anak adalah kegagalan Indonesia mempersiapkan masa depan bangsanya.

Catatan kritis lainnya adalah kegagalan Indonesia dalam mendekatkan rakyat terhadap akses air bersih. Ini membuktikan bahwa kebijakan yang membuka ruang privatisasi sumberdaya air (melalui UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)  bukan merupakan jawaban atas upaya pemenuhan akses air bersih. Kebijakan privatisasi bahkan telah menjadi pemicu terjauhkannya rakyat miskin pada akses air bersih. Imbas dari terjauhkannya rakyat miskin pada akses air bersih adalah buruknya system sanitasi yang akan memicu berjangkitnya penyakit menular dan kematian. Laporan ini bahkan menyebutkan, antara tahun 1990 sampai 2004, jumlah warga kota yang mendapatkan akses air bersih merosot 5%. Ini merupakan kemunduran luar biasa dalam target kecukupan air bersih dalam MDGs.

Deforestasi pada hutan-hutan Indonesia yang menyumbangkan meningkatnya pemanasan muka bumi ini juga dituding sebagai penghambat upaya pencapaian MDGs. Indonesia menjadi penyumbang terbesar penghancuran hutan dan emisi karbon di kawasan Asia Pasifik. Jika negara-negara lain berhasil mengurangi emisi karbon, Indonesia malahan terus menambah sumbangan emisi karbonnya, melalui berlanjutnya penggundulan hutan dan meningkatnya investasi di bidang industri ekstraktif (pertambangan). Ini berarti ada kegagalan dalam kebijakan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam Indonesia. Tentu saja tragedi penghancuran lingkungan di Indonesia bukan semata ulah Indonesia saja. Tragedi ini juga merupakan bentuk kejahatan transnasional. Bahkan ditemukan fakta keterlibatan lembaga-lembaga keuangan internasional (baik bilateral maupun multilateral) dalam pembiayaan industri ekstraktif di Indonesia. Diperlukan kesungguhan multipihak untuk menghentikan praktek deforestasi dan penghancuran lingkungan akibat industri ekstraktif di Indonesia dan bagian lain dari planet bumi ini. Kesungguhan tersebut harus dibuktikan dalam pertemuan Bali mengenai Perubahan Iklim (UN Framework Convention o­n Climate Change) pada tanggal 3 – 14 Desember 2007 yang akan datang. Tanpa kesungguhan, maka pertemuan UNFCCC di Bali tersebut hanya merupakan ajang jual beli credit carbon yang makin menyengsarakan rakyat miskin.

Secara internasional, negara-negara maju (baik yang tergabung dalam G8 maupun OECD) juga masih ingkar janji dalam pemenuhan komitmen Goal 8 (global partnership) untuk mengurangi beban negara-negara miskin. Mayoritas negara-negara tersebut enggan mengalokasikan batas minimal 0,7% persen GDP-nya untuk bantuan pembangunan luar negeri (ODA). Bantuan luar negeri masih lebih besar dialokasikan untuk bantuan pembelian senjata dan kerjasama militer (sebagai bagian dari proyek “war against terrorism”) ketimbang bantuan untuk penanggulangan kemiskinan. Komitmen pengurangan beban utang, melalui skema penghapusan utang, juga masih sangat tidak signifikan. Pada tahun ini, INFID (dengan dukungan ratusan organisasi non pemerintah seluruh dunia) menuntut Pemerintah Jerman (selaku tuan rumah G8 Summit) untuk menghapus utang untuk pembelian kapal perang bekas Jerman Timur, namun tuntutan tersebut diabaikan oleh pemerintah Jerman. Ini tentu ironi, karena pada saat yang sama, Jerman bersama 7 negara anggota G8 lainnya menegaskan kembali komitmennya untuk penanggulangan kemiskinan global.

Berdasarkan situasi tersebut, maka INFID menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia belum memiliki komitmen yang kuat dalam menempatkan MDGs sebagai panduan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Indonesia bahkan tetap percaya bahwa resep-resep pembangunan yang didesakkan oleh lembaga keuangan internasional dan negara pemberi hutang (seperti privatisasi, investasi swasta, liberalisasi pasar dan pembiayaan pembangunan melalui utang) sebagai pilihan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Telah terbukti bahwa paket-paket kebijakan yang didesakkan oleh lembaga keuangan internasional dan negara pemberi hutang malah makin menjerumuskan Indonesia dalam jurang kemelaratan.

Oleh karena itu, demi menghentikan proses pemiskinan yang terjadi di Indonesia, INFID mendesak :

1.Kepada Pemerintah Indonesia untuk mengakhiri kebijakan-kebijakan yang makin memiskinkan rakyat Indonesia. Jika Pemerintah Indonesia masih mempunyai komitmen kuat dalam upaya pencapaian MDGs, maka semua Undang-Undang yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan harus diharmonisasikan dengan Kovenan Internasional mengenai   Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya yang telah diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005.

2.Pemerintah Indonesia dan DPR-RI juga harus secara radikal menyusun APBN yang mengabdikan seluruh pembiayaannya untuk penanggulangan kemiskinan. Semua upaya tersebut juga harus dibarengi dengan strategi pembiayaan pembangunan yang tidak tergantung pada utang luar negeri.

3.Upaya politik untuk pengurangan beban utang harus dilakukan secara menyeluruh, baik dengan proposal debt swap for MDGs achievement (pengalihan utang untuk pencapaian MDGs), debt relief (pengurangan utang) dan debt repudiation/debt cancellation (penolakan pembayaran utang/pembatalan utang karena utang tidak sah).

4.Kepada negara-negara maju untuk memenuhi komitmen goal 8 tentang global partnership. Negara-negara maju harus menghentikan bantuan dalam bentuk hutang yang makin mencekik dan membebani negara miskin. Segala bentuk kondisionalitas (persyaratan) eksploitatif yang menyertai bantuan harus dihapuskan. Lembaga-lembaga keuangan multilateral juga harus menghentikan pendanaan proyek-proyek yang mengakibatkan kemiskinan

INFID berharap Pemerintah RI beserta DPR-RI memberikan perhatian serius terhadap kegagalan Indonesia dalam pencapaian tujuan pengurangan kemiskinan secara menyeluruh dan pencapaian tujuan dan target MDGs.

Jakarta, 17 Oktober 2007

Donatus Klaudius Marut                            Wahyu Susilo

Executive Director                                     Head of Advocacy Division

08119671327                                          08129307964

One thought on “Pernyataan Sikap INFID untuk Hari Anti Pemiskinan Sedunia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: