Menggagas Agenda Advokasi Nasional-Lokal UU PKDRT

PERJALANAN panjang gerakan perempuan mengegolkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan, pada akhirnya menjadi kenyataan.

Meskipun demikian, lahirnya sebuah undang- undang (UU) sebagai landasan legal-formal bukanlah sertamerta akan menjamin pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan pasal-pasal yang menjaminnya. Kesadaran ini harus sejak dini ditanamkan sehingga pengawalan untuk mendesakkan implementasinya menjadi efektif.

Kita sama sekali tidak bisa begitu saja mengandalkan kemauan politik negara dalam implementasinya, tidak saja karena persyaratan teknis untuk melaksanakannya sangat rumit karena harus melakukan berbagai perubahan strategis dalam mesin birokrasinya, juga harus berhadapan dengan persoalan kebudayaan yang akan melawan dan menjadi batu sandungan dalam pelaksanaan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Birokrasi dan kebudayaan

Birokrasi sesungguhnya hanyalah sebuah tata urut prosedur dalam proses pekerjaan. Jika berkaitan dengan pelayanan publik yang mesti dilakukan negara terhadap warga negara, birokrasi berarti prosedur yang harus dilalui warga negara untuk mendapatkan layanan publik yang sesungguhnya merupakan haknya. Dalam konteks seperti inilah, birokrasi sering kali tercitrakan sebagai sesuatu yang menyebalkan karena sering kali diperpanjang dan bila perlu dipersulit.

Implementasi UU PKDRT mendorong dan mengharuskan adanya rekonstruksi fundamental dalam tatanan birokrasi ini. Peran elemen hukum justru berposisi dalam konteks wajib, sebagaimana disebutkan dalam Bab 6 Pasal 11, yang bunyi teks lengkapnya, Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Bentuk tanggung jawab ini diuraikan dalam pasal berikutnya, Pasal 12 yang menjelaskan apa saja yang harus dilakukan pemerintah, Pasal 13 yang mengatur tentang apa saja yang harus dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah, dan Pasal 15 mengatur masyarakat juga wajib melaporkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga jika melihat dan mengetahuinya. Sementara Pasal 16 hingga Pasal 25 menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi kewajiban polisi, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, dan advokat dalam proses penanganan kasus KDRT.

Penyebutan dengan jelas berbagai kewajiban seperti yang dituangkan dalam pasal UU PKDRT tentu akan memudahkan berbagai elemen masyarakat dan juga korban meminta pertanggungjawaban, dan bila dipandang perlu, mengajukan ke pengadilan manakala komponen yang tersebut tidak atau melalaikan kewajibannya.

Yang juga akan memicu terjadinya rekonstruksi birokrasi adalah berkaitan dengan pengadilan, seperti tertuang dalam Bab 6 Pasal 28, di mana pengadilan wajib mengeluarkan surat penetapan berisi perintah perlindungan bagi korban, selambat-lambatnya dalam tenggang waktu tujuh hari sejak diterimanya permohonan. Bahkan, perintah perlindungan ini bisa mencakup pembatasan gerak pelaku untuk mendekati korban dan bisa diperluas lagi, termasuk sampai tingkat penangkapan pelaku, jika dipandang akan melanggar penetapan perlindungan yang sudah dibuat sebelumnya.

Rekonstruksi kebudayaan yang didorong UU PKDRT adalah pemaknaan ulang tentang keluarga yang selama ini dipandang sebagai institusi tak tersentuh dalam hal relasi suami-istri-anak dan pekerja rumah tangga. Doktrin kultural tentang mikul nduwur mendem jero, tindakan buruk dan tidak bermartabat, manakala membuka aib keluarga, dan juga tercela manakala turut campur urusan rumah tangga orang lain, pupus sudah.

Ada transformasi pemahaman secara fundamental, urusan- urusan yang selama ini dianggap privat dan tersimpan rapi, diluluhlantakkan UU PKDRT menjadi soal publik.

Sebut, misalnya, pasal yang mengatur kekerasan seksual. Di dalamnya tidak saja soal pemerkosaan terhadap perempuan dalam rumah tangga, anak, ataupun pekerja rumah tangga, melainkan dimungkinkan adanya kekerasan seksual terhadap istri jika memang istri tidak menghendaki hubungan seksual tersebut (Pasal 8).

UU ini juga merekonstruksi kebudayaan yang meletakkan posisi perempuan sebagai pelayan seksual suaminya. Bukankah hampir diakui secara kultural, laki-lakilah yang memiliki hak atas tindakan seksual, sementara perempuan hanya sebagai objek dari relasi yang sangat pribadi dan intim itu.

Catatan kritis

Beberapa problem yang bisa dilihat dalam UU PKDRT antara lain seluruh kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai delik aduan. Risikonya, selain polisi sangat mungkin berlindung karena tidak ada pengaduan yang masuk sehingga mereka tidak bertindak, delik aduan juga memungkinkan dihentikannya proses hukum jika pihak pengadu mencabut perkaranya. Korban sangat mungkin untuk mencabut perkaranya karena terjadinya tekanan, baik dari keluarganya maupun pihak lain yang memiliki kepentingan untuk membatalkan tuntutan itu.

Selain itu, tidak semua pasal mengenai sanksi mengatur hukuman minimal. Penetapan hukuman minimal hanya meliputi tindakan yang memaksa melakukan hubungan seksual pada orang yang menetap dalam rumah tangga seperti dimaksudkan dalam Pasal 8 huruf d, mereka dikenakan hukuman sesingkat-singkatnya empat tahun atau denda paling sedikit Rp 12 juta (Pasal 47), dan tindakan yang dimaksudkan dalam Pasal 46-47 sehingga mengakibatkan luka yang tak memberi harapan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan, gugur, matinya janin dalam kandungan, dan menyebabkan tak berfungsinya alat reproduksi dikenai sanksi sekurang-kurangnya lima tahun atau denda paling sedikit Rp 25 juta (Pasal 48).

Selebihnya dari pasal di atas, semuanya tidak memiliki sanksi minimal. Hal ini akan berakibat pada kemungkinan rendahnya hukuman yang dijatuhkan hakim karena keputusannya kembali pada keyakinan dan rasa adil dalam setiap diri hakim. Jika saja perspektif jender belum menjadi kesadaran dalam pikiran mereka, bisa jadi problem lama kembali terjadi, korban justru yang dipersalahkan atau dijatuhinya hukuman yang sangat ringan sebagaimana sering kita dengar dan lihat selama ini.

Kelemahan lain, masih berkait dengan hakim dan termasuk juga peran jaksa, ternyata justru tidak diatur UU PKDRT. Padahal, peran kedua institusi ini justru akan sangat menentukan berjalan baik dan tidaknya UU PKDRT. Kecurigaan akan macetnya pelaksanaannya sangat beralasan karena peran kedua institusi ini tidak diatur, seperti yang selalu menjadi rahasia umum, kemungkinan beroperasinya mafia peradilan, antara hakim, jaksa, pengacara, dan tentu saja polisi, sangat memungkinkan terlibat.

Agenda lokal-nasional

Membaca berbagai soal yang telah diuraikan di atas, maka bisa dengan jelas dirumuskan agenda advokasi lokal-nasional pascapenetapan UU PKDRT. Dalam level advokasi, yang penting segera dilakukan, misalnya, mendesak pemerintah pusat-dalam hal ini menteri-untuk segera mengeluarkan berbagai kebijakan agar seluruh perangkat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 sehingga Undang-Undang PKDRT menjadi lebih terimplementasikan.

Dalam kerangka kerja advokasi nasional, juga mulai dirintis jalan untuk melakukan judicial review terhadap bagian yang dipandang tidak menguntungkan, seperti soal delik aduan, sanksi minimal, serta peran hakim dan jaksa, untuk dimasukkan kembali dalam UU PKDRT.

Pada level lokal, mendesak pemerintah daerah untuk segera menerbitkan berbagai peraturan daerah yang diperlukan untuk mendukung percepatan implementasi UU PKDRT, melakukan proses pendidikan rakyat banyak, sehingga memahami benar tentang UU PKDRT, dengan arah jangka panjang, mengubah pandangan tentang makna “keluarga” dan sekaligus mendorong kesadaran dan keberanian mereka mengadukan setiap kali mereka melihat ataupun menemukan tindak kekerasan ini.

Rangkaian paling penting dan juga utama, membangun kelompok masyarakat yang memungkinkan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga secara pro-aktif dan terus-menerus. Kelompok-kelompok masyarakat semacam ini menarik untuk dikembangkan karena merekalah sesungguhnya aktor advokasi yang sejati untuk mendesak dan mengontrol pelaksanaan UU PKDRT. Viva perempuan Indonesia.

NF Halinawati Aktivis pada Lingkar Perempuan untuk Hukum Adil Jender (Circle of Women for Gender Equality Law)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: