Sesat Pikir Muktamar Pemikiran

KEMASAN Muktamar Pemikiran Islam di NU tidaklah terlalu menarik, manakala menengok terjadinya gairah dialog berbagai pemikiran di kalangan Nahdlatul Ulama dalam dua dasawarsa terakhir. Sebuah dialog dinamis yang tidak saja dilakukan orang dalam NU sendiri, tetapi juga berbagai kritisisme terhadap NU dari luar NU, bisa ditemukan baik dalam bentuk buku, makalah dalam seminar, maupun artikel yang terserak di berbagai media massa. Maksud tulisan ini untuk menunjukkan sesat pikir dilakukannya Muktamar Pemikiran Islam di NU, manakala latar masalahnya seperti diuraikan Zuhairi Misrawi-ia menyebut diri koordinator Muktamar Pemikiran ini. (Kompas, 26/9)

Zuhairi memetakan kecenderungan pemikiran Islam dalam NU menjadi dua kelompok besar, tradisionalis yang berkecenderungan mengambil doktrin ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah (Aswaja) secara buta dan tidak kritis-dalam bahasa Zuhairi secara kaffah dan taken for granted serta kelompok post-tradisionalis. Dalam pemikiran terakhir, ada berbagai kecenderungan, yaitu Islam Liberal-dapat dipastikan gerakan pemikiran yang dimotori Ulil Absar Abdalla dan kawan-kawan, Islam Emansipatoris, dengan Masdar F Mas’udi dan P3M sebagai motornya, Islam Kiri yang dimotori M Imam Aziz, dkk, dan Islam Pribumi sebagaimana disebutkan Zuhairi, kecenderungan ini dimotori Abdurrahman Wahid.

PERTANYAANNYA kini, di mana letak sesat pikir dari pemetaan itu? Pertama, pemetaan kecenderungan pemikiran Islam dalam NU dengan menggunakan istilah traditionalis dan mempertentangkannya dengan post-traditionalis. Dalam berbagai wacana pemikiran, tentu tidak akan menemukan sebuah genre pemikiran dengan dua kategorisasi ini. Penggunaan istilah ini, tentu dengan amat sederhana mensejajarkan pemaknaannya dalam pemakaian istilah colonialist-postcolonialist dan modernism-postmodernism. Jika asumsi ini benar, tentu amat berbeda makna dan menjadi analogi sewenang-wenang.

Kita ambil contoh, pertentangan gagasan antara modernisme-postmodernisme, dengan amat jelas bisa ditemukan dalam kerangka respons terhadap realitas sosial. Bagi modernisme, memandang realitas sosial sebagai harus menganut keseragaman-keseragaman yang dikendalikan kapital, sehingga akan menguntungkan para pemilik modal. Seluruh sistem sosial yang ada, sebenarnya merupakan tatanan secara teknis, dan memungkinkan terjadinya penjajahan pemikiran besar terhadap pemikiran lokal. Sementara itu, post-modernisme melakukan counter discourse terhadap seluruh nalar modernisme, karena dipandang telah menemukan kebuntuannya dalam membangun kehidupan yang lebih adil dan manusiawi. Seluruh janji kesejahteraan yang dimungkinkan oleh penggunaan teknik-industri, tidak pernah mewujud dalam kehidupan rakyat, kecuali penderitaan, kemiskinan, dan penghancuran seluruh tatanan dan nilai-nilai lokal.

Kerangka counter semacam ini, tentu tidak akan ditemukan dalam pertentangan antara tradisionalis versus post-traditionalis dalam konteks pemikiran Islam di NU. Meminjam nalar Zuhairi, traditionalis hanya melakukan sesuatu secara doktriner berdasar nilai-nilai Aswaja, sehingga dinilai tidak lagi mampu merespons seluruh perkembangan dan perubahan sosial.

Sedangkan post-traditionalis, mencoba melakukan pemikiran ulang terhadap doktrin Aswaja, sehingga bisa memberi jawaban atas masalah-masalah yang tidak terpikirkan selama ini.

KEDUA, uraian mengenai pemetaan pemikiran dalam sayap post-traditionalis, tidak saja membingungkan, tetapi juga terjadi kerancuan di sana-sini. Misalnya, pemahaman tentang pemikiran Islam Liberal, dengan menyebutkan sebuah upaya penafsiran tradisi dan melakukan korelasi dengan nilai-nilai sekuler, seperti demokrasi, HAM, pluralisme, dan jender. Pertanyaannya, di mana beda tegas dengan Islam Emansipatoris, yang menurut Zuhairi gerakan pemikiran yang berupaya menguak nilai-nilai kemaslahatan dan pembebasan dalam Islam? Sama sekali kita tidak akan menemukan perbedaan pemikiran signifikan, sehingga menyesatkan pemetaan semacam ini.

Dalam upaya pembebasan atau pemerdekaan manusia-meminjam istilah Romo Mangunwijaya, adalah upaya-upaya mendorong terciptanya sebuah sistem yang adil dan saling menghargai di antara masing-masing kelompok secara kritis. Sebuah gerakan untuk menghapus berbagai diskriminasi di masyarakat, baik diskriminasi kelas, etnis, maupun jender, meminjam istilah Franz Fanon. Bukankah penegakan demokrasi, HAM, pluralisme, dan jender, merupakan bagian pemikiran tak terpisahkan dengan upaya pemikiran Islam Emansipatoris?

Kerancuan ini semakin menjadi dengan menyebut Islam Kiri, yang dipahami sebagai kelompok yang bergerak melakukan advokasi kebijakan publik, untuk menjadikan Islam tidak saja sebagai agama diskursus, tetapi sebagai agama praksis dan liberatif. Advokasi kebijakan publik, tentu akan berujung pada lahirnya kebijakan yang memiliki keberpihakan kepada rakyat basis, sebagai sebuah aturan publik, yang hanya akan bisa tercapai manakala sistem demokrasi, penghargaan atas HAM dan perspektif jender sungguh-sungguh dilakukan.

Demikian pula dengan penjelasan mengenai pemikiran Islam Pribumi, sebuah pemikiran yang menolak arabisme, wahabisme, dan puritanisme. Bedakah perlawanan yang dilakukan Islam Liberal untuk menentang radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme, dengan Islam Pribumi yang menentang puritanisme?

Tentu bisa diajukan sederet pertanyaan kiritis lain, untuk lebih memperjelas kesesatan berpikir Zuhairi dalam memetakan pemikiran Islam dalam NU.

DENGAN mencermati pembacaan pemikiran itu, sesat pikir Muktamar Pemikiran Islam di NU benar-benar menemukan konteksnya. Apalagi jika pemetaan pemikiran ini dijadikan acuan dalam pelaksanaan Muktamar Pemikiran, seluruh perbincangan yang akan terjadi sebenarnya mendasarkan diri pada kerancuan, terlebih jika fragmentasi forum berdasarkan pemetaan ini pula. Akhirnya, hanya akan terjadi kejumbuhan diskusi, sebab sudah sesat sejak dari dasar pemikirannya.

Manakala hendak meluruskan nalar Muktamar Pemikiran sehingga bisa menghasilkan gagasan produktif dan inovatif-kreatif, pemetaan pemikiran Zuhairi sedapat mungkin harus dihindarkan. Sebagai ganti, meletakkan Muktamar Pemikiran sebagai media untuk melakukan berbagai dialog-demokratis-tanpa mengkotak-kotakkan kelompok dalam gerbong-gerbong tua, untuk beradu argumentasi dalam mencari pilihan-pilihan ideal.

Perlu ditegaskan, pilihan ideal bukan bentuk keseragaman pemikiran, karena ini lebih tepat untuk menjaga suburnya berbagai gagasan dan apresiasi terhadap Islam dalam NU, sehingga keberadaannya lebih bermakna, tidak saja bagi nahdliyin, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat umumnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: