Mengurai Akar Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Saya sangat kecewa atas perlakuan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur. Saat ini banyak anak kecil putus harapan karena ulah orang dewasa yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Saya merasa ulah orang-orang sekarang biadab, sebab berlaku tidak senonoh terhadap anak-anak di bawah umur.

Aku berharap agar orang-orang yang memperlakukan anak-anak seperti itu harus dihukum seumur hidup, karena telah merebut kehormatan yang dimilikinya. Padahal jika kita tengok korbannya mempunyai jalan hidup yang masih panjang dan punya harapan untuk meraih cita-cita yang diinginkan.

Octa Asdiany
Bandungharjo Rt 6/Rw 6
Mranggen Demak 59567

Kutipan di atas, merupakan curah gagasan, dari masyarakat yang dilontarkan dalam rubrik surat pembaca harian Suara Merdeka (15/10-2003). Sebuah ungkapan jiwa, yang secara spontan sebagai bentuk respons sosial, kepedulian terhadap anak-anak dan kemarahan yang bertumpuk terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak. Tumbuhnya empati dalam diri Octa Asdiany, merupakan dialektika kritis terhadap semakin tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak-anak. Lihat saja, berita-berita di media massa—cetak, elektronik maupun audio-visual, hampir tak pernah sepi dari persoalan kekerasan seksual terhadap anak. Bahkan dalam kasus tertentu, media televisi, dengan entah pertimbangan jurnalisme .macam apa, sehingga dengan bangga dan penuh keberhasilan, jika bisa menyajikan kepada pemirsanya, wawancara langsung dengan anak-anak korban kekerasan seksual, meski tampilan wajah telah dimanipulasi secara digital, sehingga tak tampak lagi wajah aslinya.

Tiga Mitos Berbahaya

Kekerasan seksual terhadap anak—baik pelecehan seksual maupun perkosaan—menurut Octa Asdiany, sebagai tindakan orang dewasa biadab. Sebuah kutukan puncak terhadap perilaku manusia yang tak memiliki perbedaan dengan perilaku binatang, tanpa adab, tanpa kebudayaan-moral. Tingginya anak-anak sebagai korban kekerasan seksual, bisa dilihat dalam hasil analisa terhadap empat media—Kompas, Jawa Pos-Radar Magelang, Kedaulatan Rakyat, dan Suara Merdeka—yang dilakukan oleh Circle of Women for Gender Equality Law (CWGEL) Magelang. Selama bulan Januari-Mei 2003, dari 180 kasus kekerasan seksual yang diberitakan oleh media massa, 12,2 % korbannya berusia 1-5 tahun, 40 % berusia 6-12 tahun, 14 % berusia 13-16 tahun dan 14,4 % korban berusia 17-20 tahun. Sedangkan dalam periode analisa Juni-Agustus 2003, dari 53 kasus, 41,5 % korban berusia 6-12 tahun, 24,5 % berusia 13-16 tahun dan 17 % korban berusia 17-20 tahun. Hanya saja, melakukan penghapusan kekerasan seksual terhadap anak bukanlah soal mudah. Bukan saja karena aturan hukum yang berlaku memang tidak mendukung, tetapi juga banyaknya mitos di seputar tindak kekerasan seksual kepada anak-anak, terus terus menerus direproduksi dalam masyarakat.

Pertama, banyak orang beranggapan, kekerasan seksual terhadap anak diyakini hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang belum dikenal korban atau asing. Tetapi fakta tak pernah bisa diabaikan, karena justru sebagian besar kasus kekerasan seksual terhadap anak, dilakukan orang-orang terdekat atau sangat dikenal baik oleh survivor. Selama Januari-Mei 2003, dalam analisa CWGEL di atas, menunjukkan, dari 172 kasus, 47,7 % dilakukan oleh tetangga korban, 4,6 % oleh ayah tiri, 4,1 % oleh pacar korban, 2,9 % oleh ayah kandung, 2,9 % oleh paman. Sedangkan dalam periode Juni-Agustus 2003, dari 82 kasus, 24,5 % dilakukan tetangga, 3,7 % oleh pacar, 2,4 ayah tiri dan 1,2 oleh kakak ipar. Nawal el Sadawi, seorang feminis dan dokter perempuan Mesir, dalam buku The Hidden Face of Eve (1979), mengungkapkan, anak-anak perempuan memang sangat terancam tindakan kekerasan seksual oleh orang-orang di sekitarnya. Satu kasus naratif ia cuplikkan dalam buku itu, tentang pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh kakeknya sendiri, sebagai berikut:

“… Ia memberiku beberapa bunga yang merah dan kuning, dan bila aku sudah asyik dengan bunga-bunga dan warna itu, ia mendudukkanku di pangkuannya dan mulai membelaiku sambil bernyanyi sampai aku memejamkan mata seperti hendak tidur. Tapi aku tidak pernah tidur lelap karena setiap saat dapat kurasakan tangannya merayap—dengan lembut dan diam-diam—di balik bajuku sedang jari-jarinya menyelinap di tempat tersembunyi di balik celanaku.” (Nawal el Sadawi: 1979).

Kedua, anggapan lain yang berkembang di seputar kekerasan seksual terhadap anak, tindakan itu hanya mungkin terjadi dalam sebuah keluarga miskin dan tidak terdidik dan tinggal di rumah-rumah kumuh di pedesaan maupun pinggiran kota. Tetapi, dalam penelitian yang dilakukan Nawal el Sadawi, 45% kekerasan seksual terhadap anak terjadi di kalangan keluarga terdidik, dan hanya 33,7% terjadi di kalangan keluarga yang tidak terdidik. Kalau saja, misalnya, dalam masyarakat lebih banyak yang terdengar kekerasan seksual di kelas miskin dan tidak terdidik, ketimbang di kelas kaya dan terdidik, bisa jadi karena soal akses dan peluang untuk menyembunyikan kasusnya. Bagi kalangan miskin-tidak terdidik, tidak ada kemungkinan untuk melakukan aborsi yang membutuhkan biaya sangat mahal, sekaligus masih dianggap ilegal di Indonesia. Kalau mereka melakukan aborsi tidak aman (unsave abortion), ketika mengalami kegagalan, masyarakat pun akan segera mengetahuinya. Berbeda dengan kelas kaya-terdidik, mereka bisa mengakses aborsi aman (save abortion), dan memungkinkan untuk segera mengungsikan survivor kekerasan seksual ke luar negeri.

Ketiga, kekerasan seksual hanya akan dialami oleh perempuan yang mengenakan pakaian minim, seksi dan transparan. Perempuan yang selalu saja keluar malam, baik sepulang kerja maupun hanya seledar jalan-jalan. Anggapan ini tentu saja sama sekali tidak dibenarkan, dan kekerasan seksual terhadap anak dengan sangat signifikan menegasikannya. Anak-anak umur 7 tahun—ambil contoh—mestinya tidak mungkin membangkitkan gairah seksual, kecuali rasa ingin melindungi mereka.

Kerangka Nalar Baru

Ketiga Mitos di atas harus benar-benar dibognkar habis. Pembenaran terhadap mitos itu hanya akan melingkupi dan membenamkan akar kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan khusunya. Salah satu analisa yang dikembangkan untuk bisa menggali akar kekerasan seksual terhadap anak perempuan, melihat kekerasan seksual dalam bentuk ketidakseimbangan relasi kuasa antara pelaku dan survivor. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya, jelas menunjukkan ketidakseimbangan relasi di antara mereka. Begitu juga kekerasan seksual yang dilakukan oleh kakek, ayah, paman, dan tetangga survivor yang memiliki relasi kuasa lebih kuat. Dengan demikian, kekerasan seksual sesungguhnya tidak hanya sekedar pemuasan seksual, melainkan juga melibatkan sebuah kehendak penundukkan dalam diri pelakunya. Dengan melakukan kekerasan seksual, laki-laki mampu menunjukkan kekuasaannya yang diberikan oleh aturan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Anak-anak merupakan icon ketundukan dan ketaklukan relasi yang amat jelas bentuk relasinya, ketidakseimbangan yang melingkupi keseluruhan segi yang ada.

Kekerasan seksual menjadi media untuk menegakkan supremasi laki-laki atas perempuan. Anak-anak menjadi sebuah simbol ketundukan dan kepatuhan yang sangat ekstrem. Dalam sebuah ikatan perkawinan, kekerasan seksual suami terhadap istrinya, pun bisa terjadi. Perkosaan dalam perkawinan (marital rape) merupakan suatu bentuk pemaksaan kehendak laki-laki terhadap perempuan, yang di dalamnya dengan jelas menunjukkan adanya kehendak penaklukan dan penundukan. Penolakan istri untuk melakukan hubungan seks merupakan sebuah penentangan atas kekuasaan laki-laki dalam rumah tangga dan dalam konstruksi nilai sebuah perkawinan.

Kekerasan seksual yang terjadi dalam suasana konflik pun bisa menjelaskan kehendak penundukkan dan penaklukan laki-laki terhadap perempuan. Bahkan kemudian penaklukan itu menjadi melebar, karena perempuan di samping ditaklukkan, tubuh mereka juga dijadikan alat penaklukan dan penundukkan satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Kasus perkosaan massal 12-13 Mei 1998 di Jakarta terhadap perempuan etnis Cina, harus dipahami sebagai penggunaan tubuh perempuan Cina yang ditaklukkan untuk menaklukkan etnis Cina secara keseluruhan di Indonesia. Perkosaan yang terjadi di sepanjang sejarah perebutan kemerdekaan di Timor Timur, dan sepanjang sejarah Aceh—meski tidak pernah terungkap secara pasti kelompok mana yang melakukannya—jelas merupakan proses penaklukkan satu kelompok atas kelompok lain yang bertikai, dengan menggunakan tubuh perempuan. Dalam konteks penundukkan ini, anak perempuan tentu saja menempati posisi survivor yang paling bawah.

Peran Aktif Negara dan NGO

Dengan kerangka nalar baru dalam memosisikan kekerasan seksual terhadap anak di atas, memastikan pentingnya peran aktif negara. Sebab persoalannya tidak sesederhana yang dibayangkan selama ini, melainkan membutuhkan sebuah pemharuan nilai-nilai dan norma hukum yang ada dan berlaku. Revolusi kebudayaan menuju yang adil bagi semua, menjadi satu-satunya pilihan yang harus dilakukan. Indonesia sebagai salah satu bagian dari dunia internasional dalam melakukan perlindungan terhadap anak harus sejak kini memikirkan mekanisme untuk mewujudkan adanya revolusi kebudayaan tersebut. Tidak saja melakukan revisi terhadap berbagai kebijakan publik yang tidak memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual, tetapi juga merancang instrumen hukum baru yang memang dikshusukan untuk itu.

Berbagai organisasi non permerintah (ORNOP), yang memiliki kepedulian terhadap nasib anak, memiliki peran yang lebih strategis ketimbang elemenmasyarakat yang lain. ORNOP harus memosisikan diri sebagai kontrol terhadap kehendak-kehendak negara dalam melindungi hak anak untuk bebas dari tindak kekerasan. Keliru, manakala ORNOP justru menempatkan diri sebagai bumper negara, dengan sebuah jargon—yang mungkin dirasakan mulia—melengkapi apa yang tidak mungkin dilakukan negara.

Bersama masyarakat yang lain, ORNOP bisa melakukan aliansi strategis untuk mendesak negara melakukan berbagai tindakan yang penting untuk terbebasnya anak perempuan dari tindak kekerasan—termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Manakala dianggap perlu bisa mengajukan negara ke Mahkamah Internasional sebagai pelaku pelanggaran hak-hak anak. Hanya saja perlu menjadi ugeman bersama, ORNOP harus sekedar menjadi pendorong perubahan, karena masyarakat sendirilah sesungguhnya yang harus menjadi subyek perubahan atau revolusi kebudayaan, dengan menuntut tanggung jawab negara dan pemerintah yang dipercayainya.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: