Kekerasan Terhadap Perempuan dan Strategi Kampanye Media

Sebagaimana luas diketahui, Kerangka Aksi Deklarasi Beijing tahun 1995 memandatkan upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan penghapusan kekerasan terhadap perempuan bagi negara-negara yang terlibat dalam penandatanganan deklarasi. Pada kenyataannya, meski sudah melampaui waktu sepuluh tahun, kita masih melihat perkembangan yang kurang menggembirakan dalam upaya-upaya yang diharapkan ini. Bagi Indonesia, meski sudah memberlakukan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), masih terdapat banyak kelemahan yang harus terus dibenahi. Tidak saja menyangkut isi dari kebijakan ini, melainkan juga perangkat penegaknya masih dihadapkan pada berbagai kendala serius, misalnya, keengganan jaksa dan hakim untuk menggunakan UU PKDRT dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik. Karena itu, masih sangat jauh dari harapan penggunaan UU ini untuk menyentuh pada kasus-kasus kekerasan psikis, seksual dan ekonomi sebagaimana dimandatkan oleh UU PKDRT. Dalam pengertian yang lain, masih cukup tajam gap antara UU PKDRT sebagai gagasan ideal dan perangkat implementasinya sehingga bisa menjadi operasional.

Persoalan lain yang harus mendapatkan perhatian publik, adalah upaya menjadikan isu kekerasan terhadap perempuan agar menjadi lebih inklusif. Dalam pengertian, melakukan berbagai aksi intelektual untuk membangun keyakinan, kekerasan terhadap perempuan tidak hanya mengakibatkan kesakitan dalam diri perempuan, melainkan juga melukai rasa keadilan dan kemanusiaan. Selain juga menjadi akar dari berbagai persoalan yang dihadapi perempuan dalam kehidupan sosialnya. Misalnya, sudah saatnya membangun sebuah kerangka teoritis dan praxis—bukan dipahami sebagai praktis–, bagaimana kekerasan terhadap perempuan juga mengakibatkan dan merupakan konsekuensi dari pewabahan HIV/AIDS di kalangan perempuan dan anak perempuan. Belum lagi akibat lain yang ditimbulkan, seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan ketiadaan ruang bagi perempuan dan anak perempuan untuk mengaktualisasikan diri. Kehendak UNIFEM untuk mengkaitkan antara kekerasan terhadap perempuan dengan penularan HIV/AIDS, merupakan langkah menarik untuk mendapatkan perhatian bagi para aktivis dalam kedua isu yang seringkali hanya berjalan bersejajaran, tanpa keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Menguatnya upaya untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, melalui pendekatan struktural memang harus tetap dilakukan, agar kebijakan-kebijakan publik bisa menjadi lebih responsif terhadap kondisi dan posisi perempuan. Setidaknya, gerakan ini berangkat dari nalar, kekerasan terhadap perempuan, bukanlah soal yang ditimbulkan oleh unsur individual, melainkan bersifat sistemik dan struktural. Berbarengan dengan itu, tampaknya menjadi sangat strategis, jika mulai dikembangkan strategi media untuk membangun kesadaran publik berkaitan dengan peluasan pemahaman, dampak, dan konsekuensi sosial yang harus diterima tidak saja oleh perempuan dan anak perempuan, melainkan juga oleh seluruh umat manusia. Iklan Layanan Masyarakat (ILM) melalui televisi, seperti yang dilakukan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, mungkin bisa diterima sebagai salah satu strategi kampanye media. Tetapi karena gagasan yang mendukungnya masih ekslusif dampak bagi perempuan, sehingga tidak saja tampak menjadi berlebihan, melainkan juga menjadi cetek pesan yang disampaikan. Atau juga beberapa film dengan format drama mengenai kekerasan terhadap perempuan, juga menghasilkan efek minimalis, karena dipersandingkan dengan tayangan-tayangan sinetron yang juga menunjukkan adegan-adegan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Apa yang diurai mengenai strategi media di atas, sesungguhnya hanyalah sebagian kecil dari penggunaan media—spesifik audio-visual, yang dipandang banyak pihak memiliki efektivitas untuk menimbulkan efek psikologis pada penerima pesan. Hanya saja, penerimaan komunikan terkadang sudah bias dengan pesan-pesan dari sajian media audio-visual yang lain, yang terkadang juga memiliki cita sama, dengan paradigma yang berbeda. Untuk keluar dari blunder ini, sangat menarik untuk dikembangkan model video-komunitas (vidoe community), sehingga masyarakat bisa berbicara sendiri dalam media audio-visual yang juga mereka produksi sendiri. Kepercayaan publik akan lerbih kuat ketimbang yang produk yang ditawarkan oleh sebuah griya produksi maupun NGO, misalnya. Ini memang bukan model baru sebenarnya, melainkan mencoba menggunakan kembali media yang sudah lama tidak disentuh oleh gerakan perempuan yang mencoba melakukan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dengan memilih model video-komunitas sebagai alat pendidikan publik, NGO hanya akan melakukan dua peran strategis. Pertama, memfasilitasi komunitas untuk memproduksi video tentang diri mereka sendiri. Peran ini, mencakup pemberian keterampilan sederhana dalam proses produksi video, memberikan arah teknis dalam proses produksinya, dan membantu proses editing, jika memang itu diperlukan. Gagasan ini sesungguhnya serah dengan pengembangan teater rakyat, yang sampai saat ini masih didukung kuat oleh pemain teater seperti Butet Kartaradjsa. Hanya saja, teater rakyat memiliki efek cakupan yang lebih sempit, di mana komunitas berkumpul, tetapi video komunitas bisa lebih meluaskan lingkup komunikannya. Kedua, membangun jaringan dengan telvisi sebagai medium penyebaran video-komunitas. Ruang televisi, saat ini sudah semakin luas, dengan berkembangnya televisi-televisi lokal di berbagai daerah. Harus diakui, televisi lokal masih cukup memiliki slot time, yang bisa digunakan untuk menyangkan video-komunitas. Televisi nasional, memang tetap harus dipertimbangkan, tetapi televisi lokal akan jauh lebih efektif karena didukung oleh nilai lebih dari penontonnya, ‘loyalitas’ karena merasa televisi itu dekat dengan mereka, dan bahkan sebagian lagi mungkin akan merasa sebagai milik mereka sendiri. Loyalitas semacam ini penting, karena pada prosesnya akan menumbuhkan kepercayaan terhadap kebenaran pesan-pesan yang disampaikan oleh sebuah televisi.

Media lain yang bisa digunakan adalah seni tradisi. Kita cukup apresiatif terhadap Rifka Annisa Women Crisis Center, yang mencoba menggunakan media seni tradisi sebagai alat untuk melakukan pendidikan publik. Misalnya, Rifka Annisa pernah mementaskan wayang mbeling, untuk mengkpamanyekan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Beberapa bulan lalu, lembaga ini juga memfasilitasi sebuah pentas pertunjukan panggung, yang diproduksi oleh komunitas yang mereka dampingi dalam konsep pengembangan penghapusan kekerasan oleh komunitas sendiri. Sangat ramai, dan sangat apresiatif, dan publik penonton menjadi cukup percaya terhadap pesan yang disampaikan oleh masyarakat itu sendiri. Penggunaan seni tradisi memiliki efektivitas yang luar biasa, karena masyarakat memiliki keterikatan batin-spiritual dengan pementasan seni tradisi ini. Tentu saja, kita harus menghindari terjadinya seni tradisi, yang diposisikan sebagai semata-mata tontonan, dan tidak lagi menyampaikan tuntunan—meminjam falsafah penyiaran yang dianut oleh sebuah televisi lokal di Yogyakarta. Meski masih melibatkan insan media televisi dan radio, langkah yang dikembangkan LP3Y Yogyakarta cukup strategis dengan melakukan workshop bersama para penulis naskah sandiwara radio dan pengasuh program di radio dan televisi. Hal ini menarik jika dikembangkan untuk para pelaku seni tradisi yang lain.

Penulisan karya-karya sastra, seperti novel, merupakan pilihan menarik untuk digunakan sebagai alat kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Novelis semacam Abidah el Khaliqy, cukup kuat komitmennya untuk menjadikan karya sastra sebagai alat kampanye media. Tentu ini terlepas dari perdebartan tak pernah usai, antara seni untuk seni dan seni untuk kerja-kerja perubahan, tetapi novel Perempuan Berkalung Sorban, karya Abidah el Khaliqy, memberikan harapan yang cukup kuat untuk kerja-kerja seni sebagai media perubahan, yang sebagiannya adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Nama-nama lain, tentu saja bisa disebut, seperti Maria Kadarsih, sebagai penulis naskah sandiwara radio, yang pernah diproduksi untuk kampanye kesehatan reproduksi perempuan.

Masih banyak lagi, media publik yang bisa dikembangkan, selain media normatif yang sudah ada selama ini, seperti televisi, radio dan media cetak. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita bisa membangun jaringan kerjasama dengan para pelaku media publik, sehingga akan ditemukan sebuah titik singgung, yang diharapkan akan menjadi concern bersama. Tidak saling mendikte di antara para pihak, tetapi juga tidak saling menginginkan dominasi di antara mereka. Ini memang bukan soal yang mudah, banyak pengalaman menunjukkan rintisan kerja bareng ini menjadi gagal, karena tarik ulur standard dari masing-masing pihak. Tetapi tidak sedikit yang sukses, dalam membangun kerjasama ini. Sutanto Mendut, di Magelang, misalnya, sebagai pelaku seni, memiliki komitmen yang cukup kuat untuk bekerja bareng dalam mengembangkan seni tradisi sebagai alat kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: