Cuti Hamil Bagi Siswi, Perlukah?

“AWALNYA saya menolak berpelukan. Tapi pacar saya menuntut bukti cinta saya. Lama-lama permintaannya bertambah, sampai akhirnya kami melakukan hubungan seks, dan saya hamil. Saya terpaksa melakukannya, karena ia mengancam menceritakan apa yang pernah kami lakukan ke orang-orang dan keluarga saya.”
(Sebuah petikan yang penulis dapatkan dalam sebuah acara focus group discussion tentang “Kehamilan Tak Dikehendaki di Kalangan Remaja”, 1998)

TINGGINYA kasus kehamilan tidak dikehendaki (KTD, unwanted pregnancy) di kalangan anak-anak harus dipandang sebagai persoalan struktural, bukan sebagai persoalan moral individual. Sistem kebijakan negara dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan aturan yang membuat anak-anak tidak memiliki pilihan-pilihan bagi diri mereka sendiri. Bidang pendidikan, misalnya, yang diorientasikan hanya sebagai pembentuk dan pengawal “budi pekerti”, telah memosisikan anak sebagai pribadi yang tidak memiliki kepribadian itu sendiri.

Proses pendidikan tidak membuat anak menjalani proses “menjadi diri sendiri”, tetapi menjalani proses “untuk dimiliki”, oleh orangtua mereka, masyarakat mereka, dan negara mereka. Di sinilah anak telah mengalami penindasan luar biasa, dan pengasingan dari hak- hak dasar mereka. Bahkan, ketika mereka mengalami KTD, anak juga harus kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pertanyaannya kemudian, untuk siapa sebenarnya sekolah itu, untuk anak, orangtuakah, masyarakatkah, guru, pengelola sekolahkah, atau untuk negara?

Kebijakan negara di bidang kesehatan juga salah total karena tidak memberikan tempat bagi anak-anak untuk mengerti tentang sistem dan fungsi reproduksi tubuh, serta pengetahuan yang bisa membuat mereka memiliki pilihan-pilihan dan kontrol atas tubuh mereka sendiri. Hampir di seluruh tingkat pelayanan kesehatan masyarakat, anak tidak memiliki ruang khusus untuk mereka. Pada akhirnya, pengetahuan mengenai fungsi dan sistem reproduksi, hak dan kesehatan reproduksi, hanya mereka dapatkan dari rubrik-rubrik di media massa-yang membahas secara parsial, dari buku-buku, ataupun dari kelompok sebaya.

KTD dan kritik kebijakan negara

KTD harus diposisikan sebagai kritik terhadap pemberlakuan sistem pendidikan dan sistem kesehatan di Indonesia. Sebuah kebijakan yang sama sekali tak memberikan perhatian dan tidak menggunakan perspektif anak dalam pemberlakuannya. Tak ada dasar hukum apa pun ketika sekolah harus mengeluarkan anak perempuan yang mengalami KTD dari sekolah tempat mereka mendapatkan hak pendidikannya.

Pemecataan-biasanya dengan penyodoran formulir pengunduran diri dari sekolah- sebenarnya merupakan tindak melawan hukum, yang coba berlindung di balik kata “moral” dan “budi pekerti”. Kajian hukum yang dilakukan Imma Indra Dewi W, dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sangat jelas tidak adanya hukum atau aturan yang bisa dijadikan alasan untuk mengeluarkan anak yang mengalami KTD dari sekolah mereka. Karena itu, menurut Imma, Kepala sekolah sangat mungkin diajukan ke PTUN jika mengambil kebijakan tersebut. Penelitian Nahiyah Jaidi Faraz dkk, menunjukkan 98,1 persen responden setuju jika anak-anak yang mengalami KTD melanjutkan sekolah dan hanya 1,9 persen yang tidak menyetujuinya.

Dalam konteks nalar seperti inilah, anak yang mengalami KTD sesungguhnya secara hakiki sedang dilanggar hak-hak dasarnya, yaitu hak sebagai konsumen kesehatan reproduksi, hak mendapatkan pendidikan, dan hak untuk bebas dari perlakuan tidak adil. Advokasi kebijakan cuti hamil bagi anak-anak yang mengalami KTD merupakan upaya yang didasari kesadaran akan pemenuhan hak-hak dasar anak.

KTD, pencarian pemahaman baru

Sebenarnya, apa pun alasan rasional yang diajukan untuk melakukan advokasi hak cuti hamil bagi siswi akan memungkinkan menghadapi tantangan keras, terutama dari kalangan agama dan kaum moralis. Tanggapan sementara yang muncul, misalnya, berupa pendapat kebijakan cuti hamil akan berdampak merebaknya seks bebas di kalangan siswa, bahkan mendorong kemungkinan pernikahan pada masa sekolah. Lebih dari itu, muncul juga pandangan bahwa siswi yang mengalami KTD sesungguhnya tidak harus dibela karena KTD merupakan kesalahan sendiri yang tak mampu melakukan kontrol diri dan rendahnya “keimanan” mereka.

Pandangan atau respons pertama berakar pada sebuah kesimpulan yang menyederhanakan persoalan. Dalam tradisi Islam, pemahaman ini menggunakan yang dalam ushul fiqh disebut mafhum mukholafah (pemahaman atau nalar sebaliknya dari pernyataan atau realitas yang ada). Berbagai kasus dipahami orang dengan cara berpikir seperti ini, misalnya, soal kampanye penggunaan kondom untuk menghindari menyebarnya HIV/AIDS, yang dituduh sebagai tindakan pengesahan perzinaan. Tanggapan kedua, menyalahkan korban (blaming the victim). Nalar ini berlaku juga pada perempuan korban kekerasan fisik, psikis dan seksual, baik di dalam rumahnya, maupun di tempat- tempat kerja, pasar, jalan umum, dan angkutan umum.

Dalam konteks pemahaman seperti inilah, proses advokasi hak cuti hamil bagi siswi harus dimulai dengan melakukan penyadaran dan pemahaman baru tentang KTD kepada masyarakat. Pemahaman ini harus bersandar pada sudut pandang anak (perempuan) sebagai korban. Cara pandang ini akan membawa pada proses dialog mendalam tanpa curiga dan bersahabat. Proses itu akan membawa kita pada penilaian alternatif yang berperspektif kemanusiaan, suatu penilaian yang berada di luar penilaian formal selama ini. Pendekatan yang bersahabat akan menguak unsur paksaan terhadap siswi yang mengalami KTD, yang bisa jadi dilakukan dengan kekerasan, rayuan, penipuan, dan hegemoni patriarki. Untuk bisa melakukan penempatan obyektif diri semacam ini, seseorang memang harus sampai pada satu tingkat empati yang mendalam, dan menjauhkan prasangka-prasangka berdasarkan situasi dan konteks moralitas.

Hal ini tentu tidak mudah. Kalau Anda sempat menonton acara Kelambu di RCTI beberapa waktu yang lalu, di mana kita melihat kesaksian siswi SMU kelas II yang telah melakukan hubungan seks, sinetron Pernikahan Dini, dan novel Dorodasih, semuanya mengisahkan tentang kondisi dan posisi anak-anak perempuan dengan tidak menggunakan perspektif anak perempuan.

Menuju kebijakan untuk siswi dengan KTD

Advokasi kebijakan untuk hak cuti hamil siswi yang mengalami KTD harus diarahkan untuk membuat kebijakan, pada tahap awal di tingkat sekolah, sehingga siswi dapat memiliki pilihan tanpa tekanan, apakah ia akan melanjutkan sekolahnya di sekolah yang sama atau memilih sekolah lain, pascapersalinan. Siswi harus diberi hak untuk tidak mengikuti pelajaran pada usia kehamilan tertentu, yang mengganggu aktivitasnya sebagai pelajar.

Selain itu harus dilakukan advokasi di samping lobi pada tingkat pengambilan kebijakan, pada pihak-pihak yang terkait dengan sekolah maupun eksekutif dan legislatif, di samping pendampingan terus-menerus untuk menjamin keselamatan siswi yang mengalami KTD maupun janin yang dikandungnya. Upaya ini merupakan langkah gerak panjang dan melelahkan. Selain itu juga membutuhkan keterlibatan seluruh unsur dalam masyarakat. Organisasi-organisasi yang memiliki basis massa seperti Muslimat NU, Aisiyah, Fatayat NU, IPPNU, Nasyiatul Aisiyah, akan sangat memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan advokasi kebijakan ini.

Advokasi kebijakan pada saat proses transisi ke sistem demokratis akan memiliki legitimasi yang kuat jika subyek advokasi adalah masyarakat sendiri. Pengaruh yang dimiliki organisasi perempuan harus diperhitungkan, selain juga organisasi lain, PKK, Dharma Wanita Persatuan dan tentu saja aktivis NGO atau siapa saja yang memiliki concern terhadap pemenuhan hak reproduksi dan hak pendidikan anak perempuan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: