Menjadikan NU Ramah Perempuan

Masih segar dalam ingat kita, menjelang pemilu presiden langsung tahun 2004 ini, muncul perdebatan cukup signifikan dalam NU mengenai pengharaman presiden perempuan, yang konon dikeluarkan oleh para kiai khas NU, seperti KH Abdullah Faqih. Sedangkan setelah pemilihan presiden, terjadi peristiwa pembekuan seluruh aktivitas ilmiah, diskusi, seminar dan lainnya berkaitan dengtan Counter Legal Draft KHI yang disusun Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama, oleh Menteri Agama Sayyid Aqil al Munawar—kini mantan Menteri Agama, yang juga Katib Syuriah PBNU. Kebijakan itu dilanjutkan oleh penggantinya Maftuh Basyuni, yang keduanya dikenal sebagai tokoh NU. Peristiwa terhangat, hadir Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU, pada aksi masif mendukung RUU APP, di mana sebagian badan otonom NU menolak disahkannya RUU APP tersebut sepekan lalu (21/5/2006).

Kedua fakta di atas menunjukkan bagaimana sesungguhnya penerimaan NU terhadap upaya-upaya penguatan hak-hak perempuan sangat bersifat personal dan parsial. Kebijakan organisatoris yang dihasilkan dalam Munas Alim Ulama NU tahun 1997, ternyata sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap sikap dan pandangan individu-individu NU sebagaimana ditunjukkan oleh fakta yang tak terbantahkan itu. Mengharapkan NU sebagai media penguatan hak-hak perempuan, tentu saja, menjadi sangat pesimistis dengan kondisinya yang masih lebih berwajah jama’ah—dengan mengandaikan independensi individu dalam berpendapat dan bersikap, ketimbang wajah jam’iyah—berteguh dengan kesepekatan organisatoris.

Menghadapi situasi yang demikian, gerakan perempuan yang hendak melakukan perjuangannya melalui organisasi NU harus memiliki kesadaran sejak awal, gagasan-gagasan yang berorientasi pada lahirnya kebijakan-kebijakan keorganisasian NU sesungguhnya sama sekali tidak memiliki signifikansi bagi percepatan pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia. Bahkan organisasi perempuan yang memiliki afiliasi dengan NU pun seakan kehilangan suaranya, manakala pertarungan elit NU mengenai hak-hak perempuan sedang bergejolak. Lihat saja, Muslimat NU, Fatayat NU, dan IPPNU, misalnya, sama sekali tidak mengeluarkan pernyataan apalagi penolakan secara organisatoris terhadap situasi ini—kecuali juga dilakukan secara individu-individu di media massa. Tentu saja kenyataan ini merupakan pengalaman pahit yang harus menjadi refleksi serius bagi gerakan perempuan yang berafiliasi NU, bukan harus dinegasikan dengan beragam alasan dan apalogi.

Pertanyaannya kemudian, strategi apa yang mesti dikembangkan, sehingga mampu mendorong NU sungguh-sungguh memberikan dukungan secara organisatoris terhadap penguatan hak-hak perempuan, baik dalam wilayah politik maupun sosial-budaya? Salah satu jalan yang mungkin dipilih, gerakan perempuan mesti mengkampanyekan tampilnya elit-elit NU yang memiliki sensitivits jender yang tidak diragukan untuk menempati posisi-posisi strategis dalam organisasi. Artinya, elemen perempuan dalam organisasi NU harus dengan serius terlibat dalam proses-proses penentuan orang-orang yang akan menempati posisi strategis dalam NU.

Kampanye Mengahadang dan Mendesakkan

Untuk bisa mencapai target di atas, elemen perempuan dalam organisasi NU meski melakukan kampanye publik untuk mempengaruhi pilihan-pilihan yang akan dilakukan muktamirin (peserta muktamar) yang memiliki hak suara—seperti para pengurus cabang NU se-Indonesia. Kerja-kerja semacam ini bisa dilakukan dengan, pertama, menggalang kekuatan melalui aktivitas jaringan perempuan di Indonesia dan media-media yang dikenali memiliki concern dalam penguatan hak-hak perempuan di Indonesia. Jaringan semacam ini, tidak saja akan berguna untuk memperluas pengaruh dan daya desaknya, melainkan juga akan berguna untuk meperpanjang stamina gerakan dan menggalang dukungan dukungan informasi dan logistik. Karena itu, keberhasilan kampanye publik ini, mula-mula akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh, mampu membangun jaringan strategis ini.

Kedua, menyebarkan profil orang-orang yang dipandang akan memiliki peluang besar untuk menduduki posisi strategis dalam proses pemilihan pengurus nantinya, seperti mustasyar, rois syuriah dan ketua tanfidziyah. Profil yang hendak disebarkan haruslah didukung dengan fakta-fakta dan argumentasi yang nalar, sehingga nantinya juga akan diteriam secara nalar pula dan tidak terjebak dalam terma ‘fitnah’ yang sangat mungkin akan dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang—bagaimanapun—merasa dirugikan oleh penyebaran profil tersebut. Misalnya, jika tokoh yang memiliki peluang masuk adalah mereka yang dikenali sama sekali tidak memiliki perspektif jender, bisa ditunjukkan dengan jelas, dan digambarkan pula bagaimana kebijakan yang mereka ambil selama ini dalam mengelola organisasi, bukan membawa kemajuan tetapi justru jatuh dalam keterpurukan dan kemunduran. Sinambi dengan itu, diajukan profil tokoh yang memiliki sensitivitas jender dan gagasan-gagasan mereka dalam pengembangan organisasi yang menjanjikan kembalinya organisasi menjadi berguna bagi nahdliyin. Nama-nama seperti Abdurrahman Wahid, Sahal Mahfudz—dari golongan sepuh, Hussein Muhammad, Muhammad Imam Aziz, Muqsith Gdozali, dan Marzuki Wahid—dari golongan muda, sangat mungkin untuk didesakkan sebagai profil yang akan mampu membawa organisasi ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan gagasan yang didukung oleh kelompok muda NU yang bergerak di jalur kultural.

Ketiga,mendesakkan adanya komisi khusus dalam proses muktamar untuk membahas penguatan hak-hak perempuan, tidak hanya sebagai isu parsial sebagaimana telah dilakukan selama ini. Sebagaimana diketahui, pembahasan soal-soal kontemporer yang dihadapi perempuan hanya dibahas berbasis isu semata-mata, tetapi sama sekali tidak memperhitungkan persoalan-persoalan yang sistemik yang dihadapi perempuan dan yang menjadikan mereka masuk dalam ketetirtindasan yang berkepanjangan. Dengan adanya komisi khusus semacam ini, berbagai agenda gerakan perempuan bisa masuk dalam pembahasan dengan kerangka nalar holistik.

Keempat, gerakan strategis lainnya, mendesakkan masuknya orang-orang yang dipercaya memiliki sensitivitas jender ke dalam komisi tausiyah (rekomendasi), sehingga memungkinkan untuk memunculkan rekomendasi yang berkaitan dengan perbaikan posisi perempuan. Misalnya, bagaimana NU mendesakkan segera diimplementasikannya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), mendesak negara untuk melakukan peninjauan ulang (judicial review) terhadap UU Buruh Mingran, dan juga muncul rekomendasi mengenai women and girl trafficking (perdagangan perempuan dan anak perempuan).

Dengan masuknya orang-orang bersensitif jender di posisi strategis dalam NU optimisme NU akan menjadi ramah terhadap perempuan sangatlah mungkin ditumbuhkan. Dari merekalah kelak akan lahir berbagai kebijakan organisasi yang berkaitan dengan penguatan hak-hak perempuan di Indonesia. Sebab, kebijakan tentang penguatan hak perempuan, hanyalah sedikit bermakna, manakala berada dalam kekuasaan orang-orang yang tidak sama sekali memiliki kehendak untuk memperbaiki kondisi dan posisi perempuan dalam wilayah sosial-politik-ekonomi-kebudayaan.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: