Kebijakan Populis Pemerintah Kabupaten Dompu

Tahun 2008, masyarakat Kabupaten Dompu pantas untuk berlega hati. Pasalnya, pemerintah kabupaten Dompu memiliki kehendak politik untuk memberikan layanan kesehatan ’gratis’ bagi masyarakat, terutama kelompok masyarakat kebanyakan yang tidak mampu. Meskipun daya dukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB) ini tidaklah tergolong tinggi, karena hanya bersumber dari sektor pertanian dan perkebunan yang tidak terlalu produktif. Pengembangan sektor pariwisata dengan pantai yang indah dan cocok untuk wisata surfing, belum bisa memberikan sumbangan yang signifikan. Kebijakan pemerintah Dompu mulai bergulir dengan dibentuknya Tim penyusunan kebijakan kesehatan dan pendidikan berdasarkan SK Bupati Dompu No. 193 Tahun 2007.

Kebijakan populis ini memang layak untuk hadir karena potret buram kondisi kesehatan di kabupaten Dompu. Lihat saja, misalnya, untuk Angka Kematian Ibu (AKI) saja, kabupaten ini tidak memiliki data sama sekali. Sementara Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi mencapai 67,5 per 1000 kelahiran. Sedangkan Angka Harapan Hidup (AKH), masih cukup rendah sekitar 60,1 tahun. Persoalan lain dalam bidang kesehatan, daerah ini juga salah kabupaten yang rentan terhadap gizi buruk dan wabah demam berdarah, malaria, ISPA, Diare, DHF, dan HIV/AIDS.

Dari sisi prasarana kesehatan masyarakatnya, kabupaten Dompu masih sangat terbatas, sebagaimana data yang diprsentasikan dalam Workshop Perumusan Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Dompu, Rumah Sakit Umum (1), Puskesmas (9), Puskesmas Pembantu (46), Polindes (36), Pusling (12), Posyandu (291), Apotek (7), Toko Obat Berijin (5) dan Bank Darah (tidak memiliki). Sedangkan dari sisi tenaga kesehatannya, dokter umum (8,5/100.000), Dokter Spesialis (1,4/100.000), Dokter Gigi (1,4/100.000), Perawat (90/100.000), Perawat Gigi (3,6/100.000), Bidan (28/100.000), dan Ahli Gizi (8,5/100.000).

Multidimensi

Apa yang sedang coba dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Dompu memiliki banyak dimensi keuntungan, sekaligus juga beragam tantangan yang secara bersamaan akan berkembang. Manakala kebijakan ini bisa berjalan secara optimal, kabupaten Dompu akan bisa mendongkrak posisinya dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga akan juga selaras dengan kriteria Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) yang sudah menjadi kesepakatan global. Peningkatan angka-angka yang berkaitan dengan indikator derajat kesehatan yang masih, karenanya juga akan terdongkrak. Ambil contoh, untuk AKI, dengan memberikan layanan persalinan ’gratis’ bagi perempuan miskin, tentu saja akan semakin menurunkan tingginya kematian perempuan akibat proses reproduksi. Kondisi semacam ini, dengan demikian, juga sedang menunjukkan konsistensi pemikiran pemerintah kabupaten Dompu dengan capaian strategis dari International Conference on Population and Development (ICPD 2004), yang saat ini menjadi pijakan utama dalam proses penguatan hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual masyarakat dunia. Karena dengan layanan gratis ini, perempuan miskin akan bisa menjalai proses persalinannya dengan aman dan tentu saja sesuai dengan standard tindakan medis, sehingga mereka tidak harus kehilangan nyawa untuk sesuatu yang sesungguhnya secara teknologi sudah bisa teratasi.

Sumbangan strategis lainnya dari kebijakan ini, semakin memperkuat proses-proses perubahan paradigma masyarakat dalam bidang kesehatan. Sebagaimana luas diketahui, pembangunan kesehatan di Indonesia dikembangkan berdasarkan perubahan paradigma, dari paradigma sakit menjadi paradigma sehat.

Dengan tumbuhnya kesadaran kritis dalam bidang kesehatan, maka tradisi hidup sehat akan terus berkembang. Kesadaran ini akan mendorong perubahan pemahaman tradisional dalam masyarakat yang membahayakan kesehatan bayi dan anak. Misalnya, kepercayaan bayi panas merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dikhawatirkan. Menurut pemahaman tradisional ini, panas atau bahkan terkadang dibarengi dengan diare, merupakan tanda akan bertambahnya kemampuan atau ketrampilan bayi. Dalam tradisi masyarakat Jawa sering disebut dengan ’sedang ngenteng-entengi’.

Tantangan yang akan muncul, sesungguhnya bukan pada sulitnya pemerintah kabupaten Dompu untuk mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan program ini. Karena beberapa model program layanan murah bagi masyarakat sesungguhnya sudah dikembangkan baik dalam level daerah maupun level pusat. Model seperti Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (ASKESKIN) dan Jamkesos, sesungguhnya merupakan model yang bisa dikembangkan untuk membuka akses kesehatan bagi keluarga miskin. Atau juga memanfaatkan atau mengelola dengan sedemikian serius untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah Pusat. Selain bisa juga melakukan berbagai pengetatan pengeluaran anggaran yang selama ini dinilai tidak efektif atau bersifat pemborosan anggaran. Dan terutama lagi adalah menjaga terjadinya kebocoran anggaran yang mungkin saja terjadi dalam berbagai sektor.

Tetapi tantangan terberat, sebagaimana juga layaknya sebuah keputusan politik, adalah munculnya debat serius atau bahkan mungkin sampai pada level ”konflik politik” dalam internal pemerintahan kabupaten Dompu. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh proses politik yang akan terjadi di kabupaten Dompu. Sebagaimana diketahui bersama, Bupati yang mengeluarkan kebijakan politik populis tersebut adalah masih bestatus PLT, yang sebelumnya adalah sebagai Wakil Bupati. Peta ini menjadi signifikan karena pada tahun 2009, kabupaten Dompu akan melakukan Pemilihan Kepala Daerah. Kelompok politik lain, tentu saja akan membaca sebagai sebuah investasi politik yang sangat besar untuk proses pencalonan Kepala Daerah—manakala PLT Bupati berkeinginan untuk mencalonkan diri. Pemahaman politik semacam ini, akan mendorong kekuatan politik lain yang hendak mencalonkan diri pula dalam PILKADA 2009, untuk setidak-tidaknya, mempertanyakan secara terus menerus kebijakan populis ini. Jika konflik politik semacam ini benar-benar berkembang, kemungkinan gagalnya kebijakan populis pemerintah kabupaten Dompu saat ini sangatlah tinggi. Akhirnya, kebijakan ini hanyalah sampai pada pembentukan tim penyusun kebijakan, lain tidak.

Hanya saja, dalam perspektif masyarakat kebanyakan, konflik politik dengan skema pemahaman di atas, sesungguhnya sangatlah disayangkan. Setidaknya, berdasarkan pemikiran, tingginya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dasarnya, termasuk dalam bidang kesehatan dan pendidikan, tidaklah sama sekali akan mempengaruhi pilihan-pilihannya dalam PILKADA 2009. Bagi masyarakat, pemenuhan hak kesehatan oleh pemerintah merupakan kewajiban, jadi bukan hadiah atau kebaikan hati negara. Dengan demikian, kebijakan populis pemerintah kabupaten Dompu akan dilihat masyarakat kebanyakan sebagai pemenuhan kewajiban negara, bukan kebaikan hati pemerintah Dompu saat ini. Pemikiran investasi politik menjadi sangat naif dan tidak memiliki landasan kuat jika menyandarkan pada pemahaman masyarakat.

Pada akhirnya, semua elemen masyarakat kabupaten Dompu harus mendorong terwujudnya kebijakan populis ini, sambil melakukan berbagai upaya perubahan pemahaman bagi para elit politiknya. Setidak-tidaknya, sekali saja, mencoba membebaskan diri dari kepentingan politik elit untuk bisa memberikan layanan paripurna bagi pemenuhan hak-hak kesehatan masyarakat kebanyakan, yang selama nyaris mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang standard.***