Ketika NU Bergoyang ke Kanan

Dalam aksi masif untuk mendesak segera disahkannya RUU APP pekan lalu (21/5), sebagaimana dilaporkan oleh media massa, Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU), hadir di tengah-tengah massa pro RUU APP. Meski kita tidak bisa serta merta mengatakan, kehadirannya merupakan representasi NU secara organisatoris, tetapi efek psikologis-sosialnya, sedang menyampaikan pesan, NU mendukung lahirnya RUU APP di negeri ini. Pertanyaannya kemudian, apa yang salah manakala NU secara organisatoris memang benar-benar mendukung RUU APP?

Tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan di atas dengan melakukan eksplorasi sejarah berdirinya NU dan berbagai kecenderungan yang saat ini menguat di kalangan elit NU— di sini mesti ditegaskan, bukan di kalangan warga NU. Dengan eksplorasi ini, setidaknya kita akan bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif, mengapa NU sebagai organisasi dengan basis komunitas yang jelas menjadi tidak sensitif dengan anggotanya, terutama kelompok perempuan. Walaupun, sebagaimana kita tahu, NU juga memiliki badan otonom di setiap jenjang umur untuk kaum perempuan, seperti IPPNU, Fatayat dan Muslimat.

***

Kesalahan pertama dalam NU saat ini, sedang terjadi pelupaan sejarah pada awal didirikannya organisasi ini oleh para pendahulunya. Sudah luas diketahui, sebelum didirikannya NU, kondisi keagamaan di Saudi Arabia akan berbeda, karena Raja Ibnu Saud akan menggunakan masdzhab tunggal dalam pemerintahannya, yaitu mazhab Wahabi di Mekah. Pemberlakuan madzhab ini, kemudian akan disusul dengan penghancuran peninggalan sejarah Islam maupun pra Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bidah dan akan menodai kemurnian iman. Salah satu yang terpenting adalah makam Rasul dan para sahabatnya, serta tokoh-tokoh Islam lainnya, termasuk makam ulama dari Indonesia. Di Indonesia, paham Wahabi ini diterima dengan baik oleh kalangan muslim modernis, seperti oleh Muhammadiyah yang dipimpin oleh Ahmad Dahlan dan PSII pimpinan HOS Tjokroaminoto.

Lalu, ulama-ulama dari kalangan pesantren yang sudah akrab dan mendukung adanya keberagaman, tentu saja menolak terjadinya pemberlakuan madzhab tunggal dan penghilangan tempat-tempat bersejarah itu. Akibatnya, para ulama pesantren tidak diakui lagi sebagai anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta pada tahun 1925. Dan secara otomatis, mereka juga kehilangan kesempatan untuk mengikuti Kongres Islam Internasional (Mu’tamar ‘Alam Islami) yang diselenggaran di Mekah untuk mengesahkan kebijakan madzhab tunggal ini.

Dalam konteks seperti ini, ulama pesantren membuat delegasi untuk melakukan negosiasi langsung dengan Raja Ibnu Saud, agar kebijakan madzhab tunggal dan penghilangan tempat-tempat bersejarah itu dibatalkan. Perutusan ini dipimpin oleh KH Wahab Hasbullah dan kemudian hari dikenal dengan Komite Hejaz. Atas jasa dan perjuangan yang penuh diplomatis dari delegasi ini, dan tentu saja juga penolakan dari berbagai wilayah Islam yang lain, pemberlakuan madzhab tunggal digagalkan. Tentu saja, dari perjuangan inilah dalam pelaksanaan ibadah di Mekkah setiap muslim bebas sesuai dengan mazhabnya, dan generasi akhir muslimin juga masih bisa menyaksikan berbagai peninggalan Islam awal yang hendak dihancurkan itu.

Pelupaan ini mengakibatkan Hasyim Muzadi, tidak lagi bisa memetakan gerakan yang anti keragaman madzhab dan perbedaan serta keragaman pandangan dalam masyarakat. Hasyim Muzadi dengan sangat mudah terlibat dalam aksi masif itu—meski kita boleh juga menduga mungkin bukan karena ketidaktahuannya, tetapi adanya agenda politik personal yang hendak diraihnya. Bahkan Hasyim Muzadi juga harus berhadapan dengan badan otonom organisasi yang dipimpinnya, seperti dari kalangan Fatayat dan IPPNU yang menolak RUU APP, kecuali Muslimat, yang banyak dibicarakan orang cenderung pro-RUU APP—meski agak malu-malu tentunya.

Pelupaan ini, juga secara tidak langsung bisa dibaca kecenderungan para elit NU saat ini sedang bergerak kearah paham yang tidak lagi bisa menerima keragaman dalam masyarakat. Sikap dan pemahaman agama yang anti keperbedaan, baik pikiran, pendapat, maupun juga madzhab, dan untuk menundukkan kelompok lain yang berbeda, dengan memilih cara-cara ancaman dan tindak kekerasan, ini yang kemudian bisa menunjukkan, secara substansial NU sesungguhnya sedang berproses menjadi organisasi Islam fundamentalis.
Seandainya Hasyim Muzadi tidak lupa terhadap semangat awal yang melahirkan NU dan tidak dipengaruhi oleh agenda politik pribadinya, bisa jadi akan mengambil sikap yang berbeda dari yang dilakukannya sekarang. Misalnya, dengan bijak akan bersikap lebih dewasa dan melakukan dialog dengan badan otonom—setidaknya yang perempuan—untuk menentukan sikap NU secara organisatoris terhadap kemungkinan diberlakukannya RUU APP. Dari hasil dialog berbagai komponen dalam NU inilah, Hasyim Muzadi meski bersikap dan merespons perkembangan dan kemungkinan adanya UU APP di Indonesia. Dengan hadirnya Hasyim Muzadi dalam aksi pro RUU APP, juga sedang membangun benturan keras dengan Shinta Nuriyah Wahid yang saat ini sedang berseteru dengan Forum Betawi Rempug (FBR) akibat dari konflik RUU APP ini.

***

Sikap Hasyim Muzadi yang seperti ini, dengan memunculkan banyak konflik, akan menambah kedalaman jurang konflik dalam tubuh NU yang saat ini mengalami dead-lock dalam menyelesaikannya. Berbagai konflik yang terjadi tidak lagi pada gambaran vertikal-horizontak yang tunggal, melainkan sudah bersikap kompleks dan saling kait mengkait antara satu dengan yang lainnya. Sebut, misalnya, ketegangan yang ada di dalam NU, ketegangan antara NU dan PKB, ketegangan di dalam PKB sendiri, ketegangan politisi yang tidak berada di PKB, dan seterusnya.

Tentu saja, ketegangan ini masing-masing lini melibatkan para ulama NU di dalamnya, sehingga antar ulama juga terjadi ketegangan. Walhasil, NU saat ini sesungguhnya sedang mengalami pemudaran kewibawaan di kalangan anggota kebanyakan. Menunggu munculnya seoarang ulama, yang diakui kenetralannya oleh berbagai pihak dan tentu saja dengan kewibaan dan kebersihan dirinya, sehingga mampu menjadi agen pendamai, dan menjadi soal yang tidak sederhana.

Dengan membaca kecenderungan elit NU ke arah fundamentalisme dan konflik internal yang terjadi dalam tubuh NU–PKB–Politisi NU di luar PKB, gerakan perempuan NU tidak akan lagi bisa mengharapkan organisasinya sebagai pendukung perjuangan mereka. Sebut, misalnya, NU merasa tidak memerlukan untuk melakukan tindakan secara serius, manakala mendengar Fahmina, misalnya, sebagai salah satu organisasi anak muda NU dari pesantren, disegel sekelompok orang yang ditengarai pro-RUU APP. Secara lebih khusus, jika kecenderungan ini makin menguat, NU ke depan tidak lagi bisa diharapkan untuk membela hak-hak perempuan muslim di Indonesia. Karena itu, NU tidak akan bersikap apapun, dengan menguatnya berbagai fenomena Perda Syariat di berbagai daerah, maupun perda-perda lain yang secara substantif akan ‘mengkriminalkan’ perempuan. Sisi yang lain, sikap yang tidak melakukan kritisisme terhadap RUU APP dan kebijakan lain yang sejenis, juga sedang memposisikan NU sebagai institusi penghancur kebudayaan dan peradaban asli suku bangsa Indonesia, dan dengan demikian, sedang melakukan Islamisasi kebudayaan, yang tentu saja bertentangan dengan semangat NU yang dikembangkan oleh para pendahulu itu.

Pada usianya yang 80 tahun ini, NU akan sangat ditentukan oleh seberapa besar anggota-anggota NU yang masih terbebas dari berbagai kepentingan politik hendak melakukan perubahan-perubahan dan mengembalikan NU seperti dalam ruh awalnya, ketika di dilahirkan. Melawan pemberlakukan pandangan tunggal dan perusakan perdaban sosial sebagai kekayaan dan midal sosial untuk membangun bangsa dan negara. Selain kehendak dari kelompok kritis NU, para elit NU sudah saatnya, tidak menggunakan NU sebagai medan perebatan, baik untuk kepentingan kekuasaan saat sekarang, maupun sebagai bentuk investasi jangka panjang. Jika tidak, seperti kata Gus Dur—Abdurrahman Wahid—sekitar dua tahun lalu di Yogyakarta, NU pada akhirnya hanya akan menjadi organisasi tahlilan dan mujahadahan. Tetapi, tentu saja ini akan masih jauh lebih baik, ketimbang menjadi organisasi modern, tetapi hanya sebagai tunggangan para elitnya untuk mencapai kekuasaan, dan membiarkan terjadinya tindakan kekerasan untuk memaksakan kehendak sekelompok orang, dan tentu saja membiarkan perempuan dikriminalisasikan.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: