Hiruk Pikuk Poligami; Saatnya Negara Terlibat

Perdebatan mengenai poligami menguat kembali seiring dengan pernikahan Aa Gym beberapa waktu lalu. Hampir setiap media berlomba untuk memberitakannya. Hal ini, sama persis, ketika perdebatan poligami beberapa tahun lalu, yang dipicu oleh pengusaha ayam goreng ’wong solo’. Sebagaimana gaya pemberitaan media pada umumnya di Indonesia, media selalu saja menggunakan pendekatan konflik dalam penyajiannya. Seragam, begitulah yang kita dapatkan, baik cetak, audio maupun audio-visual. Boleh dan tidak boleh, merupakan cara paling mudah untuk membangun berita dengan wajah konflik ini.

Sebuah kerancuan, manakala tidak bisa menghindari sejauh mungkin perdebatan tanpa arah mengenai boleh dan tidak bolehnya poligami. Karena semuanya sudah jelas adanya. Tak ada lagi yang membutuhkan argumentasi tentangnya. Argumentasi pun yang dikembangkan tidak pernah beranjak. Tetap sama. Masuk dalam kekonyolan yang dipanggungkan oleh media massa itu. Saya yakin, perdebatan di panggung media ini tidak akan membawa efek apapun, baik dari kalangan yang pro poligami dan anti poligami—ini adalah skema wacana yang dijadikan medium perdebatan dalam ruang media tersebut. Pada akhirnya, karena poligami selalu disandarkan pada doktrin agama, yang saat ini justru terjadi adalah proses pendangkalan terhadap nilai-nilai luhur agama. Bagaimana ditunjukkan secara vulgar, agama sebagai bahan banyolan dan guyonan dalam setiap saat.

Merintis Perdebatan Baru

Pada saat menjelang lahirnya PP 10, yang mengatur pelarangan poligami bagi PNS/TNI, wacana yang berkembang adalah bagaimana muncul sebuah aturan larangan poligami yang diberlakukan bagi seluruh warga negara Indonesia. Perlawanan begitu kencang dari berbagai elemen agama ketika itu, sehingga tidak memungkinkan kelahirannya. Ketika pemerintahan saat ini, menunjukkan keinginan untuk melakukan intervensi dalam perdebatan poligami, perdebatan lama pun sudah pasti akan terulang kembali. Bayangan perdebatan panjang inilah, yang tampaknya sejak awal diisyaratkan pemerintah, aturan yang bakal dikembangkan bukanlah melarang poligami, melainkan hanya akan mengatatur persyaratan yang lebih ketat bagi laki-laki yang hendak melakukan poligami. Padahal, kalau dicermati, perdebatan itu, bisa saja tidak lagi sedahsyat yang pernah terjadi, karena varian wacananya memang sudah semakin melebar dan tidak lagi mengutub antara agama v.s negara, karena di dalam agama itu sendiri sudah muncul varian baru, kelompok yang tidak menyetujui poligami sebagai kebolehan, melainkan masih harus diperdebatkan secara kritis, terutama mempertimbangkan fakta-fakta sosial baru dan yang terus berkembang.

Apapun yang bakal muncul dari proses dialog yang mungkin dikembangkan, berkaitan dengan intervensi negara dalam soal poligami sangat menarik untuk dikembangkan. Apakah dengan cara memperbaharui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun memperbaharui PP 10, dengan meluaskan obyek hukumnya menjadi seluruh warga negara. Jika perdebatan ini yang dikembangkan, diskusi-diskusi poligami menjadi lebih produktif dan bernuansa kritis, karena sesungguhnya sedang menempatkan perdebatan dalam konteks hak-hak warga negara. Dalam ruang seperti inilah soal-soal hak-hak perempuan dan hak-hak anak yang diatur dalam berbagai dokumen nasional maupun internasional mendapatkan posisinya yang tepat. Dengan kata lain, dialog mengenai poligami menjadi paralel, karena sama-sama dalam ruang lingkup hukum nasional.

Pertanyaannya kemudian yang harus dijawab, bagaimana dengan perdebatan mengenai ketidaksetujuan dilakukannya formalisasi agama, bukankah memasukkan poligami dalam aturan hukum nasional, sama artinya dengan melakukan formalisasi agama? Jika pertanyaan semacam ini benar-benar muncul, sesungguhnya tidaklah terlalu susah, ’begitu saja kok repot’—meminjam istilah Gus Dur. Runutan yang cermat bisa menunjukkan dengan cerdas, memasukkan poligami dalam aturan negara, tidak bisa dikatakan serta merta sedang melakukan formalisasi agama. Dalam kasus ’poligami’, yang sedang diatur oleh negara adalah bagaimana warga negara yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan itu, dalam melakukan perkawinan—yang juga sudah melalui proses hukum nasional—tidak lantas saling merugikan di antara keduanya. Bagaimana laki-laki tidak merugikan dan tidak menyakiti perempuan, dan demikian pula sebaliknya, perempuan tidak menyakiti laki-laki. Relasi ini lah yang sesungguhnya hendak diatur manakala soal poligami sungguh-sungguh disetujui masuk dalam hukum nasional.

Sementara itu, apa yang disebut sebagai formalisasi agama, adalah upaya-upaya memasukkan ajaran-ajaran yang tidak mengatur langsung relasi antar warga negara, tetapi dipaksanakan untuk disahkan menjadi aturan negara. Atau dengan kata lain, aturan itu hanya akan menguntungkan salah satu kelompok agama semata-mata. Sebut saja, sebagai sebuah contoh kecil, Surat Edaran Bupati Garut Tahun 2000 tentang wajib memakai jilbab bagi karyawati Pemda, SK Bupati Pandeglang No. 25 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Hari Kerja dan Busana Kerja Muslimah, dan Perda No. 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Alquran bagi siswa dan calon pengantin. Tiga contoh ini, dengan jelas menunjukkan bagaimana wilayah aturan yang disebut formalisasi syariah, memang sungguh-sungguh bersifat sangat operasional dalam tata aturan Islam keseharian.

Gambaran ini cukup jelas kiranya, poligami yang akan diatur oleh negara, sudah barang tentu akan mengenai seluruh warga negara Indonesia, tidak saja penganut salah satu agama. Sedangkan formalisasi syariah, hanyalah memberikan keuntungan salah satu agama, dan karena itu, menjadi bertentangan dengan semangat nasionalisme dan NKRI yang beridelogi Pancasila—berbhineka tunggal ika.

Ini merupakan cara pandang dan jalan baru yang mesti ditempuh manakala menghendaki perdebatan mengenai poligami terus bergerak maju, berkembang argumentasi-argumentasi baru. Bukan pengulangan-pengulangan yang tidak pernah memberikan apapun bagi masyarakat kebanyakan. Manakala pemahaman semacam ini juga diapresiasi oleh media massa, tentu saja, mereka harus diberi acungan jempol, karena turut memajukan dialog poligami, tidak malah membuat stagnasi yang luar biasa, karena hanya akan berkutat pada pertanyaan boleh dan tidak boleh. Sebuah pertanyaan yang siapa saja bisa mengajukannya.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: